Tanpa Perpres Dokter Spesialis, Defisit JKN-KIS Bisa Membengkak

Tanpa Perpres Dokter Spesialis, Defisit JKN-KIS Bisa Membengkak
Masyarakat peserta JKN KIS mengantre untuk mengurus pembaruan fakses tingkat pertama atau kepesertaan di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara, Kamis (6/9/2018). ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Barus )
Dina Manafe / IDS Senin, 8 April 2019 | 12:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan melanjutkan program penempatan dokter spesialis ke daerah-daerah yang masih kekurangan tenaga. Untuk melanjutkan program yang sebelumnya dikenal dengan wajib kerja dokter spesialis (WKDS) tersebut, Kemkes masih menunggu Peraturan Presiden (Pepres) baru ditandatangani Presiden Jokowi.

Karena program WKDS masih dianggap sebagai satu-satunya solusi, maka Kemkes menyiapkan peraturan baru. Kepala Pusrengun SDMK Kemkes, Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, draf Perpres yang baru sudah berada di Setneg untuk ditandatangani presiden. Di dalam Perpres ini, kata wajib dalam penempatan dokter spesialis diganti dengan pendayagunaan tenaga kesehatan, dan tidak ada lagi penahanan surat tanda registrasi peserta WKDS.

“Menteri Kesehatan terus berkoordinasi dengan Mensesneg agar Perpres ini segera ditandatangani presiden sebelum batas waktu MA, yaitu 18 April 2019,” kata Maxi kepada Beritasatu, Senin (8/4) pagi.

Menurut Maxi, jika sampai tanggal 18 April draf Perpres tidak ditandatangani Presiden, maka penempatan dokter spesialis tidak lagi diberlakukan, tetapi dampaknya panjang. Banyak RS akan turun kelas dari B menjadi C jika tidak memenuhi ketenagaan dokter spesialis. Penurunan kelas RS ini mengakibatkan gejolak, sebab akan berpengaruh kepada klaim layanan kepada BPJS Kesehatan. Dokter, tenaga kesehatan lain, dan karyawan RS akan ribut karena kesejahteraan berkurang.

Angka kematian ibu dan bayi saat melahirkan makin tinggi, karena tidak ada dokter spesialis anak maupun spesialis kebidanan yang tersedia di RS tersebut. Akibat lainnya, banyak kasus tidak tertangani di RS tipe D dan C, sehingga rujukan ke RS tipe B dan A meningkat. Akibatnya, beban pembiayaan pada Ina CBGs makin membengkak, dan ujung-ujungnya defisit JKN-KIS.

“Kalau Perpres ini tidak ditandatangani tanggal 18 April, maka dokter spesialis tidak lagi terikat. Mereka bebas bekerja di mana saja, kita tidak bisa mengatur penempatannya, dan hanya sekadar mengimbau,” kata Maxi.

Menurut Maxi, saat ini sudah banyak dokter spesialis dari semua jenis profesi yang mendaftar untuk menjadi peserta WKDS periode berikutnya. Dokter spesialis bedah 22 orang, spesialis penyakit dalam 30 orang, spesialis kandungan 30 orang, spesialis anak 40 orang, dan spesialis anestesi 16 orang.



Sumber: Suara Pembaruan