BPJS Kesehatan Diminta Pangkas Antrean Pasien

BPJS Kesehatan Diminta Pangkas Antrean Pasien
Ilustrasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FER Rabu, 17 April 2019 | 18:44 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menggelontorkan dana sebesar Rp 11 triliun untuk membayar klaim jatuh tempo kepada rumah sakit.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Gelontorkan Rp 11 Triliun untuk Bayar Rumah Sakit

Anggota Komisi IX DPR, Marinus Gea, mendorong BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit untuk segera memperbaiki pelayanan kesehatan pada masyarakat. Salah satu perbaikan yang mendesak dilakukan mengenai panjangnya antrean. Hal ini paling banyak dikeluhkan oleh peserta BPJS.

"Ketika sakit, mereka kan ingin langsung dilayani dengan baik. Tapi banyak dari mereka malah dibiarkan menunggu atau mengantre. Ini kan bisa buat mereka malah makin sakit. Tidak ada pelayanan pertama yang diberikan dari rumah sakit. Itu yang biasa dikeluhkan," kata Marinus dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (17/4/2019).

Politisi PDIP ini menyarankan BPJS Kesehatan dan rumah sakit segera duduk bersama untuk memperbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat. Perbaikan ini penting agar tingkat kepercayaan masyarakat tidak semakin memburuk. "Situasi ini tak baik, karena animo masyarakat menggunakan BPJS semakin naik," ungkap Marinus.

Baca Juga: Anies Minta Pelayanan Kesehatan Fokus ke Masyarakat Urban

Terkait persoalan pembayaran BPJS kepada rumah sakit, Marinus menilai terdapat sistem yang harus diperbaiki. Salah satunya, sistem pemeriksaan dan pelaporan yang berjalan saat ini rentan memunculkan fraud. "Ini memunculkan ketidakpercayaan antara BPJS dan rumah sakit," tambah Marinus.

Selain itu, Marinus berharap fasilitas kesehatan seperti fasilitas inap di Puskesmas dan rumah sakit untuk ditingkatkan. Saat ini, ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih jauh dari kata ideal. Berdasar standar organisasi kesehatan dunia, rasio ideal daya tampung rumah sakit itu adalah 1000 penduduk: 1 tempat tidur.

"Di dapil saya misalnya, Tangerang Raya, ada kurang lebih 7 juta penduduk. Berarti kan dibutuhkan kurang lebih 7.000 tempat tidur. Nah, yang tersedia itu, paling banyak hanya 30 persen saja saat ini. Setahu saya ini juga terjadi di banyak daerah lain,” kata Marinus.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Optimalkan Manajamen Klaim

Senada dengan Marinus, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga menilai masih tingginya ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit bagi pengguna BPJS Kesehatan. Berdasarkan keluhan melalui media sosial, YLKI mengatakan masih cukup banyak laporan yang masuk terkait pelayanan bagi pasien BPJS.

Laporan tersebut, antara lain seputar antrean bagi pasien BPJS yang terbilang panjang dan memakan waktu. Selain itu, sering kali pasien BPJS kehabisan tempat untuk rawat inap. Lalu juga, menyangkut keluhan pembatasan kuota yang diterapkan bagi pasien yang akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

"Banyak konsumen yang merasa, ketika menggunakan BPJS, dinomorduakan," ucap Sekretaris YLKI, Agus Suyatno, saat dikonfirmasi terpisah.



Sumber: Suara Pembaruan