BKKBN: Perhatian Terhadap Lansia Kian Merosot

BKKBN: Perhatian Terhadap Lansia Kian Merosot
Para lansia usia 73-95 tahun dari Senior Club Indonesia memainkan alat musik pada acara peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang digelar BKKBN di IPB International Convention Center, Bogor, Jumat, 3 Mei 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Dina Manafe )
Dina Manafe / IDS Sabtu, 4 Mei 2019 | 08:00 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia belum seiring dengan besarnya perhatian terhadap mereka. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut perhatian terhadap penduduk usia 60 tahun ke atas ini makin merosot. Hal ini terutama terlihat dari program-program pemerintah daerah yang belum menjadikan isu lansia sebagai prioritas, termasuk dalam penganggaran APBD.

Direktur Bina Ketahanan Keluarga BKKBN, Dra Widati mengatakan, sejak adanya otonomi daerah sampai saat ini, perhatian terhadap lansia makin berkurang. Tidak semua daerah mengalokasikan anggaran untuk urusan lansia dalam APBD. Padahal, UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pemerintah pusat membuat desain program, dan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun tidak semua pemda melaksanakannya karena anggaran tidak memadai dan bukan jadi prioritas.

“Karena anggarannya kecil, sehingga pemda lebih fokus ke urusan-urusan prioritas, dan ternyata lansia tidak masuk prioritas itu,” kata Widati di sela-sela acara seminar bertemakan “Lanjut Usia Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat” yang diselenggarakan BKKBN di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/5/2019).

Akibat anggarannya kecil, lanjut Widati, banyak kegiatan bina lansia di komunitas-komunitas masyarakat tidak berjalan optimal. Saat ini terdapat sekitar 50.000 kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang tersebar di seluruh daerah dengan lansia berjumlah 1,5 juta orang. Jumlah ini masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan total lansia di Indonesia yang sudah mencapai lebih dari 23,4 juta jiwa. BKL adalah kelompok kegiatan di masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, memberdayakan, dan menjadikan lansia mandiri dan lebih bermartabat.

Namun, lanjut Widati, pemda juga tidak bisa disalahkan, karena memang urusan lansia belum masuk dalam indikator di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Agar urusan lansia mendapat porsi sendiri dalam alokasi APBD, maka menurutnya, pemerintah harus memasukkan lansia sebagai salah satu indikator indeks pembangunan keluarga dalam RPJMN.

“Kalau lansia masuk dalam indikator di RPJMN, itu akan turun ke RPJMD dan otomatis pemda harus membiayainya di APBD. Itu adanya nanti di RPJMN tahun 2020-2025,” kata Widati.

Widati menambahkan, jika lansia dalam kondisi sehat, mandiri, dan tangguh, maka Indonesia berpeluang meraih bonus demografi kedua. Bonus demografi kedua ini terjadi setelah bonus demografi pertama yang ditandai dengan melimpahnya usia produktif. Saat ini ini sejumlah provinsi sudah menikmati bonus demografi, dan puncaknya diperkirakan terjadi di 2030 mendatang.



Sumber: Suara Pembaruan