Kemkes Diminta Beri Diskresi kepada RS yang Belum Terakreditasi

Kemkes Diminta Beri Diskresi kepada RS yang Belum Terakreditasi
Ilustrasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Senin, 6 Mei 2019 | 12:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, meminta agar persoalan akreditasi tidak mengganggu pelayanan kepada pasien khususnya peserta JKN-KIS di rumah sakit (RS). Merespons pernyataan itu, Ketua Umum Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi), Dr Kuntjoro, meminta Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk memberikan diskresi atau kebijakan khusus bagi RS tertentu agar tetap memberikan layanan kepada masyarakat meskipun belum melakukan akreditasi atau sedang dalam proses reakreditasi. Hal ini penting untuk menjamin masyarakat khususnya pasien JKN-KIS tetap mendapatkan layanan.

Demikian disampaikan Kuntjoro saat dihubungi SP, Senin (6/5) pagi. Ia mengatakan, jumlah rumah sakit (RS) yang menuju terakreditasi maupun reakreditasi sudah menunjukkan perkembangan cukup pesat. Ini menunjukkan sebetulnya hampir semua RS sudah memiliki komitmen untuk memenuhi persyaratan dan memberikan pelayanan sesuai standar pemerintah.

Menurutnya, beberapa RS yang belum terakreditasi memiliki persoalan berbeda, di antaranya karena keterbatasan tenaga dokter baik dari sisi jumlah maupun kompetensi yang belum memadai. Namun ia optimistis sebelum 30 Juni mendatang, semua RS akan terakreditasi.

Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari Kemkes, pemerintah daerah, dan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk membantu mereka. Tidak hanya terhadap RS milik pemerintah, tetapi juga milik swasta perlu diberikan pendampingan.
Perssi juga

Di sisi lain, Kemkes diminta tidak berlaku diskriminatif. Koodinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, RS yang sama sekali belum terakreditasi dengan yang habis masa berlaku atau reakreditasi harusnya diberikan kesempatan yang sama untuk melayani pasien sampai batas waktu 30 Juni mendatang. Sebab, sanksi putus kontrak oleh BPJS Kesehatan (BPJSK) akan semakin mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Jumlah RS yang belum memadai di sejumlah daerah semakin berkurang dengan adanya pemutusan kontrak karena masalah akreditasi. Sementara masyarakat yang memanfaatkan kartu JKN-KIS makin meningkat seiring dengan jumlah peserta yang kian bertambah. Selain antrean di RS bertambah panjang, pasien-pasien yang masuk daftar tunggu untuk penanganan akan makin lama.

“Masa ada RS yang sama sekali belum pernah disurvei KARS dan belum pernah dapat sertifikat. Artinya, sama sekali belum diakui standarnya, tetapi diizinkan melayani sampai 30 Juni. Sedangkan yang sudah pernah dapat sertifikat dan sedang diperpanjang, malah diputus kontrak. Harusnya ada kesamaan perlakuan,” kata Timboel kepada SP, Senin (6/5).

Selain itu, lanjut Timboel, harus ada mitigasi dari BPJSK untuk memastikan pasien JKN-KIS tetap mendapatkan layanan dengan mengoptimalkan unit pengaduan yang ada di setiap RS. Pasien-pasien yang menghadapi kendala layanan saat datang ke RS yang tidak lagi bekerja sama BPJSK, diarahkan dan dipastikan mendapatkan layanan di RS lain yang terdekat.

Juga harus dipastikan bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas merujuk pasien ke RS rujukan yang masih menjadi mitra BPJSK, sehingga ada kepastian layanan. Bila perlu, FKTP bisa langsung merujuk ke RS tipe B jika terjadi antrean panjang di RS tipe C atau D untuk semua kasus, tidak hanya penyakit tertentu.



Sumber: Suara Pembaruan