Kemkes: RS yang Sedang Akreditasi Ulang Tetap Layani Pasien JKN-KIS

Kemkes: RS yang Sedang Akreditasi Ulang Tetap Layani Pasien JKN-KIS
kiri ke kanan: Ketua Umum Perssi Kuntjoro Adipurjanto, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes Bambang Wibowo, dan Sekretaris Eksekutif KARS Djoti Atmodjo menggelar konferensi pers terkait akreditasi RS di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Dina Manafe )
Dina Manafe / CAH Selasa, 7 Mei 2019 | 15:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kesehatan (Kemkes) memutuskan untuk rumah sakit (RS) yang sedang dalam proses akreditasi ulang atau reakreditasi untuk tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Mereka diizinkan melayani pasien JKN-KIS sampai keluar sertifikat akreditasinya dari Komisi Akreditasi RS (KARS). Keputusan ini diambil setelah pertemuan dengan BPJS Kesehatan, Persaturan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi) dan KARS, di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes, Bambang Wibowo, mengatakan, keputusan ini dibuat setelah mempertimbangkan akses masyarakat khususnya peserta JKN-KIS terhadap layanan kesehatan. Untuk itu pemerintah dan para pihak tersebut sepakat untuk memberikan kesempatan kepada RS yang sudah melakukan survei akreditasi ulang untuk tetap memberikan pelayanan.

“Bagi RS yang melakukan survei akreditasi ulang dan menunggu pengumuman hasil survei, itu dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup manfaat JKN,” kata Bambang kepada wartawan.

Selain itu, RS yang belum dilakukan survei akreditasi ulang, tetapi sudah mendapatkan jadwal survei dan sudah ada kepastian tanggal surveinya oleh KARS tetap diijinkan untuk memberikan pelayanan tertentu. Pelayanan tertentu yang dimaksudkan, menurut Bambang, yaitu pelayanan yang sudah terjadwal rutin dan tidak mungkin tertunda atau jika tidak dilakukan dapat membahayakan keselamatan pasien atau jika dialihkan ke RS lain akan mengalami kendala akses. Misalnya, kasus-kasus hemodialisis atau cuci darah, kemoterapi, dan radioterapi.

“Contohnya kasus hemodialisasi, kan sudah terjadwal rutin, jadi kalau tidak dilakukan berbahaya buat pasien. Kalau dialihkan ke RS lain belum tentu dapat jadwal sesuai, karena biasanya jadwalnya sudah tentu dan pasien sudah terdaftar dan harus rutin ke sana,” kata Bambang.

Sementara untuk RS yang lalai atau sama sekali belum melakukan akreditasi ulang atau belum mendaftar akreditasi ulang, maka akan tetap diputus kontrak kerja samanya atau tidak diperpanjang kontrak kerja dengan dengan BPJS Kesehatan. Menurut Bambang, ini bagian dari edukasi kepada masyarakat maupun RS itu sendiri bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan harus bermutu dan aman.

Akreditasi merupakan pengakuan bahwa RS yang bersangkutan memberikan layanan sesuai standar, bermutu dan aman bagi pasien.

“Kalau ditanya keputusan ini akan mulai efektif ? Sesegera mungkin. Harus resmi. Semoga hari ini pembahasannya selesai, dan bisa diberlakukan,” kata Bambag.

Menurut Bambang, dari 2430 RS yang bekerja sama BPJS Kesehatan, masih ada 29 RS yang sama sekali belum akreditasi. RS ini sejak 2018 lalu telah mendapat rekomendasi khusus dari Kemkes untuk tetap memberikan layanan kepada pasien JKN-KIS sampai batas waktu 30 Juni 2019.

Untuk RS yang ini, Kemkes bersama KARS dan Perssi akan memberikan pendampingan agar segera menyiapkan dan menyelesaikan proses akreditasinya. Sedangkan RS yang sudah habis masa berlaku sampai 30 Juni 2019 nanti sebanyak 127 RS, tetapi 67 di antaranya sudah melakukan akreditasi ulang, 50 RS masih menunggu pelaksanaan survei, dan 10 lainnya sama sekali tidak mendaftar ulang.



Sumber: Suara Pembaruan