Belum Reakreditasi, 10 RS Terancam Putus Kerja Sama BPJS
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Belum Reakreditasi, 10 RS Terancam Putus Kerja Sama BPJS

Selasa, 7 Mei 2019 | 18:34 WIB
Oleh : Dina Manafe / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS, Rumah Sakit (RS) wajib memiliki sertifikat akreditasi. Sayangnya, hingga saat ini masih ada RS yang sama sekali belum terakreditasi dan yang tidak memperbarui akreditasinya.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bambang Wibowo, mengatakan, hingga 30 Juni 2019 mendatang ada sekitar 127 RS yang jatuh tempo atau habis masa berlaku akreditasinya. Dari jumlah ini 67 di antaranya sudah melakukan akreditasi ulang atau reakreditasi, dan 50 lainnya masih menunggu pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi RS (KARS).

Sementara 10 RS lagi sama sekali tidak mendaftar dan melakukan survei akreditasi ulang. Sepuluh RS ini terancam putus kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau kontrak kerja samanya tidak diperpanjang. Artinya mereka tidak lagi melayani pasien JKN-KIS.

Kesepuluh RS tersebut tersebar di Kabupaten Blora (Jawa Tengah), Kabupaten Mimika (Papua), Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Sumatra Selatan), Kabupaten Sarolangun (Jambi), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Bitung (Sulawesi Utara), dan dua RS di Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

“Untuk RS yang lalai melaksanakan akreditasi ulang atau belum mendaftar akreditasi ulang, maka tidak akan diperpanjang kerja samanya dengan BPJS Kesehatan,” kata Bambang kepada wartawan di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa (7/5).

Sebelumnya, BPJS Kesehatan per 2 Mei lalu menyebutkan masih ada 482 RS provider BPJS Kesehatan yang akreditasinya akan habis masa berlaku sepanjang 2019. Jumlah ini terus berubah, karena ada yang sudah melakukan akreditasi ulang. RS yang akan habis masa akreditasinya ini diimbau untuk mendaftar akreditasi ulang jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo, sehingga kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak dihentikan.

Selain 10 RS tersebut, ada pula 29 RS yang sama sekali belum mendaftar akreditasi sejak 2018 lalu. Mereka diberikan kesempatan untuk akreditasi sampai 30 Juni 2019 mendatang. Jika batas waktu tersebut belum juga akreditasi, maka akan dihentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Bambang, alasan RS ini belum akreditasi karena banyak kendala. Di antaranya, direktur RS bukan seorang tenaga medis sebagaimana amanat UU 44/2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 34 ayat 1 UU ini menyebutkan, kepala RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan, yang kemudian diperjelas lagi dengan Permenkes 971/2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan pasal 10 ayat 1. Yang termasuk tenaga medis menurut UU 36/2014, ialah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokte spesialis gigi.

Alasan lainnya, ijin operasional RS menjadi prasyarat akreditasi KARS. Namun untuk hal ini, sebetulnya RS sudah diberikan kemudahan oleh KARS di mana ijin operasional RS tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk mengajukan akreditasi. Kendala lainnya, karena belum ada kesiapan RS untuk dilakukan survei, termasuk kesiapan sumber daya manusianya.

Kemkes, lanjut Bambang, terus mendorong RS yang belum untuk segera akreditasi. Menurut Bambang, pihaknya bersama Persatuan RS seluruh Indonesia (PERSSI) dan KARS memberikan pembinaan dan pendampingan kepada RS yang belum ini untuk segera menyelesaikan persyaratan dan persiapan akreditasi. Beberapa upaya yang sudah dan akan dilakukan, di antaranya mengadakan workshop dan praktikum untuk RS yang belum akreditasi yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu RSUP Sanglah Denpasar, RSUP Fatmawati Jakarta, dan RSUP Dr. Kariadi di Semarang, Jawa Tengah. PERSSI dan KARS memberikan membantu memfasilitasi RS untuk mempersiapkan akreditasi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Hijavit-D Rekomendasi Nutrisi dan Vitamin untuk Ibu Hamil

Hijavit-D adalah suplemen makanan yang mengandung komposisi seimbang vitamin dan mineral, yang dapat mencukupi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan.

KESEHATAN | 19 September 2021

Ini Pentingnya Jaga Kecukupan Hidrasi Bagi Ibu Hamil dan Menyusui

Kecukupan hidrasi sangat dibutuhkan ibu yang tengah hamil dan menyusui guna mengurangi berbagai penyakit dan risiko terhadap janin serta bayi.

KESEHATAN | 19 September 2021

Kabar Gembira, Kesembuhan Covid-19 Lebih Banyak 3.952 Dibanding Penambahan Positif

Angka kesembuhan di 34 provinsi se-Tanah Air mencapai 6.86 sementara penambahan kasus positif 2.234.

KESEHATAN | 19 September 2021

Update Covid-19: Membaik, Kasus Aktif Turun Jadi 60.069 Orang

Kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan sebanyak 4.097 orang, sehingga total kasus aktif sebanyak 60.969 orang.

KESEHATAN | 19 September 2021

Erick Thohir Tinjau Penerapan Pedulilindungi di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk

Dalam persyaratan perjalanan telah diatur bahwa vaksinasi dan hasil negatif tes Covid-19 adalah keharusan bagi setiap masyarakat.

KESEHATAN | 19 September 2021


Disiplin Prokes dan Vaksinasi, Kunci Ubah Pandemi Jadi Endemi

Untuk melanjutkan transisi pandemi menuju endemi, maka masyarakat perlu meningkatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi

KESEHATAN | 18 September 2021

Sentra Vaksinasi Covid-19 MNC Peduli di Bogor Dihadiri Miss Indonesia

Sentra Vaksinasi Covid-19 yang dihelat MNC Peduli bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan Puskesmas Curugbitung dihadiri Miss Indonesia 2020 Carla Yules.

KESEHATAN | 18 September 2021

Update Covid-19: Tren Kasus Aktif Menurun, Tetap Waspada

Penanganan Covid-19 di Tanah Air terus membaik namun harus tetap waspada

KESEHATAN | 18 September 2021

Mendagri Minta Pemerintah Desa Serius Tangani Stunting

Menurut Mendagri Tito Karnavian bila masalah stunting ini tidak ditangani dengan baik, maka Indonesia Emas 2045 hanya sebatas mimpi.

KESEHATAN | 18 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Ali Kalora


# Mujahidin Indonesia Timur


# Inter Milan


# Persib



TERKINI
Budi Karya: Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Internasional Tekan Risiko Penularan

Budi Karya: Pemeriksaan Kesehatan Penumpang Internasional Tekan Risiko Penularan

EKONOMI | 25 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings