Belum Reakreditasi, 10 RS Terancam Putus Kerja Sama BPJS

Belum Reakreditasi, 10 RS Terancam Putus Kerja Sama BPJS
Ilustrasi rumah sakit (Sumber: dokterterdekat.com)
Dina Manafe / CAH Selasa, 7 Mei 2019 | 18:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk tetap bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS, Rumah Sakit (RS) wajib memiliki sertifikat akreditasi. Sayangnya, hingga saat ini masih ada RS yang sama sekali belum terakreditasi dan yang tidak memperbarui akreditasinya.

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemkes), Bambang Wibowo, mengatakan, hingga 30 Juni 2019 mendatang ada sekitar 127 RS yang jatuh tempo atau habis masa berlaku akreditasinya. Dari jumlah ini 67 di antaranya sudah melakukan akreditasi ulang atau reakreditasi, dan 50 lainnya masih menunggu pelaksanaan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi RS (KARS).

Sementara 10 RS lagi sama sekali tidak mendaftar dan melakukan survei akreditasi ulang. Sepuluh RS ini terancam putus kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan atau kontrak kerja samanya tidak diperpanjang. Artinya mereka tidak lagi melayani pasien JKN-KIS.

Kesepuluh RS tersebut tersebar di Kabupaten Blora (Jawa Tengah), Kabupaten Mimika (Papua), Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah), Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi Selatan), Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Sumatra Selatan), Kabupaten Sarolangun (Jambi), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Bitung (Sulawesi Utara), dan dua RS di Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

“Untuk RS yang lalai melaksanakan akreditasi ulang atau belum mendaftar akreditasi ulang, maka tidak akan diperpanjang kerja samanya dengan BPJS Kesehatan,” kata Bambang kepada wartawan di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa (7/5).

Sebelumnya, BPJS Kesehatan per 2 Mei lalu menyebutkan masih ada 482 RS provider BPJS Kesehatan yang akreditasinya akan habis masa berlaku sepanjang 2019. Jumlah ini terus berubah, karena ada yang sudah melakukan akreditasi ulang. RS yang akan habis masa akreditasinya ini diimbau untuk mendaftar akreditasi ulang jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo, sehingga kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak dihentikan.

Selain 10 RS tersebut, ada pula 29 RS yang sama sekali belum mendaftar akreditasi sejak 2018 lalu. Mereka diberikan kesempatan untuk akreditasi sampai 30 Juni 2019 mendatang. Jika batas waktu tersebut belum juga akreditasi, maka akan dihentikan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Bambang, alasan RS ini belum akreditasi karena banyak kendala. Di antaranya, direktur RS bukan seorang tenaga medis sebagaimana amanat UU 44/2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 34 ayat 1 UU ini menyebutkan, kepala RS harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan, yang kemudian diperjelas lagi dengan Permenkes 971/2009 tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan pasal 10 ayat 1. Yang termasuk tenaga medis menurut UU 36/2014, ialah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokte spesialis gigi.

Alasan lainnya, ijin operasional RS menjadi prasyarat akreditasi KARS. Namun untuk hal ini, sebetulnya RS sudah diberikan kemudahan oleh KARS di mana ijin operasional RS tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk mengajukan akreditasi. Kendala lainnya, karena belum ada kesiapan RS untuk dilakukan survei, termasuk kesiapan sumber daya manusianya.

Kemkes, lanjut Bambang, terus mendorong RS yang belum untuk segera akreditasi. Menurut Bambang, pihaknya bersama Persatuan RS seluruh Indonesia (PERSSI) dan KARS memberikan pembinaan dan pendampingan kepada RS yang belum ini untuk segera menyelesaikan persyaratan dan persiapan akreditasi. Beberapa upaya yang sudah dan akan dilakukan, di antaranya mengadakan workshop dan praktikum untuk RS yang belum akreditasi yang dibagi dalam tiga kelompok, yaitu RSUP Sanglah Denpasar, RSUP Fatmawati Jakarta, dan RSUP Dr. Kariadi di Semarang, Jawa Tengah. PERSSI dan KARS memberikan membantu memfasilitasi RS untuk mempersiapkan akreditasi.



Sumber: Suara Pembaruan