Fitur Sidik Jari Kurangi Repotnya Proses Administrasi BPJSK

Fitur Sidik Jari Kurangi Repotnya Proses Administrasi BPJSK
Ilustrasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Senin, 13 Mei 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - BPJS Kesehatan (BPJSK) mulai memberlakukan inovasi finger print (fitur sidik jari) untuk pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di rumah sakit (RS) per Mei 2019. Tujuan penggunaan sidik jari ini adalah untuk mencegah potensi kecurangan (fraud), terutama dari pihak peserta, dan juga memudahkan pasien saat mendapatkan layanan di RS.

Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan, penerapan sidik jari bertujuan untuk simplifikasi administrasi, mengurangi foto kopi atau penggunaan kertas, dan memudahkan pasien ketika kehilangan atau lupa kartu.

Sidik jari juga bagian dari upaya BPJSK untuk mencegah tindakan kecurangan, dan tindak lanjut dari audit program JKN-KIS. Pelaksanaan sidik jari terlebih dahulu diterapkan untuk peserta hemodialisis. Kemudian sekarang diperluas untuk pasien rawat inap, rehabilitasi medik, pelayanan mata, dan jantung.

“Penggunaan sidik jari wajib untuk semua RS, namun sekarang ini (didahulukan) untuk RS yang siap alat sidik jarinya,” kata Iqbal kepada SP, Senin (13/5).

Dalam pelaksanaan JKN-KIS, kecurangan berpotensi besar terjadi, baik itu dilakukan oleh pemberi layanan (fasilitas kesehatan, penyedia obat dan alat kesehatan), peserta maupun BPJSK sendiri. Untuk mencegah potensi fraud, Kementerian Kesehatan melalui Permenkes 36/2015 tentang pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan JKN-KIS. Yang dimaksud fraud menurut Permenkes ini ialah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program JKN-KIS melalui perbuatan curang yang tidak sesuai ketentuan.

Dari peserta, potensi kecurangan tersebut bisa berupa pemalsuan kartu atau identitas, dan menggunakan kartu milik orang lain.

Untuk diketahui, saat ini jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 220,4 juta jiwa lebih atau 83,5% dari total penduduk Indonesia. Pemerintah menargetkan di akhir 2019 nanti tercapai Universal Health Coverage (UHC), di mana 100% penduduk Indonesia atau totalnya 257,5 juta orang terlindungi JKN-KIS.

Program ini telah dirasakan manfaatnya oleh peserta. Jumlah kunjungan pasien yang menggunakan kartu JKN-KIS meningkat tiap tahun. Total pemanfaatan per tahunnya mencapai 233,9 juta kunjungan di 2018. Jika ditotalkan kunjungan selama lima tahun (2014-2018) di seluruh tingkat pelayanan sebanyak 874,1 juta atau per harinya sebanyak 640,822 pemanfaatan.

Untuk memperluas akses peserta terhadap layanan kesehatan, BPJSK telah bekerja sama dengan hampir semua faskes baik milik pemerintah maupun swasta. Jumlah FTKP yang bekerja sama mencapai 23.298 faskes. Jumlah ini terdiri puskesmas, dokter praktik perorangan, dokter gigi, klinik pratama, dan RS tipe D pratama. Sedangkan untuk faskes rujukan atau rumah sakit yang bekerja sama BPJSK sudah mencapai 2.486.



Sumber: Suara Pembaruan