Fitur Sidik Jari Masih Sulitkan Pasien JKN-KIS

Fitur Sidik Jari Masih Sulitkan Pasien JKN-KIS
Ilustrasi pasien di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Senin, 13 Mei 2019 | 13:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - BPJS Kesehatan (BPJSK) mulai memberlakukan inovasi finger print (fitur sidik jari) untuk pelayanan pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di rumah sakit (RS) per Mei 2019. Tujuan penggunaan sidik jari ini adalah untuk mencegah potensi kecurangan (fraud), terutama dari pihak peserta, dan juga memudahkan pasien saat mendapatkan layanan di RS.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala. Beberapa kasus yang ditemukan BPJS Watch di lapangan menunjukkan penggunaan sidik jari masih menyulitkan pasien.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, penggunaan sidik jari untuk layanan di RS punya semangat dan tujuan yang baik. Selain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemalsuan kartu peserta, layanan ini juga memudahkan pasien saat tidak membawa kartu atau lupa nomor kepesertaannya. Pasien tidak lagi ditolak mendapat pelayanan di RS lantaran lupa membawa kartu peserta.

Akan tetapi, dengan kondisi antrean panjang dalam proses pendaftaran di sejumlah RS, maka penggunaan sidik jari justru menyulitkan pasien terutama yang pasien lanjut usia dan anak. Pasalnya, pasien yang sudah dalam keadaan sakit harus ikut mengantre dalam proses pendaftaran. Pasien tidak bisa diwakili oleh keluarga atau wali karena penggunaan sidik jari harus dari pemilik kartu JKN-KIS tersebut.

“Dalam konteks finger print sangat bagus, tetapi tidak dilakukan dalam kondisi antrean masih panjang. Pasien pagi-pagi sudah harus mengantre, dan harus menunggu di RS,” kata Timboel kepada SP, Senin (13/5) pagi.

Menurut Timboel, sidik jari mungkin lebih tepatnya digunakan saat pasien akan mendapatkan pemeriksaan oleh dokter, bukan di saat pendaftaran. Sedangkan saat pendaftaran bisa diwakili oleh keluarganya. Ini untuk memudahkan pasien yang dalam kondisi sakit harus ikut mengantre saat mendaftar.

Menurut Timboel, pelaksanaan sidik jari belum ditunjang dengan kondisi di RS. Pelaksanaan sidik jari harusnya didahului dengan pembenahan proses pendaftaran hingga pemeriksaan. Jika kondisi antrean masih dibiarkan seperti saat ini, maka pasien anak dan lansia akan dipersulit. Mereka harus menunggu lama, karena rentan waktu dari pendaftaran ke pemeriksaan cukup memakan waktu.

Demikian pun untuk pasien rujukan. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) harus memastikan pasien yang dirujuknya tidak perlu mengantre sejak pagi hari.

“Kita dukung kebijakan sidik jari, karena ini inovasi BPJSK yang tujuannya bagus. Tetapi, BPJSK juga harus menyelesaikan masalah antrean dalam proses pendaftaran sampai menunggu pemeriksaan oleh dokter, “ kata Timboel.



Sumber: Suara Pembaruan