Presiden Terpilih Didesak Naikkan Cukai Rokok Hingga 70%
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Presiden Terpilih Didesak Naikkan Cukai Rokok Hingga 70%

Kamis, 16 Mei 2019 | 12:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintahan saat ini dinilai telah gagal mengendalikan konsumsi rokok dan melindungi kelompok rentan terhadap bahaya rokok. Oleh karena itu, presiden terpilih Joko Widodo dan pemerintahan yang baru untuk lima tahun ke depan diminta tidak lagi mengulang kegagalan yang sama. Pemerintah ke depan diharapkan lebih tegas dalam pengendalian rokok di Indonesia.

Salah satunya adalah dengan menaikkan cukai rokok hingga 70% sesuai rekomendasi WHO. Saat ini, rata-rata cukai rokok di Indonesia masih berkisar di angka 40%.

Perwakilan dari Koalisi Nasional Masyarakat Sipil Untuk Pengendalian Tembakau, Ifdhal Kasim menambahkan, Indonesia belum mempunyai strategi memadai untuk menghadapi gempuran industri rokok karena belum meratifikasi kerangka konvensi internasional pengendalian tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang diinisiasi WHO untuk menurunkan prevalensi perokok di setiap negara. Akibatnya, Indonesia absen dalam merumuskan kebijakan kontrol terhadap intervensi industri rokok.

“Karena dengan ratifikasi FCTC, maka mau tidak mau pemerintah akan membuat kebijakan turunannya yang sifatnya lebih komprehensif dalam pengendalian tembakau di dalam negeri,” kata Ifdhal pada temu media “Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019” di Jakarta, Rabu (15/5).

Menurutnya, intervensi industri rokok terlihat dari lemahnya implementasi regulasi terkait pengendalian rokok. Salah satunya mengenai kenaikan cukai rokok yang tak kunjung direalisasikan. Cukai yang masih rendah mengakibatkan harga jual rokok murah, sehingga memudahkan akses anak-anak dan kelompok rentan untuk membeli rokok.

Karena itu, bertepatan dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2019, jaringan pengendalian tembakau juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya dan merevisi UU 39/ tentang Cukai untuk menaikkan batas minimal besaran cukai menjadi 70% sesuai rekomendasi WHO.

Kedua, mendorong penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) setiap provinsi, kabupaten/kota yang mencakup juga larangan iklan rokok luar ruang dan dalam ruang. Larangan total iklan, promosi, dan sponsor rokok di semua media (cetak, elektronik, internet). Lalu, memperketat pengawasan dan aktivitas penjualan produk tembakau, termasuk larangan memajang produk rokok, serta memperkuat aturan peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok, sesuai rekomendasi WHO, sebagai sarana edukasi publik yang efektif dan efisien mengenai bahaya merokok.

Terakhir, mendorong pemerintah segera melakukan aksesi FCTC sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia akan upaya pengendalian tembakau di tingkat global.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Terima 3,4 Juta Dosis Vaksin, Dirjen IKP: Stok Vaksin Indonesia Aman

Dengan kedatangan vaksin yang berkelanjutan tersebut, menunjukkan kepada masyarakat bahwa stok vaksin Indonesia termasuk dalam kategori aman.

KESEHATAN | 23 September 2021

Satgas: Pertahankan Kelandaian, Pemerintah Genjot Cakupan Vaksinasi Covid-19

Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan pemerintah terus mendorong peningkatan cakupan vaksinasi di Indonesia untuk mempertahankan kelandaian kasus Covid-19.

KESEHATAN | 23 September 2021

Gelar Vaksinasi Door to Door , BIN Sebar 107.000 Vaksin di 10 Provinsi

Badan Intelijen Negara (BIN) menyebar 107.000 vaksin di 10 provinsi yang cakupan vaksinasinya masih rendah melalui program vaksinasi door to door.

KESEHATAN | 23 September 2021

Puan Maharani Minta Antisipasi Terjadinya Gelombang Ketiga Covid-19 pada Akhir Tahun

Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 pada akhir tahun saat hari libur seperti Natal dan Tahun Baru.

KESEHATAN | 23 September 2021

Satgas Minta Hentikan PTM di Sekolah yang Ditemukan Kasus Covid-19

Hasil survei menyebutkan sebanyak 2,77% dari sekolah tersebut menimbulkan klaster kasus Covid-19 per 23 September 2021.

KESEHATAN | 23 September 2021

Kualitas Udara Rendah Bunuh 7 Juta Orang Per Tahun

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan kualitas udara rendah membunuh 7 juta orang per tahun.

KESEHATAN | 23 September 2021


Satgas Harap PON Papua Tak Jadi Sumber Penularan Covid-19

Satgas berharap PON XX Papua tidak menjadi sumber penularan Covid-19, salah satunya adalah dengan memitigasi risiko penularan Covid-19

NASIONAL | 23 September 2021

Studi: Wanita Hamil yang Divaksinasi mRNA Covid-19 Beri Perlindungan Bayi

Wanita hamil yang mendapatkan vaksin mRNA Covid-19 memberikan antibodi tingkat tinggi kepada bayi mereka.

KESEHATAN | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 5 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings