Sistem Kapitasi Puskesmas Perlu Dikaji Ulang

Sistem Kapitasi Puskesmas Perlu Dikaji Ulang
Ilustrasi pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Rabu, 29 Mei 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ditemukannya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dana kapitasi yang tidak terpakai di puskesmas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah diminta segera mencarikan solusi agar penggunaan dana dari BPJS Kesehatan (BPJSK) bisa maksimal. Sebab ini berkontribusi pada defisit keuangan yang dialami BPJSK saat ini.

Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Achmad Ansori mengungkapkan, adanya silpa di puskesmas menyebabkan dua masalah, yaitu pembiayaan yang salah dan pelayanan terhadap peserta tidak optimal. Pembiayaan yang salah, menurut Ansori, karena BPJSK harus membayar lebih mahal dari seharusnya atau inefisiensi. Artinya, setiap bulan BPJSK mentransfer dana kapitasi tersebut kepada puskesmas dengan besaran sesuai jumlah peserta yang tertanggung, tetapi ternyata tidak terpakai seluruhnya.

Ia mencontohkan, puskesmas A bertanggung jawab terhadap 2.000 peserta JKN-KIS. BPJSK harus membayar ke puskesmas ini sebesar Rp 10 juta tiap bulan untuk 2.000 peserta tersebut dengan besaran kapitasi Rp 5.000 per kepala. Namun dokter di puskesmas ini hanya satu, bahkan kadang tidak hadir. Sehingga pasien yang datang berobat ke puskesmas tersebut hanya 100 orang per bulan dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 500.000. Sisa dana kapitasinya tidak terpakai dan mengendap di rekening pemda dalam hal ini dinas kesehatan (dinkes).

Untuk memanfaatkan silpa ini harus menunggu putusan DPRD di daerah tersebut. Di beberapa daerah putusan tersebut bahkan baru keluar setelah tiga bulan sampai satu tahun. Akibatnya, pelayanan terhadap peserta menjadi terhambat dan kurang maksimal.

“Karena sisa anggaran belum cair, akibatnya tidak bisa beli obat, fasilitas layanan kurang, upah tenaga honor di puskesmas tidak dibayar, dan lain-lain,” kata Ansori kepada SP, Rabu (29/5).

Akibatnya, lanjut Ansori, 144 diagnosa penyakit yang mestinya bisa dituntaskan oleh puskesmas gagal. Saat ini menurut Ansori, rata-rata puskesmas hanya bisa menyelesaikan kurang dari 100 diagnosa penyakit. Selebihnya kebanyakan dirujuk ke rumah sakit atau faskes rujukan tingkat lanjut. Seharusnya BPJSK membayar lebih rendah untuk puskesmas yang tidak mampu menangani 144 diagnosa penyakit.

Untuk diketahui, hasil audit BPKP terhadap faskes di 34 provinsi menemukan silpa di puskesmas tahun 2018 sebesar Rp 2,5 triliun. Dana ini mengendap di rekening dinas kesehatan. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka oleh BPJSK kepada semua fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktik perorangan. Besaran dana yang ditransfer tiap bulan ini berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut.

Di 2018, total dana yang ditransfer BPJSK ke FKTP mencapai sekitar Rp 14,8 triliun. Sebesar Rp 13,2 triliun (89%) adalah dana kapitasi, sedangkan non kapitasi Rp 1,6 triliun (11%). Dari total dana kapitasi tersebut, hanya 80,98% atau Rp 10,6 triliun lebih yang dipakai untuk layanan dan operasional di puskesmas. Sementara yang 19,02% atau Rp 2,5 triliun lebih tidak terpakai dan mengendap di rekening dinkes.



Sumber: Suara Pembaruan