Mekanisme Keuangan Daerah Hambat Pemanfaatan Silpa Dana Kapitasi

Mekanisme Keuangan Daerah Hambat Pemanfaatan Silpa Dana Kapitasi
Ilustrasi pasien di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Rabu, 29 Mei 2019 | 13:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ditemukannya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dana kapitasi yang tidak terpakai di puskesmas oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab menurut Komisioner Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Achmad Ansori, pemanfaatan silpa saat ini masih terhambat mekanisme keuangan daerah.

Untuk puskesmas yang belum tergolong Badan Layanan Umum (BLU), pemanfaatan dana kapitasinya masih diatur oleh pemda. Berbeda dengan puskesmas yang sudah BLU dan diperbolehkan mengatur keuangannya secara mandiri. Untuk yang BLU, dana kapitasi langsung ditransfer BPJS Kesehatan (BPJSK) ke rekening puskesmas, sebaliknya yang non-BLU masuk ke rekening dinkes.

Persoalannya, kata Ansori, dari hampir 10.000 puskesmas yang ada, mayoritas atau sekitar 90% belum BLU. Sebagai anggaran belanja tambahan, maka penggunaan dana kapitasi ini harus melalui putusan DPRD. Di sinilah sumber masalahnya. Proses putusan ini seringkali lambat.

Menurut Ansori, silpa dana kapitasi sebetulnya sudah terjadi sejak 2015 lalu. Saat melakukan monitoring dan evaluasi ke sejumlah daerah, DJSN kerap menemukan silpa rata-rata Rp 400 juta sampai Rp 1,9 milyar per puskesmas. Dipastikan setiap tahun terjadi silpa, namun DJSN tidak melakukan kajian trennya menurun atau meningkat. Silpa secara resmi baru ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2017 dengan besaran 30% dari total dana kapitasi tahun itu sekitar Rp 12 triliunan.

Ansori menambahkan, silpa dana kapitasi sepenuhnya telah menjadi hak puskesmas. Tidak ada regulasi yang mengatur dana ini bisa ditarik kembali. Sebagian besar dana ini bersifat bergulir, artinya akan terpakai atau digunakan seiring waktu proses belanja di masing masing puskesmas.

Namun, menurut dia, pola kerja sama dan besaran kapitasi untuk puskesmas ini harus dikaji ulang. Tidak semua puskesmas harus diberikan dana kapitasi setiap bulan. Sebab, kata Ansori, dana kapitasi tidak efisien. Artinya, tiap bulan BPJSK mentransfer sejumlah uang kepada puskesmas entah itu ada dokternya atau tidak, orangnya benar ada atau tidak sesuai jumlah peserta yang terdaftar.

“Kapitasi ini merugikan JKN-KIS. Karenanya kami dorong supaya ini dikaji ulang, kalau tidak ya seperti kondisi sekarang, banyak terjadi inefisiensi,” kata Ansori kepada SP, Rabu (29/5).

Menurut Ansori, kewenangan mengatur kerja sama termasuk hal penggunaan kapitasi sebaiknya diserahkan kepada BPJSK. Undang-Undang BPJS sendiri telah mengatur kewenangan itu. Dalam praktiknya, BPJSK hanya mengatur hal-hal teknis soal kerja sama, seperti syarat faskes menjadi menjadi provider BPJSK, bagaimana layanan terhadap pasien, dan lain-lain.

Ia juga menyarankan, perlu ada trio pengawasan di daerah, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Perlu diatur secara tuntas penggunaan kapitasi, misalnya anggarannya langsung dibelanjakan meskipun puskesmas tersebut belum BLU.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, masih ada dana Rp 2,5 triliun mengendap di rekening dinkes, padahal kinerja puskesmas untuk menahan laju rujukan ke rumah sakit masih rendah. Di 2018, rata-rata rujukan di puskesmas sebesar 16,4%, naik dari tahun 2017 sebesar 12,5%.

“Artinya dana kapitasi belum mampu digunakan untuk membenahi kualitas puskesmas dalam menahan laju rujukan. Artinya puskesmas tidak berkualitas, misalnya alat kesehatan kurang, upaya promosi dan pencegahan penyakit tidak jalan,” kata Timboel.

Menurut Timboel, sebagai gatekeeper dari layanan JKN-KIS, puskesmas lah yang harusnya bisa menekan laju rujukan. Puskesmas diharapkan jadi penyaring pertama, sebelum pasien dikirim ke rumah sakit. Gagalnya puskesmas menekan rujukan ikut menyumbang defisit JKN-KIS.



Sumber: Suara Pembaruan