Stigma Membuat Gangguan Jiwa di Indonesia Sulit Diatasi

Stigma Membuat Gangguan Jiwa di Indonesia Sulit Diatasi
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Dr. Eka Viora (tengah) dan Ketua Divisi Mood Disorder PDSKJI, Dr Margarita Maramis (tiga dari kanan) bersama narasumber lain dari luar negeri pada acara "Lundbeck Regional Symposium" di Hotel Shanggrila, Jakarta, Sabtu (22/6/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Sabtu, 22 Juni 2019 | 22:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Masih kuatnya stigma terhadap depresi dan gangguan kejiwaan lainnya masih menjadi penghalang besar penderita mendapat penanganan. Penderita kerap mengabaikan gejala depresi yang dihadapinya sampai berlarut-larut karena tidak ingin atau siap disebut sebagai orang gila. Padahal tanpa intervensi dini, depresi yang dialami makin berat bahkan berujung pada bunuh diri. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2017 lalu memperkirakan ada lebih dari 350 juta orang di dunia mengalami depresi.

Diperkirakan tahun 2020 beban akibat gangguan jiwa ini menempati urutan kedua setelah penyakit jantung dan pembuluh darah. WHO juga menyebut setiap 40 detik terjadi kasus bunuh diri akibat depresi berat. Di Indonesia, Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi penduduk usia 15 tahun ke atas yang menderita gangguan jiwa sebanyak 6 persen atau sekitar 14 juta orang.

Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), Dr Eka Viora, mengatakan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah gangguan jiwa masih rendah. Depresi lebih sering dilihat sebagai aib daripada penyakit karena berkenaan dengan kesehatan mental, bukan fisik. Orang lebih peduli pada gejala kesehatan fisik dibanding psikologisnya. Misalnya, ketika terasa pusing, sakit di lambung atau hilang napsu makan, orang merasa itu adalah sakit fisik sehingga mencari pengobatan media. Padahal, bisa jadi kondisi tersebut adalah gejala awal dari masalah mental emosional yang sedang dialami. Mestinya masalah mental emosional ini segera diatasi, misalnya dengan bercerita kepada orang lain, atau mengakses layanan dokter psikiater.

"Kuatnya stigma menghambat orang dengan depresi untuk mencari dukungan yang mereka butuhkan untuk bisa menjalani kehidupan kembali secara normal," kata Eka pada acara "Lundbeck Regional Symposium" yang dihadiri 450 dokter dari Asia Selatan dan Asia Timur di Hotel Shanggrila, Jakarta, Sabtu (22/6/2019).

Ketika sudah muncul gejala pun, orang akan sulit mengakses layanan pemeriksaan dini karena tak ingin disebut sebagai orang gila. Ditambah lagi jumlah tenaga dokter psikiater yang tak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia makin mengurangi akses masyarakat untuk mengatasi gangguan jiwa yang dihadapinya. Padahal deteksi dini gejala depresi ini bisa mencegah ke kondisi gangguan jiwa berat atau skizofrenia.

Menurut Eka, masyarakat harus memahami bahwa depresi adalah penyakit sebagaimana penyakit lainnya. Orang dengan gangguan depresi bisa pulih sepenuhnya dan penderitanya juga seharusnya bisa tanpa ragu-ragu mencari dukungan dan pengobatan.

Ketua Divisi Mood Disorder PDSKJI, Dr Margarita Maramis, menambahkan, stigma ini menyebabkan terjadinya diskriminasi terhadap penderita gangguan jiwa, misalnya asumsi bahwa penderita tidak mau bersosialisasi, tidak bisa dipercaya, dan membuat canggung keadaan. Akibatnya, sebagian dari orang dengan depresi kemudian menjauhkan diri dan menghindari hubungan yang terlalu pribadi dengan orang lai hningga berhenti bekerja atau sekolah.

Indonesia mungkin bisa belajar dari negara lain dalam hal penanganan masalah gangguan jiwa. Di Denmark, misalnya, kesehatan mental ditangani sebagaimana penyakit lainnya. Tidak ada stigma pada mereka yang diagnosa gangguan kesehatan mental atau ketika dirawat. Tidak ada diskriminasi terhadap penderita di tempat kerja atau di lingkungan keluarga dan masyarakat.



Sumber: Suara Pembaruan