Kelalaian Medis Harus Penuhi 4 Hal Ini

Kelalaian Medis Harus Penuhi 4 Hal Ini
ilustrasi dokter (ist)
Whisnu Bagus Prasetyo / WBP Selasa, 25 Juni 2019 | 15:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tuntutan hukum terhadap dokter dan rumah sakit (RS) atas dugaan malpraktik medis yang masih kerap terjadi menimbulkan kekawatiran bagi masyarakat.

Kepala Kompartemen, Hukum, Advokasi dan Mediasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Budi Sampurna menuturkan, pembuktian kasus dugaan malpraktik medis harus memenuhi empat hal yang menjadi syarat untuk menentukan ada tidaknya kelalaian dalam tindakan medis dokter dan rumah sakit.

“Empat hal itu duty of care, drereliction atau breach of duty, damages, dan direct causalship”, tutur Budi Sampurna pada seminar “Kelalaian Medis Siapa Tanggung Jawab?” di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Budi Sampurna menjelaskan saksi ahli yang tepat untuk dihadirkan dalam dugaan malpraktik medis adalah dari kalangan dokter yang mempunyai keahlian dan berpraktik di tempat yang fasilitasnya sama dengan dokter yang diadukan. "Bukan dokter ahli yang lebih tinggi tingkatnya dan praktik di tempat dengan fasilitas yang lebih baik,” jelas Budi Sampurna.

Budi Sampurna menyampaikan rumah sakit yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk tenaga medis akan lebih sedikit berpotensi melakukan malpraktik. Budi Sampurna juga menyebutkan pengecualian tanggung jawab rumah sakit dari tuntutan hukum apabila sudah memiliki SOP dan pranata lain yang sesuai dengan UU Rumah Sakit.

Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Agus Purwadianto memaparkan bahwa MKDKI merupakan lembaga yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, serta menetapkan sanksi. “Sebagai penegak disiplin kedokteran, MKDKI memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dokter,” tegas Agus Purwadianto.

Namun Agus Purwadianto mengakui masih sering ditemukan salah tempat dalam mengadukan dugaan malpraktik kedokteran. “MKDKI tidak menerima pengaduan mengenai masalah etika kedokteran dan masalah hukum perdata maupun pidana,” ungkap Agus Purwadianto.

HN Nazar dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengungkapkan bahwa malpraktik medis merupakan kegagalan dalam menyelenggarakan standar pelayanan yang merupakan tanggung jawab profesi dokter. "Secara spesifik, malpraktik medis dapat digambarkan seorang dokter yang melakukan tindakan yang tidak seharusnya ia lakukan, atau gagal dalam memenuhi panduan yang ditetapkan sesuai standar pelayanan dalam melakukan tindakan medis,” ujar HN Nazar.

Soal tanggung jawab hukum atas kelalaian medis menurutn HN Nazar harus dilihat dari tiga aspek hukum, perdata, pidana, dan administrasi (disiplin). “Untuk ranah pidana dokter dan tenaga medis bertanggung jawab secara pribadi, seperti diatur dalam KUHP dan UU Tenaga Kesehatan,” ungkap HN Nazar.

HN. Nazar menyarankan agar dalam tuntutan atas kasus dugaan malpraktik medis, setiap rumah sakit dan dokter dapat menghadapinya bersama-sama, tidak saling melempar tanggung jawab. “Pihak rumah sakit juga turut bertanggung jawab apabila ada tuntutan hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian dari tenaga kesehatannya apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian,” tegas HN Nazar.

Sememtara Safitri Hariyani, selaku praktisi hukum advokat dan Partner dari SIP Law Firm mengatakan, setiap pihak baik dokter, tenaga medis, maupun rumah sakit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, sehingga diharapkan risiko malpraktik medis dapat sama-sama dihindari.

 



Sumber: BeritaSatu.com