Per 30 Juni 2019, BPJS Putuskan Kerja Sama dengan 7 RS

Per 30 Juni 2019, BPJS Putuskan Kerja Sama dengan 7 RS
Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan mengenai sejumlah rumah sakit yang akan habis masa akreditasinya di Kantor BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Mei 2019. ( Foto: Suara Pembaruan / Carlos Roy Fajarta Barus )
Dina Manafe / IDS Jumat, 5 Juli 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - BPJS Kesehatan (BPJSK) telah memutus kontrak kerja sama dengan tujuh rumah sakit (RS) per 30 Juni 2019. Mereka tidak lagi diizinkan untuk melayani pasien Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) karena tidak memenuhi syarat akreditasi yang ditetapkan BPJSK maupun Kementerian Kesehatan (Kemkes).

Namun, BPJSK memastikan penghentian kerja sama ini tidak mengganggu pelayanan dan merugikan hak-hak pasien JKN-KIS. BPJSK kantor cabang dan dinas kesehatan setempat telah berkoordinasi untuk memindahkan pasien-pasien yang tadinya dirawat di RS tersebut ke RS lain.

Dihubungi Jumat (5/7) pagi, Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan, tujuh RS ini tidak melayani pasien JKN-KIS karena empat di antaranya tidak lulus kredensialing, dan tiga lainnya sama sekali belum mendaftar untuk akreditasi di Komite Akreditasi RS (KARS).

Ketujuh RS tersebut adalah RS Paru Padang Pariaman (Sumatera Barat), RS Umum Daerah Tulang Bawang Barat (Lampung), RSUD Waibakul di Sumba Tengah (Nusa Tenggara Timur), RSU Avicenna di Labuhan Batu Utara (Sumatera Utara), RSU Bersaudara Mandiri di Bungo (Jambi), RSU Pengayom Cipinang (DKI Jakarta), dan RS Bhakti Kasih di Polewali Mandar (Sulawesi Barat).

“Dari 13 RS yang tadinya belum mendaftar sama sekali, ternyata per 30 Juni tersisa hanya tujuh. Betul, bahwa pemutusan ini tidak mengganggu pelayanan, karena pasien JKN-KIS dipindahkan ke rumah sakit lain,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, tadinya ada 15 RS yang diberikan peringatan akan dihentikan kerja sama karena belum melakukan proses akreditasi. Sebanyak 13 di antaranya sama sekali belum pernah melakukan akreditasi, dan dua lainnya masa berlaku akreditasinya akan habis di 30 Juni tetapi belum mendaftar untuk proses akreditasi ulang (reakreditasi). Namun, jelang batas waktu yang diberikan 30 Juni 2019, data tersebut terus berubah, sehingga hanya tersisa tujuh.

Untuk diketahui, ada dua kondisi RS yang bekerja sama BPJSK tetapi belum terakreditasi. Pertama, RS yang sama sekali belum mendaftar dan melakukan proses akreditasi sebagaimana ketentuan Kementerian Kesehatan (Kemkes) dengan batas waktu 31 Desember 2018. Namun sampai batas waktu tersebut sebanyak 720 RS belum melakukan akreditasi.

Karena pertimbangan masih kurangnya fasilitas kesehatan dan pelayanan pasien JKN-KIS terganggu, maka Menteri Kesehatan Nila Moeloek memberikan rekomendasi khusus agar RS tersebut tetap melayani pasien JKN-KIS sampai batas waktu 30 Juni 2019. Akan tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan pun masih ada tujuh RS yang belum melakukan akreditasi, sehingga langsung diputus kontrak kerja samanya oleh BPJSK.

Sementara itu, ada 48 RS yang sudah melakukan proses akreditasi, dan sedang menunggu pengumuman kelulusan dari KARS. Lainnya, 41 RS sudah mendaftar ke KARS dan sedang menunggu jadwal survei. Meski belum mengantongi sertifikat akreditasi, RS ini tetap diizinkan untuk bekerja sama dengan BPJSK sambil terus mendorong mereka untuk terus memperbarui statusnya.

RS ini tetap bekerja sama untuk memberikan pelayanan tertentu, seperti pelayanan kegawatdaruratan serta pelayanan untuk pasien yang sudah terjadwal rutin dan tidak dapat ditunda atau tidak mungkin dialihkan ke RS lain karena akan menyulitkan akses dan membahayakan keselamatan pasien. Misalnya, pasien hemodialisis, kemoterapi dan radioterapi.

Kedua, RS yang masa berlaku akreditasinya habis pada 30 Juni 2019 dan harus melakukan perpanjangan akreditasi. Pada 27 Juni 2019, BPJSK mengingatkan dua RS yang sama sekali belum mengurus perpanjangan akreditasi, yaitu RS Sumber Hidup di Ambon, dan RUMKIT TK IV 01.07.02 Binjai di Medan. Namun per hari ini RS tersebut dinyatakan tetap bekerja sama karena sudah melakukan proses akreditasi.

“Data KARS bergerak terus. Ada RS yang sudah terdaftar, tetapi belum sempat di-upload ke website. Sementara KARS kan tidak lapor ke BPJSK, sehingga kami harus terus menerus minta update ke bagian akreditasi Kementerian Kesehatan,” kata Iqbal.



Sumber: Suara Pembaruan