Sulit Dipenuhi, Banyak RS Menyerah Soal Akreditasi

Sulit Dipenuhi, Banyak RS Menyerah Soal Akreditasi
kiri ke kanan: Ketua Umum Perssi Kuntjoro Adipurjanto, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya A. Rusady, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemkes Bambang Wibowo, dan Sekretaris Eksekutif KARS Djoti Atmodjo menggelar konferensi pers terkait akreditasi RS di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Dina Manafe )
Dina Manafe / IDS Jumat, 5 Juli 2019 | 14:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Perhimpunan RS Seluruh Indonesia (Perssi), Kuntjoro Adi Purjanto, mengatakan, sejumlah rumah sakit (RS) telah mengadu ke Perssi sebagai organisasi yang mewadahi mereka. RS ini mengaku menyerah dan tidak mau melakukan akreditasi. Alasannya, persyaratan akreditasi sulit untuk dipenuhi.

Kebanyakan karena jumlah sumber daya manusia atau tenaga yang bekerja tidak memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Kemudian masalah kelengkapan sarana prasarana, misalnya ruang intensive care unit (ICU) maupun ruang operasi dengan berbagai kelengkapannya, seperti penyejuk udara atau air conditioner (AC), peralatan, dan lain-lainnya, yang bagi sebagian RS di daerah sulit untuk dipenuhi.

“Untuk memenuhi atau memperbaiki semua kelengkapan itu perlu anggaran, itulah yang mungkin berat buat RS. Ini bukan RS baru, justru kebanyakan RS lama,” kata Kuntjoro kepada SP, Jumat (5/7).

Namun, lanjut Kuntjoro, mestinya pemilik RS sudah harus mengetahui dan memahami segala konsekuensi mendirikan sebuah RS. Keamanan dan keselamatan pasien harusnya dikedepankan. Apalagi akreditasi ini sudah diwajibkan sejak 2009 melalui UU 44/2009 tentang Rumah Sakit.

RS yang tidak memenuhi syarat akreditasi merugikan diri sendiri, para pekerja, dan terutama pasien. Pasien berisiko tinggi terancam keselamatannya karena mendapat pelayanan tidak terstandar. Kemudian RS kehilangan pasien, terancam ditutup, merugi dan akhirnya dampaknya kepada para pekerja, seperti upah tak layak, terlambat bayar gaji, serta pemutusan hubungan kerja. RS yang belum mengantongi akreditasi juga bakal sulit mengurus perpanjangan operasional RS ke dinas kesehatan setempat.

“RS harus bijak menyikapi persyaratan akreditasi ini. Kalau pada titik tertentu tidak mampu, mau tidak mau harus ikhlas diputuskan kontrak kerja sama dengan BPJSK,” kata Kuntjotro.

Namun, menurut Kuntjoro, pihaknya akan mengunjungi RS yang belum akreditasi dan putus kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan (BPJSK) untuk melihat mendengarkan keluhan dan persoalan yang mereka hadapi.



Sumber: Suara Pembaruan