Pasien Kanker Usus Besar Kesulitan Dapatkan Pengobatan

Pasien Kanker Usus Besar Kesulitan Dapatkan Pengobatan
Ilustrasi Kanker Usus Besar ( Foto: National Cancer Institute )
Indah Handayani / FER Jumat, 19 Juli 2019 | 21:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 yang dikeluarkan sejak 1 Maret 2019 membuat pasien kesulitan untuk mendapatkan pengobatan kanker kolorektal atau usus besar metastasis.

Dalam keputusan tersebut, obat dengan kandungan bevacizumab dan cetuximab dikeluarkan dari Formularium Nasional (Fornas). Akibatnya, pemberian obat dengan kandungan tersebut tidak lagi ditanggung BPJS.

Namun, dalam pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR, disepakati agar keputusan tersebut direvisi atau ditunda, dan pasien masih tetap bisa mendapatkan obat tersebut. Sayangnya, sampai saat ini terjadi ketidakjelasan komunikasi mengenai penundaan pencabutan kedua obat tersebut. Di lapangan, pasien tidak bisa mendapatkan obat melalui BPJS.

Salah satu kisah pasien kanker kolorektal bernama Aisyah yang hingga 4 bulan sejak adanya rapat dengar pendapat tertanggal 11 Maret 2019 di Komisi IX DPR-RI, merasa tidak ada kejelasan tanpa tindak lanjut.

"Saya diresepkan oleh dokter, bevacizumab karena sudah metastasis ke hati. Namun, ketika di farmasi obat tersebut ditolak dengan alasan bahwa obat kanker kolorektal tidak ditanggung lagi oleh BPJS Kesehatan. Infonya dari farmasi bahwa ada pencabutan dari Menteri Kesehatan sejak awal Maret ini. Sehingga, sudah empat bulan sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan obat tersebut," terang Aisyah dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Jumat (19/4/2019).

Menurut Aisyah, pasien dan keluarga mengetahui melalui media bahwa DPR meminta Kemkes untuk menunda keputusan tersebut. Namun, tetap tidak ada keputusan lanjutan hingga saat ini.

"Sebelumnya saya melihat di media bahwa sejak RDPU, Kemkes tanggal 12 Maret, menyatakan ke media bahwa melakukan penundaan pencabutan keputusan sebelumnya. Saya tanya ke BPJS dan farmasi, namun dijawab bahwa berita di media tidak bisa dijadikan patokan, karena harusnya Kemkes mengeluarkan kembali keputusan bahwa ada penundaan keputusan tersebut. Sehingga, BPJS tetap menunggu surat keputusan penundaan pencabutan obat dari Kemkes,” papar Aisyah.

Akibat keputusan itu, kondisi Aisyah semakin menurun. Ditambah lagi ukuran tumor semakin membesar. Ketika ditanya apakah ada rencana menggugat pemerintah, Aisyah mengaku jika sendirian tidak berani. "Kalau ada teman-teman senasib mau menggugat, saya mau ikut serta," tegas Aisyah.

Menanggapi kondisi ini, Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI), terus menyerukan bahwa para pasien kanker kolorektal metastasis sangat membutuhkan kejelasan atas ketetapan Menteri Kesehatan. Seharusnya, sampai saat ini program JKN tetap memberikan pelayanan kanker secara komprehensif, termasuk pemberian obat Bevacizumab dan Cetuximab tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia (IKABDI), dr Abdul Hamid Rochanan, menjelaskan, sejak keluar rekomendasi hasil RDPU tanggal 11 Maret 2019, IKABDI sudah bertemu dua kali dengan Kemkes.

"Pertemuan pertama diadakan tanggal 14 Maret (3 hari setelah RDPU), dan pertemuan kedua tanggal 18 Maret di Kemkes dipimpin oleh Prof Iwan Dwiparahasto, selaku Ketua Fornas. Tujuannya, Kemkes meminta pendapat atau masukan dari IKABDI secara keilmuan medis, tentang manfaat bevacizumab dan cetuximab. Pada pertemuan tersebut, sudah diambil beberapa keputusan. Salah satunya, restriksi atau persyaratan pasien-pasien yang bisa tetap mendapatkan dua terapi target tersebut. Keputusan tersebut sudah final," terang dr Abdul Hamid.

Tetapi, sampai saat ini hasil rapat tersebut pun tidak dilaksanakan. Padahal, ada banyak pasien kanker kolorektal dari berbagai daerah mempertanyakan, mengapa rumah sakit takut memberikan obat tersebut karena takut tidak dibayarkan BPJS.

"Surat penundaan tidak ada, sosialisasi pasien masih boleh mendapatkan obat pun tidak ada. Pelaksana di lapangan (rumah sakit) bingung karena tidak ada surat apapun," jelas dr Abdul Hamid.

IKABDI tetap mempertanyakan dasar dari keputusan Nomor HK.01.07/Menkes/707/2018 yang digunakan pemerintah. Stusi HTA (Health Technology Assesment) yang dilakukan Fornas sangat tidak kuat. Bahkan 90% lemah. (iin)



Sumber: Investor Daily