Ribka PDIP Desak DPR Tindak Lanjuti Dugaan Penyelewangan Dana BPJS di Sumut

Ribka PDIP Desak DPR Tindak Lanjuti Dugaan Penyelewangan Dana BPJS di Sumut
Ilustrasi pasien dan dokter di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / FMB Senin, 22 Juli 2019 | 12:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi IX DPR, Ribka Tijiptaning, menyatakan dirinya mengecam dugaan penyalahgunaan dana BPJS Kesehatan oleh 40 rumah sakit swasta di Sumatera Utara. Dia mendesak DPR menindaklanjutinya dengan rapat kerja gabungan untuk membongkar masalah itu.

Menurutnya, meski ini adalah temuan Tim Intelijen Kejati Sumut, dan masih perlu dibuktikan di depan pengadilan, tapi meruapkan kasus serius yang harus segera ditindaklanjuti berbagai pihak.

"Bayangkan, satu rumah sakit menyalahgunakan pencairan dana BPJS Kesehatan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 Kesehatan, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 5 miliar," ujar Ribka dalam keterangannya, Senin (22/7/2019)

"Bila nanti terbukti 40 rumah sakit lainnya melakukan hal yang sama, berapa kerugian negara?"

Lebih lanjut Ribka, yang juga seorang dokter ini, mendesak Kejaksaan Tinggi di seluruh provinsi melakukan hal yang sama seperti dilakukan Kejati Sumut.

Bahkan, Ribka menduga ada kemungkinan rumah sakit lainnya di luar Sumut berpotensi melakukan hal yang sama. Ia juga menduga BPJS Kesehatan tidak cermat dalam mengawasi pelaksanan MoU dengan rumah sakit dan ini saatnya mencari penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan.

"Saya mendesak Ketua Komisi IX DPR RI untuk melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Komisi III DPR RI, untuk mengundang Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, dan KPK. Kasus di Sumut harus menjadi titik pijak penegak hukum untuk mengungkap moral hazard rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com