Tindak Pidana Obat dan Makanan Meningkat Empat Terakhir

Tindak Pidana Obat dan Makanan Meningkat Empat Terakhir
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DR. Penny K. Lukito menerangkan fungsi BPOM Command Center sebagai upaya respon cepat pelaporan kerja di BPOM dan sebagai pusat informasi bagi masyarakat di acara Kinerja 3 Tahun BPOM, Jakarta, Senin 22 Juli 2019. BPOM melakukan transformasi pengawasan obat dan makanan dengan membangun sistem command center, BPOM hadir di seluruh pelosok Indonesia untuk melindungi masyarakat hanya mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan legal, memfasilitasi dan mendukung industri obat di Indonesia serta keberpihakan BPOM kepada UMKM obat dan makanan. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Dina Manafe / HA Senin, 22 Juli 2019 | 20:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun upaya pengawasan terus dilakukan, kejahatan di bidang obat dan makanan tidak mudah untuk ditanggulangi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mencatat dalam empat tahun terakhir (2016-Juni 2019) tindak pidana obat dan makanan cenderung meningkat.

Di tahun 2016 pelanggaran obat dan makanan baru 250 kasus, tetapi terus meningkat menjadi 293 kasus di 2017, 302 kasus tahun 2018, dan 116 pertengahan 2019 dan diperkirakan lebih tinggi nanti di akhir tahun ini.

Menurut Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, mengawasi ribuan jenis produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan untuk 265 juta penduduk Indonesia bukanlah pekerjaan ringan.

“Peningkatan kasus kejahatan ini menjadi tantangan dan perhatian serius Badan POM untuk terus meningkatkan kinerja,” kata Penny dalam acara dialog “Kinerja Tiga Tahun Badan POM” di Kantor Pusat Badan POM, Jakarta, Senin (22/7/2019). Acara ini turut Ketua Komisi IX DPR, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, pelaku usaha dan pimpinan media massa.

Penny mengatakan, untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, BPOM melakukan tugas serta fungsinya secara full spectrum, mulai dari pengawasan sebelum di pasar (pre-market evaluation), saat beredar di pasar (post-market control), pembinaan hingga penindakan.

BPOM juga meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, dan menggandeng semua pemangku kepentingan terkait sebagai mitra untuk mendorong pelaku usaha bertanggun jawab dengan menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan.

BPOM mendorong adanya perubahan pola pikir melalui pembinaan kepada pelaku usaha. Di samping itu, meningkatkan penegakan hukum melalui kemitraan dengan penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, ujarnya.

BPOM juga fokus pada penegakan hukum di sejumlah titik rawan masuknya barang-barang penyeludupan dari negara lain. Saat ini BPOM memiliki 40 kantor cabang kabupaten/kota terutama di tiap daerah perbatasan, dan jumlah ini akan bertambah. BPOM juga akan membangun pos lintas batas negara yang khusus pada pencegahan penyeludupan barang ilegal ke Indonesia.

Di kesempatan yang lain, Penny mengatakan, tantangan dalam pengawasan obat dan makanan makin rumit. Seiring perkembangan teknologi informasi, modus, motif, cakupan dan luasnya jaringan kejahatan obat dan makanan kian kompleks. Tantangan terbesar saat ini adalah pengawasan terhadap peredaran obat, makanan, dan komestik secara daring (online). BPOM harus memastikan setiap produk yang diedarkan secara daring sudah mengantongi ijin edar. Untuk itu, kewenangan BPOM perlu diperkuat dalam hal penggunaan informasi teknologi.

Selain itu, dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, dan akan terus meningkat, Indonesia menjadi rebutan negara-negara produsen, sehingga menimbulkan potensi kejahatan. Sementara locus kejahatan obat dan makanan mulai bergeser dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota lain termasuk wilayah perbatasan. Tingkat penyeludupan obat dan makanan ilegal mulai tinggi terjadi di tahun 2014-2016 senilai Rp 72,8 miliar. Penyeludupan terjadi melalui "pelabuhan tikus" di Kalimantan Barat, Pekanbaru, Jakarta, Batam, Manado, Medan, Denpasar, Samarinda dan Surabaya.



Sumber: BeritaSatu.com