Listrik dan Air Bersih, Tantangan Terbesar Tim Nusantara Sehat

Listrik dan Air Bersih, Tantangan Terbesar Tim Nusantara Sehat
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan anggota Tim Nusantara Sehat Angkatan I saat acara pelepasan di Istana Negara, Jakarta, 4 Mei 2015 ( Foto: Antara/Andika Wahyu )
Dina Manafe / IDS Rabu, 7 Agustus 2019 | 14:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk mengantisipasi kekurangan tenaga kesehatan di seluruh pelosok daerah khususnya daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), Kementerian Kesehatan (Kemkes) membuat terobosan dengan mengirimkan tim Nusantara Sehat (NS). Sejak 2015, Kemkes telah mengirimkan 7.377 tenaga Nusantara Sehat di 1.661 puskesmas di 29 provinsi.

Namun, tim yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, dan tenaga gizi ini masih menghadapi berbagai kendala. Akses air bersih, jalan rusak, tidak ada listrik, sarana komunikasi, dan minim fasilitas kesehatan menjadi kendala utama yang menyebabkan masyarakat di DTPK belum mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Di NTT, misalnya, beberapa daerah masih kesulitan akses air bersih dan fasilitas kesehatan. Padahal NTT adalah provinsi dengan angka balita pendek (stunting) tertinggi se-Indonesia. Di Kabupaten Ende, Flores, misalnya, memiliki pangan lokal dengan kandungan nutrisi tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Namun, sulitnya akses air bersih menyebabkan kekeringan, ketersediaan pangan kurang, dan sanitasi buruk.

“Padahal di NTT banyak pangan lokal dan bisa memanfaatkan toga (tanaman budi daya rumahan), tapi mereka sulit air. Jangankan untuk menanam, untuk kebutuhan dasar sehari-hari saja sulit. Mereka harus berjalan berkilo-kilo untuk dapat air bersih,” kata anggota tim NS, dr Evi, dalam pertemuan dan dialog interaktif tim NS batch 7 dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan Menteri Desa PDTT di Jakarta, Selasa (6/8) malam.

Selain itu, lanjut dr Evi, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Ende juga cukup banyak, lebih dari 300 orang. Namun, tidak ada satu pun dokter spesialis jiwa dan layanan kesehatan jiwa. Ini menyebabkan mereka tidak mendapatkan pengobatan yang baik, dan sebagian mengalami pemasungan. Untuk mendapatkan layanan terstandar, ODGJ harus dirujuk ke Pulau Jawa.

Persoalannya, biaya layanan kesehatan beberapa pasien memang dikaver oleh BPJS Kesehatan (BPJSK), tetapi biaya transportasi dan biaya hidup selama pengobatan di Pulau Jawa tidaklah murah. Inilah yang menyebabkan sebagian besar keluarga ODGJ dibiarkan sakit tanpa penanganan, bahkan dipasung.

“Harapan kami, ibu dan bapak menteri, Indonesia ini sudah 74 tahun merdeka. Harusnya rakyat di daerah lain juga menikmati kemajuan yang sama dengan rakyat di kota-kota lain,” katanya.

Kondisi serupa juga dihadapi tim NS di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka mengapresiasi adanya Dana Desa, sayangnya program pemerintah pusat ini hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur. Sementara fasilitas lain, seperti sinyal telepon, ambulans desa, dan pos pelayanan kesehatan desa nyaris tidak ada. Ini menyebabkan masyarakat desa ketinggalan informasi, dan sulit akses layanan yang lebih berkualitas di era JKN-KIS ini.



Sumber: Suara Pembaruan