Logo BeritaSatu

Turun Kelas, 92 RS Diminta Kembalikan Rp 819 M ke BPJS

Senin, 12 Agustus 2019 | 16:59 WIB
Oleh : Dina Manafe / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Penyesuaian kelas Rumah Sakit (RS) berbuntut pada konsekuensi yang harus dibayar oleh RS mitra BPJS Kesehatan (BPJSK). Sebanyak 92 Rumah Sakit (RS) di berbagai daerah diminta untuk mengembalikan selisih biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan BPJSK. Total dana yang harus dikembalikan seluruh RS tersebut Rp 819 miliar.

Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, menyebutkan, pengembalian selisih klaim layanan tersebut sebagai tindaklanjut dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit BPKP terhadap BPJSK dan kantor cabangnya serta seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia pada April 2019 lalu menemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di 92 RS sebesar Rp 819 miliar. Ini terjadi karena kontrak antara RS dan BPJSK menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. Hal ini turut memicu terjadinya defisit BPJSK, sehingga BPKP merekomendasikan untuk dilakukan review klasifikasi atau kelas RS.

“Iya benar. BPJS kantor cabang sudah menindaklanjuti hasil rekomendasi BPKP tanggal 7 Agustus (mengirim surat ke RS), setelah kantor BPJS Pusat kirim surat tanggal 6 Agustus,” kata Iqbal kepada SP, Senin (12/8/2019).

Menurut Iqbal, BPJSK hanya menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Setiap hasil audit harus ditindaklanjuti, termasuk audit BPKP. Pengembalian selisih biaya klaim oleh RS kepada BPJSK juga tidak menyalahi aturan. Salah satu klausal dalam nota kerja sama BPJSK dengan RS mitra menyebutkan, jika ada kelebihan atau kekurangan pembayaran maka bisa diperhitungkan kembali sebagai akibat dari pemeriksaan ekternal dan internal. Termasuk pula klasifikasi kelas RS tidak sesuai.

Adapun surat BPJSK kepada 92 RS tersebut disebutkan, menindaklanjuti laporan hasil audit BPKP terdapat potensi kelebihan pembayaran klaim yang disebabkan oleh klasifikasi RS yang tidak sesuai. Kurang SDM yang dimiliki RS adalah salah satu kriteria yang diuji. Karena itu RS yang masuk daftar klasifikasi tidak sesuai tersebut diminta mengembalikan selisih biaya klaim layanan. Pengembalian dilakukan dengan metode kompensasi tagihan RS di bulan berikutnya atau transfer langsung ke BPJSK Cabang di masing-masing wilayah.

Jumlah RS yang direkomendasikan BPKP ini lebih sedikit dari hasil review Kementerian Kesehatan (Kemkes). Dari hasil reviu Kemkes per 27 Mei 2019 terhadap 2.170 RS mitra BPJSK, sebanyak 615 RS di antaranya tidak sesuai kelas, sehingga direkomendasikan Kemkes untuk turun kelas. Dari yang tadinya tipe A menjadi kelas B, dan seterusnya turun satu level sampai ke kelas D. RS tersebut diberikan waktu untuk mengirimkan keberatan dan melengkapi data-datanya selama satu bulan atau terakhir hari ini, tanggal 12 Agustus.

Konsekuensi penurunan kelas RS ini berdampak pada besaran pembayaran klaim manfaat yang dinikmati peserta melalui tarif INA CBGs. Itu karena tarif INA CBGs antar kelas RS terdapat selisih sekitar 15%. Misalnya RS kelas A dibayarkan BPJSK dengan biaya 15% lebih tinggi daripada RS kelas B. Dengan kata lain jika kelas A turun ke kelas B, maka pembayaran dari BPJSK lebih rendah 15% dari sebelumnya. Besaran selisih klaim yang harus dikembalikan RS bervariasi tergantung kelasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Tak Masuk Prolegnas, Ini Pasal Kontroversial RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas batal masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2022, berikut berbagai pasal kontroversial yang tercantum di dalamnya.

NEWS | 25 September 2022

Kasus Lukas Enembe, KSP Tegaskan Tak Ada Kaitan dengan Politik

Tenaga Ahli Utama KSP Theo Litaay menegaskan kasus Lukas Enembe murni kasus hukum dan tak ada kaitannya dengan masalah politik.

NEWS | 25 September 2022

Cerita Rektor UGM Saat Jadi Mahasiswa Almarhum Samekto

Rektor UGM Ova Emilia menceritakan kisahnya saat masih menjadi mahasiswa almarhum Samekto Wibowo. 

NEWS | 25 September 2022

Mendag Zulhas Usulkan Rp 100 Triliun Serap Hasil Petani

Mendag Zulkifli Hasan mengusulkan anggaran sebesar Rp 100 triliun per tahun untuk menyerap komoditas bahan pokok hasil para petani.

NEWS | 25 September 2022

32 Pasien Covid-19 Jalani Perawatan di RSDC Wisma Atlet

Pasien Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, hingga hari ini Minggu (25/9/2022) tersisa 32 orang.

NEWS | 25 September 2022

Puisi Terakhir Karya Prof Samekto Dibacakan, Pelayat Menitikkan Air Mata

Saat puisi terakhir karya Prof Samekto dibacakan, para pelayat menitikkan air mata. Samekto Wibowo meninggal karena terseret ombak.

NEWS | 25 September 2022

Guru Besar UGM Meninggal Terseret Ombak, Ini Imbauan BNPB

Terkait periwisata guru besar UGM yang meninggal terseret ombak, BNPB mengingatkan masyarakat terkait keamanan berwisata di pantai.

NEWS | 25 September 2022

Jelang Kunjungan Kamala Harris, Korut Lepas Rudal Balistik

Jelang kunjunan Wapres AS Kamala Harris, Korut menembakkan rudal balistik ke arah timur di lepas pesisir pantai pada Minggu (25/9/2022).

NEWS | 25 September 2022

Perubahan Jam Kerja Dinilai Belum Maksimal Kurangi Kemacetan Jakarta

Rekayasa lalu lintas seperti pengaturan jam kerja tidak bisa dijadikan satu-satunya tumpuan kebijakan dan belum maksimal kurangi kemacetan di Jakarta.

NEWS | 25 September 2022

Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster Hari Ini Sebanyak 44.853

Update vaksinasi Covid-19 dosis booster atau dosis ketiga diberikan kepada 44.853 orang pada hari ini, Minggu (25/9/2022).

NEWS | 25 September 2022


TAG POPULER

# OTT Hakim Agung


# Penipuan Jam Tangan


# Pertalite


# Curacao


# Lukas Enembe


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Tak Masuk Prolegnas, Ini Pasal Kontroversial RUU Sisdiknas

Tak Masuk Prolegnas, Ini Pasal Kontroversial RUU Sisdiknas

NEWS | 7 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings