Turun Kelas, 92 RS Diminta Kembalikan Rp 819 M ke BPJS

Turun Kelas, 92 RS Diminta Kembalikan Rp 819 M ke BPJS
Ilustrasi pasien dan dokter di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / YUD Senin, 12 Agustus 2019 | 16:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Penyesuaian kelas Rumah Sakit (RS) berbuntut pada konsekuensi yang harus dibayar oleh RS mitra BPJS Kesehatan (BPJSK). Sebanyak 92 Rumah Sakit (RS) di berbagai daerah diminta untuk mengembalikan selisih biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan BPJSK. Total dana yang harus dikembalikan seluruh RS tersebut Rp 819 miliar.

Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, menyebutkan, pengembalian selisih klaim layanan tersebut sebagai tindaklanjut dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil audit BPKP terhadap BPJSK dan kantor cabangnya serta seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia pada April 2019 lalu menemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di 92 RS sebesar Rp 819 miliar. Ini terjadi karena kontrak antara RS dan BPJSK menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. Hal ini turut memicu terjadinya defisit BPJSK, sehingga BPKP merekomendasikan untuk dilakukan review klasifikasi atau kelas RS.

“Iya benar. BPJS kantor cabang sudah menindaklanjuti hasil rekomendasi BPKP tanggal 7 Agustus (mengirim surat ke RS), setelah kantor BPJS Pusat kirim surat tanggal 6 Agustus,” kata Iqbal kepada SP, Senin (12/8/2019).

Menurut Iqbal, BPJSK hanya menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Setiap hasil audit harus ditindaklanjuti, termasuk audit BPKP. Pengembalian selisih biaya klaim oleh RS kepada BPJSK juga tidak menyalahi aturan. Salah satu klausal dalam nota kerja sama BPJSK dengan RS mitra menyebutkan, jika ada kelebihan atau kekurangan pembayaran maka bisa diperhitungkan kembali sebagai akibat dari pemeriksaan ekternal dan internal. Termasuk pula klasifikasi kelas RS tidak sesuai.

Adapun surat BPJSK kepada 92 RS tersebut disebutkan, menindaklanjuti laporan hasil audit BPKP terdapat potensi kelebihan pembayaran klaim yang disebabkan oleh klasifikasi RS yang tidak sesuai. Kurang SDM yang dimiliki RS adalah salah satu kriteria yang diuji. Karena itu RS yang masuk daftar klasifikasi tidak sesuai tersebut diminta mengembalikan selisih biaya klaim layanan. Pengembalian dilakukan dengan metode kompensasi tagihan RS di bulan berikutnya atau transfer langsung ke BPJSK Cabang di masing-masing wilayah.

Jumlah RS yang direkomendasikan BPKP ini lebih sedikit dari hasil review Kementerian Kesehatan (Kemkes). Dari hasil reviu Kemkes per 27 Mei 2019 terhadap 2.170 RS mitra BPJSK, sebanyak 615 RS di antaranya tidak sesuai kelas, sehingga direkomendasikan Kemkes untuk turun kelas. Dari yang tadinya tipe A menjadi kelas B, dan seterusnya turun satu level sampai ke kelas D. RS tersebut diberikan waktu untuk mengirimkan keberatan dan melengkapi data-datanya selama satu bulan atau terakhir hari ini, tanggal 12 Agustus.

Konsekuensi penurunan kelas RS ini berdampak pada besaran pembayaran klaim manfaat yang dinikmati peserta melalui tarif INA CBGs. Itu karena tarif INA CBGs antar kelas RS terdapat selisih sekitar 15%. Misalnya RS kelas A dibayarkan BPJSK dengan biaya 15% lebih tinggi daripada RS kelas B. Dengan kata lain jika kelas A turun ke kelas B, maka pembayaran dari BPJSK lebih rendah 15% dari sebelumnya. Besaran selisih klaim yang harus dikembalikan RS bervariasi tergantung kelasnya. 



Sumber: Suara Pembaruan