Rumah Sakit Keberatan Kembalikan Selisih Biaya ke BPJSK

Rumah Sakit Keberatan Kembalikan Selisih Biaya ke BPJSK
Ilustrasi pasien di rumah sakit. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / HA Senin, 12 Agustus 2019 | 20:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - BPJS Kesehatan (BPJSK) telah mengirimkan surat edaran kepada 92 Rumah Sakit (RS) untuk meminta mereka mengembalikan selisih klaim layanan yang sudah dibayarkan oleh BPJSK. Pengembalian biaya ini sebagai konsekuensi dari penyesuaian atau penurunan kelas RS.

Sejumlah RS yang menerima surat BPJSK tersebut mengaku keberatan dan menolak. RSUD Nunukan di Kalimantan Utara adalah salah satu yang mendapatkan surat dari BPJSK Kantor Cabang Tarakan.

RS ini termasuk dari 92 RS yang diaudit oleh BPKP dan direkomendasikan untuk dilakukan penyesuaian kelas, dari yang tadinya berstatus RS kelas B harus turun ke kelas D. Alhasil, RSUD Nunukan harus mengembalikan selisih Rp 2,9 miliar. Total klaim yang sudah dibayarkan BPJSK untuk RSUD Nunukan dengan status kelas C sebesar Rp 28,1 miliar, tetapi karena turun ke kelas D maka BPJSK hanya membayar Rp 25,2 miliar.

Dirut RSUD Nunukan Dr H Dulman mengatakan pihaknya keberatan karena seluruh biaya klaim layanan yang sudah dibayarkan oleh BPJS telah dipakai seluruhnya untuk pelayanan pasien JKN-KIS. Di tengah minimnya pembiayaan untuk layanan JKN-KIS saat ini, sulit bagi RS untuk mengembalikan selisih biaya senilai miliaran tersebut.

Penurunan kelas RS ini, lanjut dia, sangat memberatkan RS dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Sebab, dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasaran yang cukup lengkap untuk standar kelas C akan dibayar oleh BPJSK dengan tarif kelas D.

“RS Nunukan adalah satu-satunya RS dengan sarana dan SDM lengkap di wilayah perbatasan. Kalau diturunkan ke kelas D kami pasti kesulitan dalam pembiayaan,” kata Dulman kepada SP di Tangerang, Banten, Sabtu (10/8/2019).

Untuk diketahui, BPJSK mengirimkan surat kepada 92 RS tersebut sebagai tindaklanjut dari hasil audit BPKP. BPKP melakukan audit terhadap BPJSK dan kantor cabangnya serta seluruh fasilitas kesehatan (faskes) di seluruh Indonesia pada April 2019 lalu. Hasilnya ditemukan adanya inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS sebesar Rp 819 miliar. Ini terjadi karena kontrak antara RS dan BPJSK menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. Hal ini turut memicu terjadinya defisit BPJSK, sehingga BPKP merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian klasifikasi RS.

Menurut Dulman, penyesuaian kelas RS dengan hanya mengacu pada hasil audit BPKP adalah keputusan sepihak. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada tim dari Kementerian Kesehatan maupun BPJSK yang meninjau langsung ke RSUD Nunukan untuk mengklarifikasi kebenaran hasil audit BPKP tersebut. Kenyataannya, kata dia, pihaknya selama ini memberikan pelayanan sesuai kompetensinya sebagai kelas C. Dari sisi SDM, misalnya, RSUD Nunukan memiliki 23 dokter spesialis, di antaranya tiga spesialis obgyn, tiga spesialis bedah, tiga spesialis anak, tiga spesialis patologi klinik, tiga spesialis jantung, dan lain-lain.

Menurut dia, mestinya kebijakan pusat tidak memberatkan pelayanan RS di daerah. Apalagi RSUD Nunukan adalah RS perbatasan Indonesia-Malaysia yang tugasnya tidak sekadar melayani pasien, tetapi juga menjaga kedaulatan NKRI dalam bidang kesehatan. Mereka berupaya menjaga kualitas pelayanan untuk mencegah masyarakat perbatasan berobat ke Malaysia.

Keberatan juga disampaikan wakil Persatuan RS Seluruh Indonesia (PERSSI) Provinsi Banten, dr Anitya Irna. Ia mengatakan, saat ini sudah ada 11 RS di Banten dan 14 RS di Bandung yang menerima surat edaran BPJSK tersebut. Kebijakan ini dinilai sepihak karena hanya berdasarkan hasil audit BPKP. Pengembalian selisih klaim akibat penyesuaian kelas RS juga tidak termasuk dalam klausul kerja sama BPJSK dengan RS mitra. Menurut dia, pengembalian selisih klaim dilakukan ketika ditemukan adanya kecurangan (fraud) dalam verifikasi klaim INA CBGs bukan review kelas RS.

Kebijakan ini, tambah Anitya, semakin menambah deretan panjang beban yang harus dipikul RS dalam pelayanan JKN-KIS utamanya RS swasta yang hidup tanpa subsidi pemerintah. Di satu sisi RS dituntut untuk mengutamakan patient safety dengan memenuhi semua standar pemerintah, tetapi di sisi lain tidak didukung dengan pembiayaan yang memadai. Semakin terdesaknya posisi RS ini menurut dia berbuntut pada pelayanan kepada pasien. Mulai dari kekosongan obat, penolakan pasien darurat hingga panjangnya antrean untuk tindakan operasi, dan lain-lain.



Sumber: BeritaSatu.com