Menkes: BPKP Tidak Rekomendasikan Pengembalian Klaim

Menkes: BPKP Tidak Rekomendasikan Pengembalian Klaim
Nila Moeloek. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / FER Rabu, 14 Agustus 2019 | 21:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek, meminta BPJS Kesehatan (BPJSK) untuk segera menarik kembali surat yang ditujukan kepada direktur atau pemilik rumah sakit (RS) mitranya terkait pengembalian klaim. Menurut Menkes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak pernah merekomendasikan untuk meminta pengembalian kelebihan klaim layanan.

Menkes melalui surat bernomor 443/2019 tertanggal 13 Agustus meminta Dirut BPJSK untuk mengintruksikan kepada BPJSK kantor cabang agar menarik seluruh surat mereka terkait permintaan pengembalian kelebihan klaim kepada sekitar 92 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) atau rumah sakit di berbagai daerah.

"Kami meminta saudara untuk menginstruksikan BPJS di daerah untuk menarik seluruh surat terkait hal tersebut, karena dapat menimbulkan keresahan dan ketidakpastian kebijakan bagi seluruh FKRTL," kata Menkes dalam surat itu.

Menkes mengatakan, merujuk laporan audit tujuan tertentu atas aset dana jaminan sosial sosial kesehatan yang dilakukan BPKP tahap I dan tahap II tanggal 23 April 2019 merekomendasikan kepada direksi BPJSK dan Kemkes untuk bersama-sama dengan asosiasi faskes melakukan reviu kelas RS dengan hasil rekredensialing (kredensialing ulang). Hasil reviu ini digunakan sebagai dasar penyesuaian kontrak antara BPJSK dengan RS. Laporan audit BPKP, menurut Menkes, tidak merekomendasikan pengembalian dana pembayaran klaim oleh RS secara retrospektif.

Menkes mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat koodinasi antar kementerian/lembaga yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) 30 Juni 2019, disepakati bahwa untuk kelas RS yang tidak sesuai tindak lanjutnya dilaksanakan di Kemkes. Kemkes sudah tindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian kelas RS. Dari 2.170 RS mitra BPJSK, sebanyak 615 RS di antaranya tidak sesuai kelasnya, sehingga direkomendasikan turun kelas. Dari RS kelas A bisa turun ke kelas B, dan seterusnya turun satu tingkat sampai kelas D. Namun RS tersebut masih diberikan waktu sanggahan.

Pada kesempatan lain, Menkes mengatakan, seharusnya BPJSK tidak meminta pengembalian klaim. Sebab setiap dana klaim yang dibayarkan BPJSK kepada RS sudah melalui proses verifikasi. BPJSK tidak akan membayar RS sebelum dokumen klaimnya lolos verifikasi.

"Biaya klaim itu kan diverifikasi dulu oleh BPJS. Kalau belum diverifikasi tiba tiba dikasih uang boleh (diminta kembali), tapi kan tidak akan dikasih uang sebelum diverifikasi, jadi ini tanda tanya,” kata Menkes usai menghadiri acara sarasehan kearsipan Kemkes dalam rangka peringatan HUT RI ke-74 di Kantor Kemkes, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menanggapi surat permintaan Menkes tersebut, Kepala Humas BPJSK, Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap. Dengan kata lain, belum ada arahan dari BPJS Pusat kepada BPJS daerah untuk menarik surat yang sudah dikirim ke sejumlah RS.

"Belum (ditindaklanjuti). Kami masih berkonsultasi," kata Iqbal singkat kepada Beritasatu.com, Rabu (14/8/2019).

Sebelumnya, BPJSK melalui kantor cabangnya mengirimkan surat kepada 92 RS untuk meminta pengembalian kelebihan klaim layanan peserta yang sudah dibayarkan BPJSK. Kelebihan klaim ini dikarenakan RS tersebut turun kelas. Misalnya RSUD Nunukan Kalimantan Utara turun dari kelas C ke kelas D. Total klaim yang sudah dibayarkan BPJSK untuk RSUD Nunukan dengan status kelas C sebesar Rp28,1 miliar, tetapi karena turun ke kelas D maka BPJSK hanya membayar Rp 25,2 miliar. Jadi RSUD Nunukan harus mengembalikan kelebihan atau selisih Rp 2,9 miliar.

Menurut Iqbal, pihaknya hanya berupaya menindaklanjuti hasil audit BPKP yang menemukan telah terjadi inefisiensi pembayaran klaim layanan di 92 RS tersebut. Inefisiensi ini dikarenakan kontrak antara RS dan BPJSK menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. Hal ini turut memicu terjadinya defisit BPJS.



Sumber: Suara Pembaruan