2020, Fokus Penurunan Stunting Diperluas di 260 Kabupaten

2020, Fokus Penurunan Stunting Diperluas di 260 Kabupaten
Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menimbang berat badan balita untuk mencegah kegagalan tumbuh kembang anak (stunting) saat kegiatan Posyandu balita di Klaten, Jawa Tengah, 18 April 2018. ( Foto: Antara / Maulana Surya )
Dina Manafe / FMB Jumat, 16 Agustus 2019 | 22:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk memperkuat layanan kesehatan, pemerintah tetap konsisten mengalokasikan anggaran di tahun 2020 sebesar 5 persen sesuai amanat UU Kesehatan atau mencapai Rp 132,2 triliun. Anggaran kesehatan di tahun depan ini naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.

Alokasi sektor kesehatan ini difokuskan untuk meningkatkan beberapa program sektor kesehatan, seperti memperluas cakupan penurunan balita pendek atau stunting. Pemerintah akan memperluas cakupan penanganan stunting di 260 kabupaten/kota dengan anggaran sekitar Rp32 triliun.

“Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2020 diperluas mencakup 260 kabupaten dan kota,” kata Presiden Joko Widodo saat membacakan nota keuangan 2020 dalam rapat paripurna DPR di Gendung DPR Senayan, Jumat (16/8/2019).

Presiden juga mengatakan, anggaran 2020 ini akan difokuskan untuk melanjutkan program prioritas bidang kesehatan, seperti meningkatkan ketersediaan obat dan tenaga kesehatan di seluruh daerah. Juga untuk memperkuat layanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinilk pratama). Program promotif (promosi) dan preventif (pencegahan) penyakit juga dilakukan melalui pemenuhan gizi, imunisasi balita serta edukasi pentingnya pola hidup sehat untuk menekan penyakit tidak menular.

Untuk diketahui, masih ada 30,8 persen atau sekitar 7 juta jiwa balita di Indonesia mengalami gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis yang diderita sejak dalam kandungan. Jumlah ini menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 oleh Kementerian Kesehatan. Jumlah ini turun dari 37,2 persen di tahun 2013 atau penurunannya sebesar 6,4 persen dalam lima tahun terakhir atau 1,2 persen tiap tahunnya. Yang dikhawatirkan dari balita stunting ini bukan hanya bentuk fisik yang pendek, tetapi intelektualitasnya rendah. Parahnya, kualitas otak anak stunting hanya bisa diintervensi pada usia 2 tahun pertama. Lewat dari itu akan terlambat, dan selamanya anak stunting tumbuh dengan intelektualitas di bawah anak lainnya. Mereka sulit untuk mengembangkan diri, prestasi rendah, dan kurang produktif.

Sejak 2018, pemerintah pusat mulai memberikan perhatian serius terhadap persoalan stunting melalui upaya “keroyokan”, yaitu intervensi yang melibatkan seluruh sektor secara bersama-sama. Program yang disebut dengan Padat Karya Tunai ini melibatkan sedikitnya 13 kementeria/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator dan Pembangunan Manusia. Program sembilan kementerian tersebut, di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Bappenas dan BKKBN di daerah diintegrasikan di desa. Tahun 2018, program ini mulai dengan menargetkan intervensi penurunan stunting di 100 kabupaten/kota, dan di 2019 diperluas ke 160 kabupaten/kota.



Sumber: Suara Pembaruan