Faskes Tingkat Pertama Gagal Atasi 144 Penyakit

Faskes Tingkat Pertama Gagal Atasi 144 Penyakit
Pasien penderita Hepatitis A menjalani rawat inap di tempat-tempat tidur darurat (velt bed) di Puskesmas Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur, Kamis (27/6/2019). Pemkab Pacitan menetapkan status KLB (kejadian luar biasa) wabah Hepatitis A di enam kecamatan setelah penyakit sangat menular itu mulai terdeteksi pada 19 Juni 2019 dengan jumlah 84 pasien, dan terus melonjak hingga kini Kamis (27/6/2019) mencapai 824 penderita. ( Foto: ANTARA FOTO / Destyan Sujarwoko )
Dina Manafe / EAS Kamis, 22 Agustus 2019 | 14:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama, hingga saat ini belum berhasil menekan angka rujukan. Sebanyak 144 diagnosa penyakit yang harusnya selesai di FKTP belum berhasil ditangani.

Sampai sekarang, masih banyak kasus dirujuk ke rumah sakit (RS), yang membutuhkan biaya pengobatan lebih besar. Kondisi ini menyebabkan layanan JKN-KIS menjadi tidak efisien dan efektif, sehingga turut memicu defisit BPJS Kesehatan (BPJSK).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJSK, Maya A. Rusady, Rabu (21/8/2019) mengatakan, kebanyakan FKTP belum mampu menangani 144 diagnosa penyakit karena keterbatasan fasilitas dan sarana. Beberapa puskesmas memiliki dokter yang cukup baik dari jumlah dan kompetensinya, namun tidak bisa bekerja karena ketiadaan sarana, seperti laboratorium, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan banyak pasien dirujuk ke RS. Namun ada pula FKTP yang memiliki dokter dengan kompetensi cukup dan fasilitas lengkap, tetapi tetap merujuk.

"Dalam hal ini sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah (pemda). Diharapkan pemda lebih berkontribusi untuk melengkapi fasilitas dan sarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga angka rujukan bisa ditekan,” kata Maya kepada Beritasatu.com di Kantor BPJSK, Jakarta.

Dikatakan Maya, saat ini jumlah puskesmas di Indonesia terbanyak, namun kemampuannya untuk menuntaskan diagnosa penyakit tersebut masih terkencil dibanding dokter praktek maupun klinik pratama.

Pada 2018 lalu, BPJSK mencatat dari total 9.880 puskesmas, hanya sekitar 423 puskesmas atau 4,3% yang mampu menangani semua diagnosa sebagaimana diwajibkan regulasi. Rata-rata hanya 124 diagnosa penyakit berhasil diselesaikan, dan 20 lainnya sering dirujuk. Penyakit yang kerap dirujuk puskesmas ke RS di antaranya presbiopia, miopia (rabun jauh) ringan, hepatitis A, lepra, filariasis atau kaki gajah, kejang demam, bells palsy, demam berdarah, gangguan somatoform, dan fimosis.

Maya mengatakan, untuk menekan angka rujukan tersebut, BPJSK bersama Kementerian Kesehatan (Kemkes) menerapkan sistem kapitasi berbasis komitmen (KBK) pemenuhan pelayanan. KBK ini berisi sejumlah indikator yang harus dipenuhi oleh FKTP. Jika tidak dipenuhi maka konsekuensinya jumlah dana kapitasi yang diterima setiap bulan dari BPJSK tidak penuh.

Indikator KBK di antaranya rata-rata kunjungan FKTP ke peserta tiap bulan, banyaknya peserta dengan penyakit kronis yang mampu ditangani dengan baik sehingga tidak dirujuk, dan jumlah kasus nonspesialistik yang dirujuk minimal. Namun sejak dilaksanakan 2016 sampai saat ini belum semua indikator dipenuhi oleh seluruh FKTP.

Sejak adanya KBK, menurut Maya, tingkat rujukan membaik meski belum sesuai harapan. Saat ini angka rujukan rata-rata nasional mencapai 17%, yang artinya 17 dari 1.000 kunjungan ke FKTP dirujuk ke RS. BPJSK sendiri menargetkan angka ini turun sampai 12%.

"KBK penting untuk memastikan FKTP mampu menangani penyakit sesuai kompetensi dan komitmen mereka. Ini tidak mudah, dan kami terus perbaiki,” kata Maya.

Untuk diketahui, kapitasi adalah sistem paket pembayaran kepada FKTP untuk peserta JKN-KIS. Jadi, setiap bulannya BPJSK membayarkan sejumlah dana kepada setiap FKTP yang menjadi mitranya dengan besaran dana sesuai jumlah peserta yang menjadi tanggung jawab FKTP tersebut.

Dengan dana itu, FKTP diharapkan mampu menuntaskan 144 diagnosa penyakit nonspesialistik, seperti kejang demam, tetanus, HIV/AIDS tanpa komplikasi, tension headache, migren, bells palsy, vertigo, gangguan somatoform, insomnia, dan lain lain

Tidak Dipakai
Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengatakan, setiap tahun BPJSK mentransfer sekitar Rp 14 triliun sampai Rp 15 triliun dana kapitasi ke FKTP. Namun, kebanyakan dana ini tidak dipergunakan untuk peserta, dikarenakan banyak pasien dirujuk ke RS. Angka kunjungan pasien ke FKTP menurut Dede hanya sekitar 30% dari seluruh penduduk yang dijamin.

"Itu artinya dana kapitasi untuk 60% sampai 70% peserta tidak dimanfaatkan, dan justru dipergunakan pemda untuk membangun rumah sakit umum karena dianggap sebagai pendapatan asli daerah,” kata Dede.

Selain itu, lanjut Dede, dengan adanya dana kapitasi banyak pemda tidak mengalokasikan 10% dari APBD bagi sektor kesehatan terutama untuk upaya promotif dan preventif sebagaimana amanat UU Kesehatan. Karena itu menurut Dede, Komisi IX merekomendasikan agar sistem kapitasi ini perlu ditinjau ulang.



Sumber: Suara Pembaruan