Iuran BPJS Naik, Kualitas Ditagih
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Program JKN-KIS

Iuran BPJS Naik, Kualitas Ditagih

Minggu, 25 Agustus 2019 | 09:02 WIB
Oleh : Herman, Dina Manafe / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah memberi lampu hijau untuk menaikkan premi bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dari kelompok masyarakat miskin yang disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Sejalan dengan itu, pemerintah terus menggodok usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menaikkan iuran peserta non-PBI. Kenaikan iuran peserta program JKN-KIS diharapkan dapat mengurangi defisit BPJS Kesehatan, sekaligus dituntut meningkatkan kualitas pelayanannya. BPJS Kesehatan juga diharapkan memperbaiki tata kelola untuk menjaga keberlangsungan program JKN-KIS.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan proses kajian mengenai besaran kenaikan iuran peserta PBI sampai saat ini masih terus berjalan. Pekan depan, pembahasan akan dilakukan bersama DPR.

“Nanti akan dilihat (kenaikan iuran peserta PBI, Red). Minggu depan kan kita juga dengan DPR. Sebentar lagi juga akan diumumkan. Saya tidak akan menyampaikannya sekarang, nanti kita lihat," kata Sri Mulyani kepada Suara Pembaruan seusai menghadiri Muktamar IV Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sebelumnya, saat konferensi pers tentang RAPBN 2020 yang digelar akhir pekan lalu di gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Sri Mulyani mengungkapkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi Rp 48,8 triliun, meningkat sekitar 82% dibanding outlook APBN 2019 sebesar Rp 26,7 triliun. Peningkatan anggaran ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan program layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Peningkatan iuran diharapkan bisa membantu persoalan defisit yang kini dialami BPJS Kesehatan.

“Anggaran JKN kita tingkatkan secara drastis dari Rp 26,7 triliun (2019) menjadi Rp 48,8 triliun. Ini untuk antisipasi kenaikan iuran PBI yang sedang digodok dan nanti akan ditetapkan," ungkapnya.

Ketika ditanya tentang iuran bagi peserta non-PBI, Sri Mulyani menyatakan pemerintah masih menggodok hal tersebut dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan membayar masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan lain yang perlu diperbaiki.

Menurutnya, ada banyak perbaikan yang perlu dilakukan BPJS Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan program JKN, di antaranya menyangkut sistem dan manajemen JKN, sistem kepesertaan dan manajemen iuran, sistem pelayanan dengan pencegahan fraud, perbaikan sistem rujukan, serta pengendalian efisiensi layanan.

"Perlu diperhatikan pula strategi purchasing menyangkut perbaikan sistem pembayaran, sinergisitas antara penyelenggara jaminan sosial, serta pengendalian biaya operasional. Selain itu, juga diperlukan penguatan peranan pemda," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris memberi apresiasi kepada Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, Sri Mulyani telah memberikan perhatian lebih terhadap program JKN-KIS.

“Ibu menkeu ada perhatian terhadap program ini," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/8).

Fachmi mengatakan program JKN-KIS merupakan program nasional yang dijalankan secara bersama-sama oleh berbagai kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah. Program JKN merupakan milik bersama yang capaian keberhasilannya tergantung dari banyak faktor dan sinergi kementerian/lembaga.

“Pemerintah tetap kompak dengan selalu mengadakan rapat koordinasi untuk mencari akar masalah pengelolaan BPJS Kesehatan. Pada kesempatan itu, Fachmi berjanji pihaknya juga akan melakukan perbaikan total dalam pengelolaan program JKN, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pidato pada 16 Agustus 2019. Kendati defisit selama lima tahun penyelenggaraan JKN, pemerintah berkomitmen menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi,” katanya.

Positif
Komisioner DJSN, Achmad Ansori, menyambut baik sinyal pemerintah yang akan menaikkan iuran peserta PBI. Apabila iuran peserta PBI jadi ditetapkan Rp 42.000 berarti untuk pertama kali pemerintah mengikuti usulan DJSN. Dua kali penetapan premi sebelumnya, yakni 2014 dan 2016, pemerintah selalu menetapkan di bawah angka yang diusulkan DJSN. Sebelumnya, DJSN mengusulkan iuran peserta PBI, Rp 36.000, tetapi pemerintah hanya menetapkan Rp 19.225, lalu naik Rp 23.000. Akibatnya program JKN-KIS selalu terlilit defisit.

Achmad Ansori.

Ansori mengatakan kenaikan premi peserta PBI akan berdampak positif terhadap program JKN-KIS. Dalam jangka pendek, kenaikan iuran diharapkan bisa mengatasi cash flow rumah sakit. Selama ini tunggakan BPJS Kesehatan ke hampir semua rumah sakit rata-rata selama 4-6 bulan. Hal ini menjadi beban bagi rumah sakit dan berdampak pada industri lain yang terkait, seperti obat-obatan, bahan medis habis pakai, dan sarana rumah sakit.

Dari hasil pemonitoran dan evaluasi DJSN di sejumlah daerah diketahui beberapa rumah sakit menunggak selama berbulan-bulan ke perusahaan obat. Akibatnya, perusahaan obat mewajibkan pembayaran di muka sebelum obat-obatan dikirim. Akibatnya, terjadi kekosongan obat di sejumlah fasilitas kesehatan, bahkan beberapa rumah sakit swasta meminta pasien mencari obat dan membayar sendiri (out of pocket).

Menurutnya, kenaikan premi peserta PBI paling tidak memberikan aliran dana segar untuk menutup persoalan cash flow di rumah sakit, sehingga tidak berdampak pada pelayanan pasien. Namun, apabila hanya iuran peserta PBI yang dinaikkan, BPJS Kesehatan tetap akan mengalami defisit.

Untuk mengurangi defisit secara signifikan, kenaikan premi juga harus diberlakukan untuk semua segmen peserta, termasuk pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri dan pekerja penerima upah (PPU). Untuk besarannya, DJSN mengusulkan PBI disamakan dengan peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42.000, naik dari Rp 25.500 (naik Rp 16.500 atau 65%), kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 80.000 (naik Rp 29.000 atau 56,8%), dan kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 120.000 (naik Rp 40.000 atau 50%).

DJSN juga mengusulkan kenaikan premi untuk PPU badan usaha atau pegawai swasta dengan besaran premi tetap sama 5% dari total gaji, tetapi dengan batas upah maksimum naik menjadi Rp 12 juta dari sebelumnya Rp 8 juta.

Meski demikian, Ansori mengkhawatirkan munculnya penolakan dari masyarakat atas kenaikan premi BPJS Kesehatan. Untuk mengantisipasi hal itu, kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit harus ditingkatkan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan asosiasi rumah sakit untuk memastikan bahwa dengan kenaikan premi, tidak ada lagi penolakan pasien dengan berbagai alasan, seperti tempat tidur penuh. Selain itu, DJSN juga meminta agar masa tunggu pasien untuk mendapat Pelayanan, khususnya tindakan bedah, dipercepat.

“Kalau masyarakat bisa melihat adanya perbaikan pelayanan dan respons yang baik dari rumah sakit kepada pasien, maka kemungkinan besar mereka bisa menerima kenaikan premi. Masyarakat akan berpikir kontribusinya memberikan premi juga berdampak pada dirinya sendiri. Perbaikan seperti inilah yang perlu dilakukan simultan,” katanya ketika dihubungi, Sabtu (24/8/2019).

Mengingat defisit BPJS Kesehatan sudah masuk kondisi kronis, menurut Ansori, kenaikan premi adalah langkah terbaik dibanding pemerintah memberikan dana talangan atau dana tambahan. Defisit terjadi karena kurang pendanaan akibat premi peserta yang tidak memenuhi penghitungan aktuaria. Jika premi dinaikkan, misalnya PBI dan peserta mandiri kelas III sebesar Rp 42.000, maka pendanaan JKN-KIS akan kembali normal, meskipun potensi defisit masih mungkin terjadi jika tidak disertai perbaikan sistem secara simultan.

“Ibaratnya, JKN sekarang ini menderita kurang gizi. Kalau disuntik vitamin saja, mungkin dia sembuh, tetapi begitu pengaruh vitaminnya habis, maka kurang gizi lagi. Namun, kalau kita perbaiki gizinya, maka dia akan sehat secara berkesinambungan,” kata Ansori.

Pengamat kebijakan dan ekonomi kesehatan, Prof Hasbullah Thabrany di Jakarta, Jumat (23/8/2019), mengatakan kenaikan premi peserta program JKN-KIS harus dilakukan. Kenaikan premi bukan hanya membantu layanan JKN-KIS tetap berjalan, juga berkesinambungan.

Oleh karena itu, dalam menaikkan premi peserta, pemerintah harus mengutamakan pertimbangan kebutuhan riil layanan kesehatan, bukan keinginan atau kemampuan masyarakat. Penolakan masyarakat terhadap kenaikan premi semestinya tidak membuat pemerintah takut untuk menaikkannya.

“Mesti dihitung berapa kebutuhan rill di rumah sakit sekarang ini, tidak bisa kita mengatakan setuju atau tidak setuju, mampu atau tidak mampu. Tidak setuju kalau premi naik, tetapi begitu pelayanan jelek akibat defisit, pada mengamuk semua,” kata Hasbullah.

Menurutnya, masyarakat harus realistis. Tidak mungkin masyarakat menghendaki layanan yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi tidak mau membayar premi yang lebih memadai. Apabila premi tidak dinaikkan, konsekuensinya seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu defisit terus melilit BPJS Kesehatan dan kemudian berdampak luas, seperti terjadi tunggakan pembayaran klaim rumah sakit, kelangkaan obat, dan gaji dokter serta petugas kesehatan terlambat dibayar.



Sumber: BeritaSatu.com, Antara, Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Raih BPJS Award 2019, Inilah Keunggulan RSU Aisyiyah Ponorogo

Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Ponorogo melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan dan memastikan pasien mendapatkan layanan terbaik.

NASIONAL | 24 Agustus 2019

AIA Ajak Jutaan Keluarga di Indonesia Hidup Lebih Sehat

AIA Centennial Celebration mengajak jutaan keluarga di Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

Raih BPJS Award 2019, Ini Keunggulan RSU Aisyiyah Ponorogo

Berbagai inovasi dikembangkan RSU Aisyiyah Ponorogo untuk memudahkan pasien.

KESEHATAN | 24 Agustus 2019

MRCCC Siloam Luncurkan Penanganan Terpadu Kanker Payudara

Di Indonesia, kanker payudara merupakan kanker dengan jumlah kasus terbanyak.

KESEHATAN | 24 Agustus 2019

Psikis Tidak Stabil Bisa Jadi Pemicu Penyalahgunaan Narkoba

Dalam beberapa penyakit tertentu, faktor kecemasan yang berakibat tekanan mental juga berpengaruh.

KESEHATAN | 23 Agustus 2019

Minat Pemeriksaan Genetik Meningkat

Kalbe melalui salah satu anak perusahaan PT Bifarma Adiluhung yang memiliki produk pemeriksaan genetik Nutrigen-me.

KESEHATAN | 23 Agustus 2019

Faskes Tingkat Pertama Gagal Atasi 144 Penyakit

Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama, belum berhasil menekan angka rujukan yang tinggi.

KESEHATAN | 22 Agustus 2019

Menkes Jamin Pelayanan Kesehatan di Papua dan Papua Barat

Menteri Kesehatan menyatakan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berada di Papua dan Papua Barat tetap berjalan.

KESEHATAN | 21 Agustus 2019

6 Zat dalam Akar Bajakah yang Diyakini Sembuhkan Kanker Payudara

Akar bajakah diyakini dapat menyembuhkan kanker payudara

NASIONAL | 19 Agustus 2019

Anggaran Kementerian Kesehatan Turun Rp 1,3 Triliun

Sekretaris Jenderal Kemkes, Oscar Primadi, mengatakan, alokasi anggaran untuk Kemkes turun menjadi Rp 57,4 triliun, dari sebelumnya Rp 58,7 triliun.

KESEHATAN | 19 Agustus 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS