"Jangan Ada Lagi Antrean Panjang Pasien"
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Program JKN-KIS

"Jangan Ada Lagi Antrean Panjang Pasien"

Minggu, 25 Agustus 2019 | 09:08 WIB
Oleh : Mikael Niman, Carlos Roy Fajarta / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Beberapa peserta program JKN-KIS mengaku keberatan apabila iuran yang dibayar setiap bulan dinaikkan oleh pemerintah. Meski demikian, mereka menyatakan tetap membayar iuran yang ditetapkan karena selama ini telah merasakan manfaatnya.

Fajar Himbawan (23), peserta non-penerima bantuan iuran (PBI) kelas III mengaku cukup keberatan dengan kenaikan premi bulanan sebesar 65%, karena harus menanggung empat anggota keluarganya.

“Sekarang bayar premi per bulan Rp 102.000 untuk empat anggota keluarga. Kalau ada kenaikan, menjadi Rp 168.000 per bulan. Cukup memberatkan bagi kami,” tuturnya, Jumat (23/8/2019)

Meski begitu, mau tak mau, dia harus membayar premi agar bisa menggunakan kartu BPJS Kesehatan saat sakit. Dia menceritakan pengalaman keluarganya yang sakit, tetapi menunggak iuran beberapa bulan. Pihak fasilitas kesehatan meminta iuran tersebut dilunasi dan kemudian bisa dilayani.

“Jadinya, sakit atau tidak sakit, premi BPJS harus tetap dibayar, biar tidak ada tunggakan. Semakin lama menunggak, semakin besar yang harus dilunasi," katanya.

Dia berharap kenaikan premi BPJS Kesehatan dibarengi dengan pelayanan yang semakin baik, terutama saat antre mendaftarkan pasien ke rumah sakit yang dituju.

"Saya pernah antre mendaftar ke RSCM, antrean dari subuh untuk ambil nomor pasien. Kalau masih di tingkat puskesmas, antrean tidak terlalu banyak," ucapnya.

Senada dengannya, B Aritonang (63), ibu rumah tangga yang kini harus menjalani rawat jalan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta Timur, mengaku sangat terbantu dengan program JKN-KIS. Sejak beberapa tahun terakhir, dia menderita stroke dan harus menjalani rawat jalan sebagai peserta program JKN-KIS kelas II‎.

“Semua biaya ditanggung BPJS Kesehatan, termasuk saat menjalani operasi saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Gratis semuanya," tuturnya.

Salah satu keluhannya terhadap BPJS Kesehatan adalah antrean panjang yang masih harus dijalani pasien saat berobat ke rumah sakit.

Sebaliknya, Iyan (34), peserta BPJS Kesehatan yang berdomisili di Pulo Gebang, Jakarta Timur, menyebutkan apabila dilihat dari pelayanan saat ini, premi BPJS Kesehatan tidak layak untuk dinaikkan.

"Untuk mendapatkan fasilitas rawat inap, susah setengah mati. Ibu saya saat perlu tindakan operasi kanker kulit di RSCM harus menunggu empat minggu dan sesudah mendapatkan tempat tidak sesuai kelas yang dibayarkan. Kami mendapatkan kelas III, tetapi membayar premi di kelas I," katanya.

Ia juga mengungkapkan ketersediaan obat-obatan dari BPJS Kesehatan pada umumnya masih sangat terbatas. Pasien hanya mendapat obat beberapa hari, selebihnya disuruh mencari dan membayar secara mandiri. “Saat mendapat obat dari dokter ortopedi di RS Islam Pondok Kopi Maret lalu, obat hanya untuk tiga hari pertama. Selebihnya bayar sendiri dengan biaya jutaan rupiah,” ungkapnya.

Inovasi
Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Puskesmas Karang Kitri, Bekasi Timur, dokter Anastasi‎ Happy menyatakan kenaikan premi BPJS Kesehatan tidak berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan di puskesmas. Bahkan, tanpa kenaikan premi pun, pihaknya selalu mencari inovasi untuk memberi pelayanan yang baik kepada warga.

“Kami perhitungannya kapitasi. Tidak melihat jumlah pasien yang datang ke puskesmas, tetapi melihat jumlah peserta BPJS Kesehatan yang ada di wilayah kerja kami. Misalnya, jumlah peserta di wilayah kerja kami ada 10.000 lalu dikalikan Rp 6.000 per orang. Ini yang akan ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke puskesmas. Jadi, dihitung jumlah peserta dan dikalikan Rp 6.000 per orang, langsung ditransfer tanpa perlu diklaim,” tuturnya

Puskesmas Karang Kitri melayani kesehatan dasar dan juga persalinan. “Kami melayani kesehatan dasar. Khusus ibu bersalin, ada rawat inapnya. Rata-rata, ada sekitar 350 pasien per hari, dengan menggunakan kartu BPJS Kesehatan, Jamkesda, atau Kartu Indonesia Sehat," tuturnya.

Puskesmas ini juga memiliki dokter spesialis kulit yang ditempatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Puskesmas ini juga menjadi salah satu puskesmas percontohan berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan.

"Puskesmas dituntut untuk meningkatkan pelayanan dengan inovasi baru.‎ Tidak berpengaruh dengan kenaikan premi BPJS, tetapi dituntut untuk menerapkan inovasi setiap tahun oleh BPJS Kesehatan Kota Bekasi," kata Anastasia Happy yang juga menjabat kepala RSUD tipe D di Kecamatan Jatisampurna.

Direktur Utama RSUD Koja, Ida Bagus Nyoman menyebutkan pihaknya tidak mempermasalahkan kenaikan premi BPJS Kesehatan, karena tetap harus melayani pasien, baik peserta JKN-KIS maupun pasien umum.

"Kita secara struktural merupakan bagian dari tripartite, yakni BPJS Kesehatan, pasien/peserta, dan rumah sakit. Jadi, domainnya tetap melayani masyarakat yang hendak berobat dengan baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Apalagi, skema pembayaran dan tarif telah diatur melalui INA-CBG's yang sudah jelas prosedur dan alurnya. “BPJS Kesehatan melakukan verifikasi: benar atau enggak pasien dilayani, serta diagnosis, sesuai tidak dengan tarif. Jika BPJS Kesehatan melihat itu benar, maka mereka membayar ke rumah sakit,” katanya.

Bagi pasien PBI, dana kesehatan mereka dibayar oleh pemerintah, sehingga selama ini tidak menimbulkan masalah dalam pelayanan. Namun, peserta non-PBI harus membayar iuran dari kantong mereka sendiri, sehingga kadang kala menunggak. Peserta yang menunggak pembayaran iuran tidak akan dilayani sampai mereka melunasinya.

“Kesimpulaannya, layanan kami dari RSUD Koja meski ada rencana kenaikan premi dari BPJS Kesehatan, tetap melayani dengan baik. Kalau kinerja kami buruk, tentu BPJS Kesehatan, tidak mau bekerja sama dengan kami. Mutu layanan kami tetap sesuai standar akreditasi KARS, serta diawasi oleh dewan pengawas, maupun masyarakat,” katanya.

Humas RS Islam Sukapura, Sulaiman menyebutkan pihaknya baru mengetahui adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan melihat hal tersebut perlu diselaraskan dengan kinerja BPJS Kesehatan.

"Apakah ke depan pembayaran ke rumah sakit dilakukan online? Namun, yang terpenting pembayarannya harus lebih lancar. Jangan sampai iuran dinaikkan, tetapi tidak ada perubahan layanan," katanya.

Menurutnya, rumah sakit swasta memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi defisit BPJS Kesehatan dan tunggakan pembayaran klaim. Biaya operasional dan obat-obatan harus ditalangi terlebih dahulu, tetapi tetap melayani pasien dengan baik.

"Kami harus terus melayani pasien BPJS Kesehatan dan tidak boleh ada penolakan. Apalagi 90 persen pasien kami merupakan peserta BPJS Kesehatan. Dari data yang kami miliki, BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan sejak Mei 2019,” tuturnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPJS Kesehatan Tunggu Keputusan Pemerintah

BPJS Kesehatan tidak bisa dibiarkan sendirian menanggung beban sebagai operator untuk mewujudkan negara kesejahteraan.

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

Iuran BPJS Naik, Kualitas Ditagih

"Tidak mungkin masyarakat menghendaki layanan yang berkualitas dan berkelanjutan, tetapi tidak mau membayar premi yang lebih memadai."

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

Raih BPJS Award 2019, Inilah Keunggulan RSU Aisyiyah Ponorogo

Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Ponorogo melakukan berbagai inovasi untuk memudahkan dan memastikan pasien mendapatkan layanan terbaik.

NASIONAL | 24 Agustus 2019

AIA Ajak Jutaan Keluarga di Indonesia Hidup Lebih Sehat

AIA Centennial Celebration mengajak jutaan keluarga di Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik.

KESEHATAN | 25 Agustus 2019

Raih BPJS Award 2019, Ini Keunggulan RSU Aisyiyah Ponorogo

Berbagai inovasi dikembangkan RSU Aisyiyah Ponorogo untuk memudahkan pasien.

KESEHATAN | 24 Agustus 2019

MRCCC Siloam Luncurkan Penanganan Terpadu Kanker Payudara

Di Indonesia, kanker payudara merupakan kanker dengan jumlah kasus terbanyak.

KESEHATAN | 24 Agustus 2019

Psikis Tidak Stabil Bisa Jadi Pemicu Penyalahgunaan Narkoba

Dalam beberapa penyakit tertentu, faktor kecemasan yang berakibat tekanan mental juga berpengaruh.

KESEHATAN | 23 Agustus 2019

Minat Pemeriksaan Genetik Meningkat

Kalbe melalui salah satu anak perusahaan PT Bifarma Adiluhung yang memiliki produk pemeriksaan genetik Nutrigen-me.

KESEHATAN | 23 Agustus 2019

Faskes Tingkat Pertama Gagal Atasi 144 Penyakit

Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama, belum berhasil menekan angka rujukan yang tinggi.

KESEHATAN | 22 Agustus 2019

Menkes Jamin Pelayanan Kesehatan di Papua dan Papua Barat

Menteri Kesehatan menyatakan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berada di Papua dan Papua Barat tetap berjalan.

KESEHATAN | 21 Agustus 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS