Logo BeritaSatu

Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar

Kamis, 29 Agustus 2019 | 18:10 WIB
Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) memprediksi banyak pengusaha yang bergerak dibidang alat kesehatan terancam mengalami gulung tikar. Hal itu karena banyaknya kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola, sehingga berdampak masif bagi bisnis alat kesehatan.

Ketua Dewan Penasehat Gakeslab DKI Jakarta dan Banten, Surya Gunawan Widjaja, mengatakan, berdasarkan peraturan UU Kesehatan Nomor 36/2009, penyedia alat kesehatan memiliki kewajiban untuk menyediakan alkes yang aman, bermutu, dan berkinerja. Adapun, beberapa kondisi, seperti semakin ditekannya anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk dana alat kesehatan, penetapan harga di e-katalog yang sangat rendah, apalagi dengan turun tayangnya e-katalog selama bulan Agustus ini.

"Ditambah lagi, keterlambatan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mempersulit penyedia untuk tetap berbisnis dengan beretika dan melaksanakan kewajibannya tersebut," ungkap Surya Gunawan Widjaja di Jakarta, Kamis (29/8).

Surya menambahkan, kondisi tersebut mendorong persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan akibat semakin minimnya margin keuntungan yang diperoleh. Penyedia alat kesehatan dibebankan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang besarannya mencapai 20 persen hingga 30 persen. Sehingga, para pengusaha harus memiliki modal setidaknya 120 persen hingga 130 persen untuk membiayai pesanan dari e-katalog.

"Selain itu, masih ditambah lagi dengan banyak Fasilitas Pelayan Kesehatan (fasyankes) yang masih menunggak pembayaran dengan alasan dana dari pusat atau BPJS yang belum cair, termasuk pesanan pada 2017-2018," tegas Surya.

Namun, Surya mengaku tidka memiliki angka pasti dari kerugian ataupun nilai yang tenagh ditanggung para pengusaha akibat penunggakan tersebut. Tapi diperkirakan satu pengusaha mengalami penunggakan bayaran sebesar Rp 50 miliar, sementara anggota Gakeslab yang mencapai ratusan.

"Hal ini membuat banyak pengusaha yang telah gulung tikar ataupun beralih ke usaha lain yang jauh dari industri alkes. Ancaman ini pun masih tetap ada sampai sekarang jika kondisi seperti ini tidak diselesaikan" papar Surya.

Menanggapi pembayaran alat kesehatan yang tidak tepat waktu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar SH, mengungkapkan, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terus diancam oleh defisit pembiayaan yang mengakibatkan ekosistem JKN terganggu, salah satunya penyedia alat kesehatan.

"Saat ini, industri alat kesehatan 'tersandera' oleh defisit JKN. Fasyankes, seperti Rumah Sakit (RS), mensyaratkan pembayaran alat kesehatan ketika BPJS Kesehatan telah membayarkan utang klaimnya. Supply Chain Financing (SCF) dapat menjadi solusi, yaitu perbankan memberikan pembiayaan ke RS untuk menjamin operasionalisasi RS, termasuk membayar kewajiban-kewajiban RS kepada pihak ketiga, seperti penyedia alat kesehatan," jelas Timboel.

Untuk memastikan instrumen SCF berjalan dengan baik, Timboel menegaskan, peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan agar seluruh perbankan mau mendukung SCF dan memberikan kemudahan proses dan bunga pinjaman kepada RS. Serta, untuk memastikan agar pembiayaan tersebut teralokasikan dengan baik.

"BI dan OJK dapat mengatur skema pengalokasian pembiayaan pembayaran kepada pihak ketiga, seperti ke penyedia alat kesehatan," kata Timboel.

Sementara itu, menanggapi persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan, Timboel menambahkan pentingnya peran Gakeslab dalam menegakkan kode etik mengingat industrinya yang berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan.

Menurut Timboel, penyaluran alat kesehatan yang aman dan berkualitas harus terus menjadi prioritas penyedia alat kesehatan. Jangan sampai terpancing melakukan praktik yang tidak beretika karena hanya akan menimbulkan masalah hukum apabila alat kesehatan yang disalurkan tidak memenuhi kriteria.

"Kuncinya adalah meningkatkan daya tawar dengan praktik yang beretika, bukan justru mengesampingkan kualitas alat kesehatan untuk mengkompensasi harga murah. Gakeslab sebagai asosiasi juga harus berbenah diri secara internal demi membangun praktik bisnis yang sehat dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat," tandas Timboel.

Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Drs H Sugihadi HW MM, mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan Gakeslab dalam membina anggotanya agar tetap profesional dan berintegritas menghadapi beragam tantangan yang ada. Selain itu, pihaknya juga banyak mendorong anggotanya yang sebagian besar merupakan importir menjadi produsen dengan membuka produksi di dalam negeri. Hal ini terlihat adanya peningkagan jumlah anggota yang telah beralih tersebut. Jika tahun lalu jumlah anggotanya yang dari importir menjadi produsen sebesar 11 pengusaha, tahun ini menjadi 16 pengusaha.

"Angka itu memang masih tidak signifikan, sebab masih banyak kendala yang kami hadapi untuk memproduksi di dalam negeri, termasuk pada kebijakan," tutup Sugihadi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Skor Efektivitas Pemerintahan Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Peningkatan skor efektivitas pemerintahan di Indonesia versi Bank Dunia, menjadi modal besar bagi pemerintah menciptakan visi birokrasi kelas dunia.

NEWS | 29 September 2022

Abdillah Toha Nilai Mahfud MD Sosok Bersih dan Tegas

Cendekiawan muslim Abdillah Toha menilai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai sosok yang bersih dan tegas.

NEWS | 29 September 2022

Jokowi Tegaskan Percepat Belanja Produk Dalam Negeri

Presiden Jokowi meminta seluruh jajaran terkait  mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

NEWS | 29 September 2022

Urgensi Negara Islam Berubah, Palestina Berdaulat Sudah Bukan yang Utama

Urgensi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk Islam telah berubah, tak lagi mengutamakan Palestina yang berdaulat.

NEWS | 29 September 2022

DPR Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Puan: Komitmen Selamatkan Bumi

DPR telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung wakil rakyat.

NEWS | 29 September 2022

Anggaran Shadow Team Bersumber dari Kemendikbudristek

Anggaran shadow team atau tim bayangan Menteri Nadiem Makarim bersumber dari anggaran Kemendikbudristek.

NEWS | 29 September 2022

Febri Diansyah Bela Sambo-Putri, ICW: Langkah yang Gegabah

ICW menyoroti langkah eks Jubir KPK Febri Diansyah yang bergabung dalam tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

NEWS | 29 September 2022

Solusi Dua Negara Israel dan Palestina Harus Terus Disuarakan

Solusi dua negara Israel dan Palestina dengan posisi yang setara harus terus disuarakan, demi terciptanya perdamaian di kawasan Timur Tengah.

NEWS | 29 September 2022

PGRI Dorong Penuntasan Tunjangan Profesi bagi 1,6 Juta Guru

PGRI mendorong pemerintah melalui Kemendikbudristek guna menuntaskan 1,6 juta guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi.

NEWS | 29 September 2022

Satgas Berupaya Evakuasi Terduga Teroris DPO MIT Poso

Personel kepolisian berusaha mengevakuasi jasad terduga teroris Askara alias Pak Guru yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Mujahidin Indonesia Timur.

NEWS | 29 September 2022


TAG POPULER

# Kevin Sanjaya


# Es Teh Indonesia


# Anies Baswedan


# Pertalite Boros


# Ketiak Basah


 

NEWSLETTER

Dapatkan informasi terbaru dari kami
Email yang Anda masukkan tidak valid.

TERKINI
Skor Efektivitas Pemerintahan Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Skor Efektivitas Pemerintahan Modal Wujudkan Birokrasi Kelas Dunia

NEWS | 8 menit yang lalu










CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings