Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar

Pengusaha Alat Kesehatan Terancam Gulung Tikar
Industri alat kesehatan sedang dihadapkan pada urgensi tata kelola alat kesehatan yang perlu dibenahi demi memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai standar. Hal ini disampaikan Gakeslab Indonesia dalam Press Conference Musyawarah Nasional VII bertemakan “Gakeslab Menjawab Tantangan Dunia Usaha Alkes dengan Menjadi Profesional Berintegritas” di Jakarta, Kamis (29/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Indah Handayani )
Indah Handayani / FER Kamis, 29 Agustus 2019 | 18:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab) memprediksi banyak pengusaha yang bergerak dibidang alat kesehatan terancam mengalami gulung tikar. Hal itu karena banyaknya kelemahan dalam kebijakan dan tata kelola, sehingga berdampak masif bagi bisnis alat kesehatan.

Ketua Dewan Penasehat Gakeslab DKI Jakarta dan Banten, Surya Gunawan Widjaja, mengatakan, berdasarkan peraturan UU Kesehatan Nomor 36/2009, penyedia alat kesehatan memiliki kewajiban untuk menyediakan alkes yang aman, bermutu, dan berkinerja. Adapun, beberapa kondisi, seperti semakin ditekannya anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk dana alat kesehatan, penetapan harga di e-katalog yang sangat rendah, apalagi dengan turun tayangnya e-katalog selama bulan Agustus ini.

"Ditambah lagi, keterlambatan pembayaran dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mempersulit penyedia untuk tetap berbisnis dengan beretika dan melaksanakan kewajibannya tersebut," ungkap Surya Gunawan Widjaja di Jakarta, Kamis (29/8).

Surya menambahkan, kondisi tersebut mendorong persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan akibat semakin minimnya margin keuntungan yang diperoleh. Penyedia alat kesehatan dibebankan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang besarannya mencapai 20 persen hingga 30 persen. Sehingga, para pengusaha harus memiliki modal setidaknya 120 persen hingga 130 persen untuk membiayai pesanan dari e-katalog.

"Selain itu, masih ditambah lagi dengan banyak Fasilitas Pelayan Kesehatan (fasyankes) yang masih menunggak pembayaran dengan alasan dana dari pusat atau BPJS yang belum cair, termasuk pesanan pada 2017-2018," tegas Surya.

Namun, Surya mengaku tidka memiliki angka pasti dari kerugian ataupun nilai yang tenagh ditanggung para pengusaha akibat penunggakan tersebut. Tapi diperkirakan satu pengusaha mengalami penunggakan bayaran sebesar Rp 50 miliar, sementara anggota Gakeslab yang mencapai ratusan.

"Hal ini membuat banyak pengusaha yang telah gulung tikar ataupun beralih ke usaha lain yang jauh dari industri alkes. Ancaman ini pun masih tetap ada sampai sekarang jika kondisi seperti ini tidak diselesaikan" papar Surya.

Menanggapi pembayaran alat kesehatan yang tidak tepat waktu, Koordinator Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar SH, mengungkapkan, pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih terus diancam oleh defisit pembiayaan yang mengakibatkan ekosistem JKN terganggu, salah satunya penyedia alat kesehatan.

"Saat ini, industri alat kesehatan 'tersandera' oleh defisit JKN. Fasyankes, seperti Rumah Sakit (RS), mensyaratkan pembayaran alat kesehatan ketika BPJS Kesehatan telah membayarkan utang klaimnya. Supply Chain Financing (SCF) dapat menjadi solusi, yaitu perbankan memberikan pembiayaan ke RS untuk menjamin operasionalisasi RS, termasuk membayar kewajiban-kewajiban RS kepada pihak ketiga, seperti penyedia alat kesehatan," jelas Timboel.

Untuk memastikan instrumen SCF berjalan dengan baik, Timboel menegaskan, peran Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat dibutuhkan agar seluruh perbankan mau mendukung SCF dan memberikan kemudahan proses dan bunga pinjaman kepada RS. Serta, untuk memastikan agar pembiayaan tersebut teralokasikan dengan baik.

"BI dan OJK dapat mengatur skema pengalokasian pembiayaan pembayaran kepada pihak ketiga, seperti ke penyedia alat kesehatan," kata Timboel.

Sementara itu, menanggapi persaingan yang tidak sehat di antara penyedia alat kesehatan, Timboel menambahkan pentingnya peran Gakeslab dalam menegakkan kode etik mengingat industrinya yang berkaitan erat dengan sisi kemanusiaan.

Menurut Timboel, penyaluran alat kesehatan yang aman dan berkualitas harus terus menjadi prioritas penyedia alat kesehatan. Jangan sampai terpancing melakukan praktik yang tidak beretika karena hanya akan menimbulkan masalah hukum apabila alat kesehatan yang disalurkan tidak memenuhi kriteria.

"Kuncinya adalah meningkatkan daya tawar dengan praktik yang beretika, bukan justru mengesampingkan kualitas alat kesehatan untuk mengkompensasi harga murah. Gakeslab sebagai asosiasi juga harus berbenah diri secara internal demi membangun praktik bisnis yang sehat dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermanfaat," tandas Timboel.

Ketua Umum Gakeslab Indonesia, Drs H Sugihadi HW MM, mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan Gakeslab dalam membina anggotanya agar tetap profesional dan berintegritas menghadapi beragam tantangan yang ada. Selain itu, pihaknya juga banyak mendorong anggotanya yang sebagian besar merupakan importir menjadi produsen dengan membuka produksi di dalam negeri. Hal ini terlihat adanya peningkagan jumlah anggota yang telah beralih tersebut. Jika tahun lalu jumlah anggotanya yang dari importir menjadi produsen sebesar 11 pengusaha, tahun ini menjadi 16 pengusaha.

"Angka itu memang masih tidak signifikan, sebab masih banyak kendala yang kami hadapi untuk memproduksi di dalam negeri, termasuk pada kebijakan," tutup Sugihadi.



Sumber: Investor Daily