Rokok Ikut Memicu Kasus Stunting di Indonesia

Rokok Ikut Memicu Kasus Stunting di Indonesia
Seorang ibu menimbang bayinya di Posyandu Al-Ikhlas pada acara Penguatan Fasilitas Kesehatan untuk Pencegahan Stunting, di Desa Bambu, Mamuju, Sulbar,Rabu (1/4). ( Foto: Suara Pembaruan/M Kiblat Said )
Dina Manafe / IDS Sabtu, 31 Agustus 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) bekerja sama dengan Komnas Pengendalian Tembakau merilis dua hasil penelitian analisis mendalam terkait perilaku merokok dan dampaknya terhadap kualitas hidup dan perkembangan balita pada keluarga miskin. Penelitian pertama menemukan perilaku konsumsi rokok pada masyarakat ikut memicu tingginya angka balita pendek (stunting) di Indonesia. Ini terjadi karena perubahan konsumsi keluarga, di mana jumlah makanan bernutrisi berkurang karena konsumsi rokok.

Sementara penelitian kedua menemukan pengeluaran untuk rokok pada keluarga penerima bantuan sosial (bansos) sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dan berdampak pada belanja kebutuhan lainnya. Harga rokok yang murah serta variasi harga rokok di pasaran menyebabkan keluarga penerima bansos sulit berhenti merokok meski dalam kondisi perekonomian yang sedang sulit.

Penelitian pertama dilakukan di Kabupaten Demak sebagai satu dari tujuh kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Jawa Tengah (Jateng) pada 2019. Jateng sendiri merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tinggi di atas level nasional. Sedangkan penelitian kedua dilakukan di Kota Malang dan Kabupaten Kediri. Kedua kota ini dipilih untuk mewakili Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sekitar 11% pada September 2018, dan prevalensi merokok juga tinggi.

Manajer Program Pengendalian Tembakau dan Peneliti PKJS UI, Renny Nurhasana mengungkapkan, perilaku merokok pada keluarga Indonesia yang tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai sumber daya manusia (SDM) berkualitas di masa depan sebagaimana visi serta misi pemerintahan saat ini. Sebagai negara dengan prevalensi merokok tertinggi di Asia menurut World Bank tahun 2017, isu rokok seharusnya menjadi bagian penting dalam agenda kebijakan kesehatan di Indonesia.

Rokok murah dan sangat terjangkau memicu peningkatan jumlah perokok. Terbukti sejak 2001 sampai 2014, harga rokok semakin terjangkau diikuti semakin tingginya jumlah perokok di Indonesia. Prevalensi perokok di antara kelompok pendapatan rendah (penerima bansos) meningkat dari 2016 ke 2017.

“Kebijakan cukai rokok sampai saat ini masih membuat harga rokok sangat terjangkau bagi uang saku anak dan keluarga miskin,” kata Renny di Jakarta, Jumat (30/8).

Lanjut Renny, rokok sudah menjadi candu dan dianggap normal di desa daerah penelitian. Di daerah ini, merokok di depan anak-anak adalah hal biasa. Bahkan merokok menjadi konsumsi wajib, misal harus satu bungkus per hari. Ini memungkinkan terjadinya perubahan konsumsi dari uang makan ke rokok demi mempertahankan konsumsi. Hal ini dapat terjadi terutama di masyarakat yang sifatnya patriarki dengan bapak atau kepala keluarga sebagai pencari nafkah yang memberikan uang belanja kepada istri yang sudah dipotong belanja rokok.

Perilaku perubahan konsumsi menjadi faktor besar yang berkontribusi terhadap anak mengalami stunting terutama pada masyarakat dengan penghasilan rendah atau tidak pasti seperti petani. Penghasilan rendah menyebabkan konsumsi rokok mendominasi pengeluaran rumah tangga.

Misalnya dari Rp 100.000 penghasilan suaminya per hari, istri hanya bisa belanja Rp 50.000 untuk keluarganya yang berjumlah 5 orang. Hal ini menyebabkan tidak tercukupinya nutrisi baik dari segi jumlah makanan maupun kualitas, sehingga akan menimbulkan anak dengan stunting. Di samping itu faktor lain, seperti pola asuh anak, jarangnya pemberian ASI eksklusif, fenomena menikah muda, dan adanya hambatan program pemberian makanan tambahan (PMT) juga berpengaruh pada status nutrisi anak.

Pilih Berutang
Perilaku merokok, lanjut Renny, juga ditemukan pada keluarga penerima bansos di Kota Malang dan Kabupaten Kediri. Kebutuhan belanja rokok merupakan urusan suami. Namun, mereka mengakui jika pengeluaran untuk rokok juga berdampak pada kebutuhan harian. Jika dibandingkan kebutuhan untuk belanja bahan makanan, belanja rokok hampir mencapai setengahnya.

“Meski sedang mengalami kesulitan ekonomi, suami enggan memberikan uang rokok untuk membeli telur. Ketika mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan harian, seorang ibu rumah tangga lebih memilih berutang ke orang lain daripada meminta uang rokok suami. Ketika perekonomian sedang sulit pun suami tetap merokok,” kata Renny.

Efek adiksi yang ditimbulkan dari rokok sendiri membuat keluarga miskin sulit berhenti merokok meski dalam kondisi ekonomi sulit. Sebagian besar keluarga penerima bantuan sosial mengonsumsi bahan makanan pokok seadanya yang menurut mereka murah. Hal ini tentu saja akan berakibat pada asupan nutrisi keluarga. Selain itu, perilaku merokok juga berdampak pada aspek kesehatan, seperti gangguan pernapasan dan gizi buruk pada anak. Hal ini disebabkan harga rokok yang relatif terjangkau bagi masyarakat miskin.

Kedua penelitian ini menurut Renny, memperkuat bukti-bukti sebelumnya bahwa konsumsi rokok menjadi salah satu faktor pendorong tingginya stunting di Indonesia dan menurunnya kualitas hidup keluarga miskin. Di sisi lain konsumsi rokok juga mengancam efektivitas program bansos untuk pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Temuan ini, menurut Renny, diharapkan dapat menjadi acuan pembuat kebijakan. Misalnya, kenaikan harga rokok melalui mekanisme kenaikan cukai hasil tembakau untuk menjauhkan keterjangkauan kelompok rentan, termasuk anak dan remaja dari pembelian rokok.

Simplifikasi layer cukai hasil tembakau juga harus dilakukan agar kenaikan cukai lebih efektif. Pengendalian konsumsi akan sulit terjadi jika pilihan harga rokok di pasar masih bervariasi akibat layer cukai yang berlapis. Konsumen rokok bisa berpindah ke golongan harga yang lebih rendah karena tarif cukainya lebih kecil.



Sumber: Suara Pembaruan