Peserta Mandiri Berutang Rp 10 Triliun ke BPJSK

Peserta Mandiri Berutang Rp 10 Triliun ke BPJSK
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta. ( Foto: ANTARA FOTO / Aditya Pradana Putra )
Dina Manafe / IDS Jumat, 13 September 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Persoalan defisit masih terus membebani program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan (BPJSK). Selain tarif iuran peserta terlalu rendah sebagai biang kerok defisit, kepatuhan peserta membayar iuran rutin tiap bulan jadi salah satu pemicu. BPJSK mencatat secara kumulatif dari 2014 sampai 2019 utang iuran khusus peserta mandiri ke BPJSK mencapai Rp 10 triliun.

Besarnya utang iuran peserta mandiri ini diungkap aktuaris BPJSK, Ocke Kurniandi, dalam diskusi terbuka tentang rencana kenaikan iuran peserta JKN yang diadakan Ombudsman RI di Jakarta, Kamis (12/9).

Ocke mengatakan, sampai saat ini kepatuhan peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) membayar iuran memang rendah. Terdapat sekitar 46% dari total peserta mandiri yang pembayarannya macet. Padahal BPJSK sudah memperbanyak jaringan pembayaran iuran sampai ke tingkat desa, misalnya mengerahkan sekitar 1700 kader JKN yang tugasnya masuk keluar rumah peserta untuk mengingatkan mereka membayar iuran.

Menurut Ocke, sulit untuk menagih iuran peseta mandiri karena banyak faktor. Misalnya, sebagian tidak menetap di satu alamat, pendapatannya tidak menentu, pendapatan harian atau tiga bulan sekali, dan sumbernya tidak pasti. Ini berbeda dengan segmen pekerja penerima upah (PPU) badan usaha yang jelas perusahaan dan pendapatan bulannya. Demikian pun aparatur sipil negara, polri/TNI dan penduduk miskin yang dibiayai pemerintah. Persoalannya, kata Ocke, tidak ada sanksi yang memberikan efek memaksa peserta untuk patuh bayar iuran.

“Saat ini peserta mandiri yang aktif baru 54%, dan kita berupaya fix ke angka 60%. Tetapi untuk dinaikkan di atas 60% sulit kita capai kalau tanpa adanya sanksi dan sama-sama perbaiki kolektibilitas peserta mandiri ini,” kata Ocke menjawab pertanyaan SP usai acara.

Menurut Ocke, rencana pemerintah menaikkan iuran peserta mandiri kelas II dan kelas I hingga 100% adalah langkah tepat untuk menyelamatkan program JKN dari defisit. Bagi peserta yang tidak mampu, ada peluang untuk turun kelas. Misalnya kelas I dengan iuran sekarang ini Rp 80.000 per bulan dan akan naik menjadi Rp 160.000, bila tidak mampu bisa turun ke kelas II, dan seterusnya sampai kelas III. Untuk kelas III yang tidak mampu membayar, bisa didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), tetapi tentu data-data pendukung bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin.

Potensi turun kelas, menurut Ocke, tidak berpengaruh ke pendapatan BPJSK dengan ketentuan kepatuhan dan kemampuan membayarnya lancar. “Kami sudah simulasikan turun kelas ini. Daripada dipaksakan di kelas I tapi pembayarannya macet, lebih baik di kelas III bayar Rp 42.000 tapi pasti membayar dan lancar,” kata Ocke.



Sumber: Suara Pembaruan