BPJS: Usulan Kenaikan Iuran Versi Pemerintah Masih Terjangkau

BPJS: Usulan Kenaikan Iuran Versi Pemerintah Masih Terjangkau
Sejumlah warga di Makassar, Sulsel, berunjuk rasa menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai semakin menyengsarakan masyarakat golongan bawah.
Dina Manafe / IDS Jumat, 13 September 2019 | 12:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Hingga akhir 2019 defisit BPJSK diperkirakan mencapai Rp 32,84 triliun. Saat ini saja tunggakan BPJS Kesehatan (BPJSK) ke rumah sakit (RS) sudah mencapai sekitar Rp 11 triliun. Dirut BPJSK Fachmi Idris, mengatakan, pemerintah sedang mematangkan rencana untuk menaikkan iuran. Kenaikan ini menunggu revisi Perpres 82/2018 ditanda-tangani presiden.

Menurut Fachmi, tarif iuran yang diusulkan pemerintah khusus kelas III sebesar Rp 42.000 sebetulnya terjangkau oleh masyarakat. Jika peserta mampu membeli rokok sebungkus sehari Rp 18.000, seharusnya iuran JKN tidak memberatkan.

“Kalau kita hitung per harinya tidak sampai Rp 2000, hanya sekitar Rp 1400. Uang senilai ini mungkin sehari-hari ditaruh begitu saja, kadang terlewatkan. Kalau kita tabung di celengan per hari ini tidak terasa sudah Rp 42.000 per bulan,” kata Fachmi di Kantor BPJSK, Jakarta, Rabu (11/9).

Kenaikan iuran juga dipastikan tidak berdampak pada pegawai swasta. Sebab, yang dinaikkan adalah batas upah maksimum dari Rp 8 juta per bulan sekarang ini diusulkan menjadi Rp 12 juta. Sementara besaran yang dibayarkan pekerja tetap sama, yaitu sebesar 5%. Pekerja yang berpenghasilan di atas Rp 8 juta dan di bawah Rp 12 juta jumlahnya juga hanya 3% dari total peserta, sehingga usulan kenaikan batas minimum upah tidak berdampak pada segmen ini.

Fachmi mengatakan, menaikkan iuran mutlak dilakukan. Sebab, akar masalah dari defisit adalah tarif iuran peserta yang tidak sesuai hitungan aktuaria sejak awal. Iuran yang jauh lebih rendah dari hitungan menyebabkan tekor.

Misalnya, kelas III peserta mandiri menurut hitungan aktuaria tahun 2016 seharusnya Rp 53.000, tetapi pemerintah putuskan hanya Rp 25.500, sehingga tekor Rp 27.500 per orang per bulan. Kelas II yang seharusnya Rp 63.000 diputuskan hanya sebesar Rp 51.000, sehingga tekor Rp 12.000. Hanya kelas I yang diputuskan sesuai dengan hitungan aktuaria, yakni Rp 80.000 per orang per bulan.

Menurut Fachmi, potensi kecurangan (fraud) dalam pelayanan di RS selalu dituding sebagai biang kerok defisit. Ternyata potensinya hanya sekitar 1,07% dari defisit yang terjadi. Jika dibandingkan dengan negara lain, angka ini tergolong kecil. Rendahnya kepatuhan membayar iuran dari peserta mandiri juga tidak terlalu besar dampaknya terhadap defisit. Kalau pun utang iuran ini ditagihkan ke peserta, belum mampu menutup defisit.

Yang paling besar memberi dampak terhadap defisit adalah iuran peserta.

Menurut Fachmi, perlu ada kesadaran dan semangat bersama dari masyarakat bahwa pemeliharaan kesehatan sendiri dan keluarga itu penting. Suatu saat seseorang pasti akan jatuh sakit, dan membutuhkan biaya. Kalau pun iuran yang dibayarkan saat ini belum terpakai, bisa diamalkan untuk sesama atau keluarga.

Jika dibandingkan dengan asuransi swasta, JKN-KIS jauh lebih murah dengan benefit lebih luas. Tidak ada satu pun asuransi swasta yang mau membiayai cuci darah seumur hidup atau menerima peserta dengan penyakit katastropik, seperti jantung, gagal ginjal atau kanker hanya dengan iuran Rp 42.000 orang per bulan.



Sumber: Suara Pembaruan