Kenaikan Cukai Belum Cukup Turunkan Konsumsi Rokok

Kenaikan Cukai Belum Cukup Turunkan Konsumsi Rokok
ANTARA/Aji Styawan Pekerja menyortir tembakau rajangan di gudang penyimpanan tembakau milik sebuah industri rokok di Karangawen, Demak, Jawa Tengah, Senin (16/9/2019). Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sekitar 23% dan harga jual eceran (HJE) rata-rata sekitar 35% pada 1 Januari 2020, di antaranya untuk menjamin keseimbangan antara industri padat modal dan padat karya serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara. ( Foto: ANTARA/Aji Styawan / ANTARA/Aji Styawan )
Dina Manafe / IDS Selasa, 17 September 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar kenaikan cukai rokok sebesar 23% tahun 2020 yang diumumkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Negara setelah rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo beberapa hari lalu diapresiasi banyak pihak.

Keputusan pemerintah ini sejalan dengan harapan sebagian masyarakat yang tergabung dalam 48 organisasi/komunitas yang telah mengirimkan dukungan kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo dan Menkeu, untuk menaikkan cukai rokok secara signifikan. Meskipun belum mencapai angka ideal, kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan cukai tahun 2018 ini diharapkan bisa menurunkan tingkat konsumsi rokok.

Menurut Wakil Ketua Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia, Abdillah Ahsan, harga rokok per bungkus saat ini berkisar antara Rp 5.000 sampai Rp 25.000 atau masih jauh dari harga yang dianggap bisa menurunkan konsumsi atau menghentikan kebiasaan merokok. Survei dari Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) menunjukkan, harga yang dapat menurunkan konsumsi rokok adalah Rp 60.000 sampai Rp 70.000 per bungkus.

Bahkan harga rokok termahal pun masih jauh dari harga tersebut. Ia memperkirakan harga termahal setelah kenaikan cukai ini akan berada di kisaran Rp 35.000 per bungkus. Ini masih setengah dari harga yang menurunkan konsumsi.

“Kami berharap pemerintah fokus pada harga rokok SKM ( sigaret keretek mesin) 1 agar mendekati Rp 60.000 per bungkus. Kami yakin Presiden Jokowi melindungi anak-anak dari terkaman industri rokok,” katanya dalam keterangannya kepada SP, Senin (16/9/2019).

Peningkatan cukai rokok ini juga akan didukung oleh petani tembakau. Dengan naiknya tarif cukai dan penerimaan cukai, maka dana bagi hasil cukai yang diterima pemerintah daerah pun akan meningkat. Tidak hanya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), melainkan pajak rokok di mana tarifnya 10% dari tarif cukai, yang diterima daerah akan meningkat. Peningkatan dana yang diterima daerah ini bisa digunakan untuk membantu petani tembakau dan buruh rokok guna mendapatkan penghidupan yang lebih baik di sektor selain tembakau dan rokok.

Ada tiga aspek dalam kebijakan cukai, yaitu pengendalian konsumsi (kesehatan), penerimaan negara, dan pengaturan industri. Menkeu menyitir bahwa prevalensi merokok usia 10-18 tahun meningkat dari 7% (2013) menjadi 9% (2019). Kondisi ini jauh dari target RPJMN 2014-2019, yaitu turun di angka 5.4%.

Abdillah mengatakan pihaknya mengapresiasi kenaikan 23% tarif cukai rata-rata dan 35% harga jual eceran rata-rata. Karena menilik dari tingkat inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi selama 2 tahun (2018-2019), totalnya akan mencapai sekitar 17%. Sedangkan kenaikan harga rata-rata yang diumumkan adalah 35% atau dua kali lipat dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi 2018-2019. Seharusnya, kenaikan harga rata-rata ini cukup untuk mengerem konsumsi rokok di kalangan anak dan mereka yang berpenghasilan rendah.

Namun, perincian kebijakan ini perlu dikawal agar efektif dalam menurunkan konsumsi rokok. Karena angka 23% dan 35% adalah rata-rata, maka perhatian perlu difokuskan pada jenis rokok mana yang tarif cukainya naik paling tinggi.

“Kami sebenarnya mengharapkan agar angka 23% kenaikan tarif cukai dan angka 35% kenaikan HJE (harga jual eceran) merupakan kenaikan minimal untuk semua jenis rokok,” kata Abdillah.



Sumber: Suara Pembaruan