Kurangi Defisit, BPJS Kesehatan Minta Peserta Mandiri Disiplin Bayar Iuran

Kurangi Defisit, BPJS Kesehatan Minta Peserta Mandiri Disiplin Bayar Iuran
Sosialisasi pembayaran iuran JKN-KIS di Nganjuk, Jawa Timur. ( Foto: SP/Carlos Roy Fajarta )
Carlos Roy Fajarta / AB Kamis, 19 September 2019 | 17:39 WIB

Nganjuk, Beritasatu.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meminta masyarakat peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lebih disiplin membayar iuran dengan metode pembayaran yang dirasa nyaman dan mudah di lingkungannya.

"Kita mengelola 223 juta peserta di seluruh Indonesia dengan segala kompleksitasnya. Ada tantangan, khususnya peserta mandiri dalam hal kedisiplinan membayar iuran. Yang aktif membayar dari kelompok ini 54%, sisanya kurang disiplin," ujar Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso, Jumat (20/9/2019) siang saat sosialisasi autodebit iuran JKN-KIS di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Di Kabupaten Nganjuk ada 778.000 (70%) orang yang telah mendapatkan perlindungan JKN-KIS, sehingga masih 30% warga yang perlu dijangkau.

Dengan tingkat kolektibilitas mencapai 54%, lanjut Kemal, pihaknya menargetkan angka tersebut meningkat minimal 60% pada akhir tahun ini. 

"Target paling utama masyarakat sudah terbiasa membayar pada sistem yang sudah dikenal di sekelilingnya, seperti di kantor pos. Ini butuh proses yang panjang. Apakah dia datang ke bank, melalui handphone, atau dari mini market, biarkan masyarakat memilih metode pembayaran yang ia inginkan dan merasa cocok," tutur Kemal.

Saat ini BPJS Kesehatan tengah melakukan penyaringan data peserta mandiri dari kelompok masyarakat tidak mampu. Bagi yang tidak mampu akan didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI) melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial.

Ketika ditanya soal pembayaran klaim rumah sakit, Kemal menyatakan hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 103 triliun dan yang sudah dibayar hingga saat ini sekitar Rp 80 triliun. 



Sumber: Suara Pembaruan