Kepala BKKN Sebut NTT Sulit Meraih Bonus Demografi

Kepala BKKN Sebut NTT Sulit Meraih Bonus Demografi
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (kiri, berkacamata) sedang berbincang dengan Wagub NTT Yosef Nae Soi usai meresmikan Klinik Geriatri RSUD TC Hillers, Maumere, Sikka, NTT. ( Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Minggu, 29 September 2019 | 22:06 WIB

Maumere, Beritasatu.com - Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang belum bisa menikmati bonus demografi. Bahkan, menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), peluang melimpahnya penduduk usia produktif yang sekali terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, tidak akan dinikmati oleh NTT hingga 2035 mendatang.

Baca Juga: Bonus Demografi Jadi Momentum Lahirkan SDM Inovatif

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyebut NTT sulit meraih bonus demografi dikarenakan banyak faktor. Persoalan kependudukan di provinsi ini masih banyak. Mulai dari angka kelahiran perempuan usia subur yang tinggi, tingkat pendidikan rendah, banyaknya pengangguran hingga sebagian orang muda yang keluar daerah karena minimnya lapangan pekerjaan.

Masalah angka kelahiran perempuan usia subur atau total fertility rate (TFR), misalnya, di NTT mencapai 3.4, yang artinya satu perempuan memiliki 3 atau lebih anak. Tingginya TFR ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) di provinsi ini terus meningkat setiap tahun melampaui angka nasional, yaitu 1,49 persen. Jumlah penduduk NTT mengalami peningkatan dari 4.683.827 (Supas 2010), dan di 2018 mencapai 5,4 juta jiwa.

Jumlah penduduk besar ini ternyata tidak diikuti dengan kualitas. Ditandai satu satu dengan tingkat pendidikan atau lamanya sekolah rendah, hanya 7,15 tahun atau kelas 1 sekolah menengah pertama (SMP). Sementara indeks pembangunan manusia (IPM) NTT baru mencapai 64,39 (2018) atau di bawah angka IPM nasional 71,39. Umur harapan hidup orang NTT baru mencapai 66,38 tahun (2018), di bawah nasional hampir 72 tahun.

Baca Juga: Fokus Penurunan Stunting Diperluas di 260 Kabupaten

Di sisi lain, kemiskinan di provinsi ini belum banyak perbaikan, meskipun pembangunan fisik cukup pesat dan pertumbuhan ekonominya terus meningkat dari 2016 sebesar 5,18 persen menjadi 8,2 persen di 2017, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen di tahun yang sama.

Tingginya LPP dan angka kemiskinan ini menyebabkan rasio ketergantungan atau independency ratio penduduk usia 0 hingga 15 tahun masih sangat tinggi, yang menyebabkan NTT sulit mencapai bonus demografi. Hingga 2035, ratio ketergantungan NTT masih berada di angka 72,5 per 100, yang artinya 100 orang usia muda atau produktif menanggung 72 usia non produktif.

"Tanggungan yang harus dipikul 100 orang usia produktif adalah 72 orang, padahal syarat pertama untuk capai bonus demografi angka ketergantungan harus berada di bawah 50 persen," kata Hasto di sela-sela rangkaian kegiatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2019 yang dipusatkan di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, sejak 26-28 September.

Baca Juga: Dua Anak Cukup Tidak Bisa Dibantah

Sementara, lanjut Hasto, anak muda di provinsi ini juga banyak keluar daerah atau migrasi lantaran lapangan kerja minim. Yang tinggal di daerah kebanyakan penduduk non produktif seperti anak anak dan lansia.

Menurut Hasto, bonus demografi yang ditandai dengan melimpahnya angkatan kerja muda akan menjadi peluang memajukan ekonomi suatu daerah atau bangsa jika dimanfaatkan dengan baik. Sebaliknya bonus demografi ini akan jadi bencana jika angkatan kerja muda yang melimpah itu tidak disiapkan dan dimanfaatkan dengan maksimal.

"Penduduk belum terbentuk ideal di NTT. Perempuan melahirkan banyak anak, otomatis penduduk non produktif lebih banyak. Yang bekerja 2 orang yang ditanggung 4 anak anak belum lagi lansia," kata Hasto.

Baca Juga: Perceraian Hambat Pembangunan Keluarga Indonesia

Sulitnya NTT mencapai bonus demografi pun diakui Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi, yang juga hadir dalam rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2019 di Maumere.

Menurut Yosef, di saat hampir semua provinsi sudah dan akan segera menikmati bonus demografi, daerah yang sedang dipimpinnya belum beruntung. Belum diraihnya bonus demografi ini, menurut Yosef, dikarenakan dua faktor utama, yaitu angkatan muda banyak yang merantau ke luar daerah dan luar negeri akibat ketiadaan lapangan pekerjaan di NTT. Faktor kedua karena tingginya angka kelahiran.

"Dua hal ini yang sebabkan angka ketergantungan kami masih tinggi. Inilah yang akan kami kejar. Selain pengaturan kelahiran kami juga kejar masalah kesejahteraan penduduk," kata Yosef.

Baca Juga: Bonus Demografi Hanya Mimpi Kosong

Menurut Yosef, pemerintah NTT melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk mengejar ketertinggalan dalam bonus demografi tersebut. Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, NTT sebagai salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia akan meningkatkan produksi hingga 3,7 juta ton. Sebanyak 1,7 juta untuk penuhi kebutuhan dalam negeri dan sisanya impor.

"NTT akan maju, pendapatan asli daerah kita akan besar. Kemudian kita akan lanjut ke bawang putih dan jagung. Karena di daerah lain banyak, tetapi banyak daerah lain justru kekurangan. Ini terjadi karena komunikasi dan transportasi. Karena itu infrastruktur itu kuncinya. Kita akan perkuat infrastruktur," kata Yosef.

Untuk diketahui, banyaknya masalah kependudukan di NTT menjadi pertimbangan BKKBN pusat menyelenggarakan Hari Kontrasepsi Sedunia 2019 di daerah ini.

Kabupaten Sikka yang beribukotakan Maumere menjadi tempat pelaksanaan puncak peringatan karena kontribusinya terhadap masalah kependudukan di NTT juga cukup tinggi. Misalnya jumlah balita kerdil (stunting) NTT mencapai 40,3 persen, tertinggi di Indonesia sebelum Papua (Riskesdas 2018).

Angka ini di atas rata rata nasional 30,8 persen atau sama dengan 1 dari 4 balita di Indonesia tumbuh kerdil fisik dan otak. Kemudian angka kelahiran di NTT juga tertinggi di Indonesia karena pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi masih rendah, hanya 38,3 persen. Belum lagi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi atau putus pakai juga tinggi.

Karena itu, Hasto Wardoyo berharap, peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 2019 yang dipusatkan di Maumere tidak hanya seremonial belaka.

"Kita harus manfaatkan momen ini untuk terus menggalakan kembali program KB. Dengan berbagai kegiatan nyata kita harapkan peringatan Hari Kontrasepsi ini bisa meningkatkan akses dan layanan KB," kata Hasto.

 



Sumber: Suara Pembaruan