Ganjar Tegaskan Komitmen Pemprov Jateng Cegah Stunting

Ganjar Tegaskan Komitmen Pemprov Jateng Cegah Stunting
Sosialisasi inovasi intervensi "Aksi Cegah Stunting" yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) bersama menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Rabu, 2 Oktober 2019. ( Foto: istimewa )
Iman Rahman Cahyadi / CAH Rabu, 2 Oktober 2019 | 18:12 WIB

Semarang, Beritasatu.com – Stunting atau perawakan pendek pada anak akibat malnutrisi kronis masih menjadi tantangan di Indonesia. Salah satunya masalah ini masih dihadapi Provinsi Jawa Tengah dimana prevalensi balita stunting masih berada di angka 34,3 persen, di atas rata-rata prevalensi nasional yaitu 30,8 persen.

Menyikapi paparan "Aksi Cegah Stunting", Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan komitmennya untuk mendorong replikasi intervensi gizi spesifik di daerahnya. Hal itu dikatakan Ganjar dalam sosialisasi inovasi intervensi "Aksi Cegah Stunting" yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemko PMK) bersama menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Rabu (2/10/2019).

“Tidak perlu banyak berdiskusi, kita harus langsung bergerak melaksanakan inisiatif ini dengan segera. Melihat pentingnya masa kehamilan sebagai cikal bakal masalah stunting, saya mengarahkan agar dinas terkait, tenaga kesehatan dan pemda segera mendata jumlah ibu hamil yang bermasalah dan menyediakan intevensi gizi dan dukungan medis sesuai yang dibutuhkan agar 550.000 ibu hamil di Jawa Tengah dapat melahirkan anak yang sehat dan memberikan ASI Eksklusif," tegas Ganjar dalam siaran pers, Rabu (2/10/2019).

Baca Juga2020, Fokus Penurunan Stunting Diperluas di 260 Kabupaten

Ganjar menekankan kembali bahwa kesehatan ibu dan anak bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tetapi juga Dinas terkait, bupati, kepala desa, dan elemen lainnya, termasuk kemitraan dengan pihak swasta.

"Kami akan mengawal secara serius upaya replikasi pencegahan stunting dengan pendekatan seperti yang dipaparkan Prof. Damayanti, dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa secara efektif untuk upaya ini,” tegas Ganjar.

Sementara itu Meida Octarina, Asisten Deputi Bidang Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kemko PMK menyampaikan, upaya percepatan dalam pencegahan stunting adalah agenda besar pemerintah ke depan. Menurutnya ini menjadi salah satu prioritas presiden dalam mendorong pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sebelumnya Kemko PMK telah melakukan program uji coba yang dilakukan di sebuah desa dengan prevalensi stunting tinggi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Hasilnya berhasil menunjukkan penurunan prevalensi stunting sebesar 8,4  persen dalam 6 (enam) bulan dari 41,5 persen menjadi 33,1 persen atau mencapai 4,3 kali lipat dari target tahunan WHO2.

Baca Juga: Presiden Jokowi Kembali Tegaskan Pentingnya Turunkan Angka Stunting

"Melalui sosialisasi ini kami ingin menekankan bahwa model kerja sama multipihak seperti yang dilakukan di Pandeglang dengan hasil yang menggembirakan ini patut menjadi acuan dan stimulan bagi pemangku kepentingan di masing-masing daerah untuk menata kembali strategi dalam pencegahan stunting secara efektif," kata Meida Octarina.

Pencegahan Stunting

Sementara itu Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, SpA(K), Dokter Spesialis Anak Penyakit Metabolik menjelaskan bahwa stunting mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan dan intelegensi yang sulit diperbaiki jika anak sudah melewati usia dua tahun. “Stunting terjadi karena kurangnya asupan nutrisi yang adekuat. Untuk itu, salah satu kunci dari pencegahan stunting adalah untuk memantau berat badan dan tinggi badan anak dan memenuhi kebutuhan gizi dalam masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan mereka yaitu dari masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun," tutur Damayanti.

Dalam pilot project di Pandeglang, dilakukan pendekatan melalui intervensi gizi spesifik yang berfokus pada pemantauan berat badan dan tinggi badan balita secara teratur di posyandu dan konseling nutrisi, pelatihan tenaga kesehatan, perbaikan sistem rujukan, hingga pemenuhan kebutuhan protein hewani seperti telur, ikan, ayam dan susu. Sistem rujukan berjenjang perlu dilakukan apabila ditemukan gangguan pertumbuhan.

Pertama-tama, tinggi badan (TB), berat badan (BB) diukur dan disesuaikan dengan grafik tumbuh kembang sesuai usia di posyandu oleh bidan desa dan kader. Apabila ditemukan kejanggalan, akan dirujuk ke puskesmas untuk penentuan status gizi oleh dokter umum, bidan desa, dan tenaga gizi.

"Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi penyebab stunting, diagnosis penyakit penyerta, dan apabila diperlukan pasien akan disertai dengan preskripsi Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) oleh dokter spesialis anak di RSUD. PKMK kini sudah dapat ditanggung pembiayaannya oleh pemerintah dan diatur dalam Permenkes, sehingga meringankan beban pasien yang membutuhkan,” jelas Prof. Damayanti.



Sumber: BeritaSatu.com