Tak Patuh Bayar Iuran JKN-KIS, Peserta Mandiri Kena Sanksi
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Patuh Bayar Iuran JKN-KIS, Peserta Mandiri Kena Sanksi

Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:24 WIB
Oleh : Dina Manafe / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah tengah menyiapkan regulasi berupa Instruksi Presiden (Inpres) yang akan mengatur secara teknis pelaksanaan pemberian sanksi layanan publik kepada peserta program JKN-KIS yang menunggak iuran. Penerapan sanksi publik ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan membayar iuran oleh peserta, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi potensi defisit BPJS Kesehatan (BPJSK).

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, mengatakan, sudah seharusnya peserta mandiri ini ditertibkan dalam pembayaran iuran. Karena sejauh ini kontribusi iuran dari segmen peserta ini masih lebih rendah dibanding peserta lain. Kepatuhan membayar iuran rendah menyebabkan pengumpulan iuran atau kolektibilitas iurannya juga rendah. Dari sekitar 32 juta peserta hanya sekitar 50% lebih yang patuh bayar iuran rutin tiap bulan, sisanya menunggak. Padahal dari sisi utilisasi segmen peserta mandiri lebih tinggi.

Pada tahun 2018 menurut data BPJS Kesehatan, utilisasi peserta mandiri sebesar 9,73%, sedangkan penduduk miskin atau PBI yang dibiayai dari APBN hanya 2,68%, dan PBI dari pemda atau APBD 3,59%. Padahal dari jumlah keseluruhan peserta, PBI sebanyak 96,8 juta, sedangkan peserta mandiri sekitar 32 jutaan. Ini juga ditunjukkan dengan klaim rasio pada peserta mandiri yang di atas 250%. Artinya, misalnya penerimaan BPJSK dari iuran peserta ini hanya Rp 1 miliar, tetapi pengeluaran untuk membiayai layanan kesehatan mereka mencapai Rp 2,5 miliar.

Menurut Timboel, semangat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran adalah baik mengingat tunggakan iuran masih besar. Per 30 Juni 2019 lalu saja tunggakan iuran untuk satu bulan itu sebesar Rp 3,4 triliun. Jumlah itu belum termasuk tunggakan 23 bulan lainnya, yang jika dijumlahkan semakin besar diperkirakan menembus angka Rp 10 triliun. Dari total tunggakan Rp 3,4 triliun, sebesar Rp 2,4 triliun disumbang oleh peserta mandiri. Sisanya dari pemerintah daerah (untuk iuran PNS daerah dan peserta Jamkesda), serta peserta badan usaha. Ketidakpatuhan peserta ini turut memicu defisit BPJSK yang diperkirakan hingga akhir 2019 nanti mencapai Rp 32 triliun lebih.

"Jadi saya mendukung adanya sanksi tidak dapat layanan publik, tetapi sebelum memberikan sanksi hendaknya BPJS kesehatan meningkatkan pelayanannya kepada peserta, sehingga masyarakat tergugah untuk disiplin membayar iuran. Ini yg utama, karena keberlanjutan kesadaran membayar iuran akan terjadi," kata Timboel kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2019) siang.

Menurut Timboel, sebenarnya sanksi pelayanan publik kepada peserta yang menunggak sudah diatur sejak lama melalui Peraturan Pemerintah (PP) 86 tahun 2013. Namun sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah dan lembaga yang menjalankan pelayanan publik tersebut. Dalam Pasal 9 Ayat 2 disebutkan, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang berupa izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Belum dilaksanakan PP 86 ini menurut Timboel karena kurangnya koordinasi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait. Sementara BPJSK sendiri tidak punya kewenangan untuk memaksa aturan ini dilaksanakan oleh para pihak.

Timboel mengatakan, Pasal 20 ayat 1 UU SJSN menyatakan, peserta adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Itu artinya orang yang menunggak iuran dan orang yang belum mendaftar sebagai peserta JKN bisa dikenakan sanksi di PP 86/2013 tersebut.

PP 86 juga berlaku bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) badan usaha. Hal ini dipertegas dalam Pepres 111/2013 yang mewajibkan seluruh Badan Usaha mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerjanya ke BPJSK. Jika tidak maka akan dikenai PP 86/2013. Namun faktanya, kata Timboel, masih banyak badan usaha yang tidak patuh tapi tidak dapat sanksi layanan publik. Begitu pun masyarakat yang belum mendaftar ke JKN, paling lambat 1 Januari 2019 sesuai Pasal 17 Perpres 82/2018, akan dikenakan sanksi tidak dapat layanan publik sebagaimana diatur dalam 86/2013.

"Ketentuan layanan publik selama ini tidak jalan. Polri, pemda, imigrasi dan lembaga lainnya tidak menjalankan kewenangannya bagi masyarakat yang belum mendaftar atau menunggak," kata Timboel.

Menurut Timboel, sebenarnya tanpa Inpres pun, pemerintah sudah bisa melaksanakan sanksi layanan publik kepada peserta. Selama ini PP 86/2013 tidak efektif dijalankan karena lembaga, kementerian atau pemda yang melaksanakan layanan publik masih mengedepankan ego sektoral, sehingga mereka tidak mendukung program JKN-KIS.

Namun menurut Timboel, hanya mengandalkan sanksi PP 86 pun tidak menjamin keberlanjutan kesadaran membayar iuran. Bisa saja ketika mau mengurus SIM dibayar dulu tunggakannya, tetapi setelah itu menunggak lagi karena SIM hanya berlaku 5 tahun sekali. Selain itu belum ada instrumen sanksi bagi pemda yang menunggak iuran. PP 86 hanya untuk yang bukan penyelenggara negara, sehingga perlu ada sanksi kepada pemda. Seharusnya Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada pemda yang menunggak iura

Timboel juga berharap Presiden memberikan evaluasi atas kinerja lembaga, kementerian dan pemda terkait dengan dukungan mereka terhadap JKN-KIS. Sebab Inpres 8/2017 tentang optimalisasi JKN tidak maksimal dijalankan oleh kementerian, lembaga dan pemda yg ditugaskan dalam mengoptimalkan program JKN, sehingga persoalan defisit masih saja belum berhasil dituntaskan.

Sebelumnya Dirut BPJSK, Fachmi Idris, mengatakan, Inpres tentang pemberian sanksi layanan publik tersebut sedang diinisiasi. Selama ini sanksi layanan publik sudah ada tapi hanya tekstual tanpa eksekusi, karena bukan wewenangnya BPJSK. Dengan regulasi Inpres ini, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lembaga lain terkait. Apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Penderita Penyakit Katastropik Tambah Beban Pembayaran BPJS Kesehatan

Jumlah biaya katastropik pembebanan Januari sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 20,42 triliun dan Januari sampai dengan Mei 2018 sebesar Rp 20 triliun.

KESEHATAN | 10 Oktober 2019

Bappenas Dorong Bahan Baku Obat Diproduksi Dalam Negeri

Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku untuk produk obat dan alat kesehatan impor masih tinggi, sebab 95% bahan baku masih impor.

KESEHATAN | 10 Oktober 2019

BPJS Kesehatan Biayai 134 Juta Penduduk Miskin

Jumlah ini setara dengan 60 persen dari seluruh peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 10 Oktober 2019

Psikiater: Masa Remaja Rentan Alami Gangguan Jiwa

Masa remaja adalah periode seseorang paling rentan mengalami gangguan kejiwaan.

KESEHATAN | 9 Oktober 2019

Ibu Hamil Depresi-Cemas Berpotensi Lahirkan Anak dengan Gangguan Kejiwaan

Anak yang dilahirkan dari ibu hamil yang terus mengalami depresi dan gangguan kecemasan berpotensi menderita gangguan kejiwaan saat tumbuh dewasa.

KESEHATAN | 9 Oktober 2019

BPPT Temukan 10 Mikroba Kandidat Kuat Obat Malaria

Kemampuan kina untuk mengobati malaria dikhawatirkan tidak lagi efektif.

KESEHATAN | 9 Oktober 2019

Miracle Raih Penghargaan Tingkat Asia Pasifik

Miracle berharap industri estetika akan turut serta meningkatkan perekonomian Indonesia, menjadi Indonesia yang maju.

KESEHATAN | 8 Oktober 2019

Herbal Hanya untuk Pencegahan Kanker

Untuk membunuh sel kanker, dibutuhkan prooksidan.

KESEHATAN | 8 Oktober 2019

Penderita Stunting di Riau 28.171 Balita

Sebanyak 28.171 balita di Riau berda dalam kondisi gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis.

KESEHATAN | 8 Oktober 2019

Herbalife Gandeng TNP2K Luncurkan Program Komunitas Sehat

Program Komunitas Sehat bertujuan mendorong masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat dan aktif.

KESEHATAN | 8 Oktober 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS