DJSN: Beri Sanksi Penunggak Iuran BPJSK

DJSN: Beri Sanksi Penunggak Iuran BPJSK
Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno,Moderator Primus Dorimulu, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Ahmad Ansyori, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Donald Pardede, Penulis Buku sekaligus Dosen UI Prof. Budi Hidayat, SKM, M. Kes, PhD, Deputy Direksi Bidang Riset & Pengembangan BPJS Kesehatan Benjamin Saut Parulian Simanjuntak saat konferensi pers usai Seminar dan Bedah Buku Putih Komisi IX DPR RI berjudul "Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional" di Univesitas Indonesia, Depok, Kamis (10/10/2019). ( Foto: Beritasatu Photo/Uthan )
Bhakti Hariani / Dina Manafe / AB Jumat, 11 Oktober 2019 | 13:45 WIB

Depok, Beritasatu.com - Rencana pemerintah untuk segera menerapkan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menunggak iuran masih menuai pro dan kontra. Di satu sisi penegakan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan peserta membayar iuran. Namun di sisi lain, bagi penyelenggara layanan publik, hal ini masih sulit dipraktikkan. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menilai sanksi ini sudah sepatutnya dilaksanakan.

Selama lima tahun beroperasi sejak 2014, BPJS Kesehatan (BPJSK) telah memberikan 874,1 juta manfaat layanan kepada peserta JKN-KIS. Khusus pada 2018, rata-rata manfaat layanan kepada peserta tercatat 640.822 per hari.

Komisioner DJSN, Achmad Ansori mengatakan sanksi tidak mendapatkan layanan publik bukanlah hal yang baru. Sebenarnya aturan ini sudah ada sejak 2013, tetapi oleh pemerintah khususnya penyelenggara layanan publik tersebut, tak kunjung dilaksanakan sampai sekarang.

Menurutnya, untuk sebuah negara yang menjalankan jaminan sosial, seperti JKN-KIS, dengan status kepesertaan wajib, maka sanksi administratif sudah seharusnya diterapkan. Tidak ada satu pun negara di dunia yang sudah maju dan sukses dalam menjalankan sistem jaminan sosial tidak dibarengi penerapan sanksi.

Ia mencontohkan Korea Selatan dengan cakupan kepesertaan yang sudah mencapai 99,98 persen. Rakyatnya tertib membayar iuran karena pemerintah menerapkan sanksi bagi pemberi kerja yang menunggak. Misalnya, jika menunggak dua bulan, maka seluruh asetnya akan dibekukan.

Kemudian Malaysia dengan kepesertaan 95 persen, setiap kantor cabang Employee Provident Fund (EPF) menahan ratusan paspor pengusaha yang menunggak iuran. Paspor baru dapat diambil jika membayar minimal 50 persen dari tunggakan. Jepang dengan jumlah peserta 99,99 persen, serta Eropa dan Amerika yang umumnya di atas 98 persen, juga menerapkan hal yang sama. Bahkan di Eropa dan Amerika, ada penyelidik atau detektif yang memantau perilaku oknum pengguna jaminan sosial yang terindikasi curang.

“Jadi semua negara yang sukses dalam jaminan sosialnya didukung dengan penegakan hukum yang jelas dan tegas. Kalau kita mau JKN-KIS berlanjut, maka caranya tidak jauh beda,” kata Ansori seusai menjadi pembicara pada seminar dan bedah buku putih Komisi IX DPR berjudul Keberlangsungan Program JKN dalam SJSN di Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya, aturan mengenai sanksi tidak mendapatkan layanan publik ini tidak didesain oleh BPJSK. Narasi yang beredar di masyarakat menyebutkan seolah-olah aturan ini dibuat BPJSK sebagai bentuk ketidakberdayaan lembaga tersebut menghadapi defisit yang dialaminya. Menurut Ansori, aturan mengenai sanksi publik ini dibuat oleh pemerintah sejak 2013 melalui PP 86/2013, sebelum JKN-KIS dilaksanakan pada Januari 2014.

Dalam Pasal 9 ayat (2) PP 86/2013 disebutkan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap orang berupa izin mendirikan bangunan, surat izin mengemudi (SIM), sertifikat tanah, paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Sejak 2015, DJSN sudah mendorong pemerintah dan lembaga terkait melaksanakan PP 86/2013 bagi peserta yang memenuhi kualifikasi diberikan sanksi layanan publik tersebut. Sosialisasi awal sudah dilakukan di 10 provinsi, dan umumnya pemerintah daerah tidak keberatan untuk menjalankan sanksi ini. Namun menurutnya ketika meminta institusi penyelenggara layanan publik untuk melaksanakan sanksi administratif tersebut ternyata tidak mudah. Belum semua institusi, seperti Kepolisian, Imigrasi, dan Badan Pertanahan Nasional, mau menegakkannya.

Pada 2016, DJSN meminta institusi terkait untuk menyosialisasikan PP 86/2013 kepada masyarakat yang datang ke institusi mereka saat membutuhkan layanan publik. Namun, itu pun tidak dilaksanakan. Informasi atau permintaan dari BPJSK juga tidak ditindaklanjuti.

“Sekarang tiba-tiba muncul seolah-olah aturan ini segera dilaksanakan. Ini menunjukkan paranoid dari institusi penyelenggara layanan publik dan masyarakat. Kalaupun inpres (yang mengatur sanksi bagi penunggak iuran, Red) akan diterbitkan, jangan kita ceroboh menafsirkan ini desain BPJS gara-gara defisit,” kata Ansori.

Menurutnya, mendapatkan layanan publik adalah hak setiap warga negara, tetapi mendapatkan jaminan sosial juga adalah hak asasi setiap warga negara yang juga diatur dalam konstitusi. Sanksi administrasi sudah seharusnya melekat pada JKN-KIS untuk menekan potensi moral hazard, khususnya dari peserta yang merugikan sistem jaminan sosial nasional.

Lagi pula, lanjut Ansori, tidak semua peserta dikenai sanksi layanan publik ini. Sanksi ini hanya untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja, serta pekerja penerima upah (PPU) badan usaha saja. Penduduk miskin yang jumlahnya sekitar 134 juta bersama PPU pemerintah, baik yang dibiayai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak terkena sanksi ini. Apabila dalam pelaksanaan saksi ini ternyata ditemukan peserta yang benar-benar tidak mampu membayar, maka pemerintah daerah berkewajiban mendaftarkannya menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Kewenangan
Pada kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJSK, Mundiharno mengatakan dalam implementasi sanksi layanan publik sebagaimana amanat PP 86/2013, BPJSK perlu berkerja sama dengan berbagai institusi terkait. Sebab, institusi tersebutlah yang menyelenggarakan layanan publik. BPJSK juga tidak punya kewenangan untuk memaksa institusi tersebut untuk melaksanakan aturan ini. Karenanya, inpres yang sedang dibahas pemerintah diharapkan bisa mendorong dilaksanakannya sanksi tersebut.

“Memang sudah ada PP 86 dari tahun 2013, tetapi untuk implementasi teknis di lapangan harus ada aturan turunan yang mengatur lebih teknis,” katanya.

Untuk diketahui, sanksi tidak mendapatkan layanan publik ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan peserta membayar iuran, khususnya segmen mandiri atau PBPU. Selama ini terjadi apa yang disebut adverse selection, di mana masyarakat baru mendaftar dan membayar iuran ketika sakit dan butuh layanan kesehatan. Setelah itu mereka tidak lagi membayar bahkan hingga bertahun-tahun. Perilaku ini merupakan salah satu pemicu defisit program JKN-KIS. Sebab, kontribusi iuran mereka lebih kecil dari segmen peserta lain, sementara pemanfaatan mereka terhadap kartu JKN-KIS tinggi dan meningkat. Ini tentu memicu defisit karena penerimaan BPJSK dari iuran peserta lebih kecil dari pengeluaran untuk membayar manfaat yang dipakai peserta.

Per 30 Juni 2019 lalu saja, tunggakan iuran peserta mandiri untuk satu bulan sebesar Rp 3,4 triliun. Jumlah itu belum termasuk tunggakan 23 bulan sebelumnya Kalau dijumlahkan dengan tunggakan 23 bulan tersebut, maka jumlah tunggakan iuran semakin besar dan bisa menembus angka Rp 10 triliun.

Dari total 3,4 triliun itu, sebanyak Rp 2,4 triliun adalah utang peserta mandiri. Sisanya baru merupakan utang pemda (untuk PNS daerah dan PBI), badan usaha, dan peserta mandiri.

Pendapat berbeda diungkapkan guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Budi Hidayat. Menurutnya, ketidakpatuhan peserta mandiri membayar iuran ini hanya berdampak kecil terhadap defisit yang dialami BPJSK. Penyebab utama dari defisit adalah besaran iuran yang tidak sesuai hitungan aktuaria sejak awal JKN-KIS dilaksanakan.

Sejak awal, program ini memang didesain untuk defisit, karena besaran iuran ditetapkan pemerintah lebih rendah, dan itu dibiarkan berlangsung hingga sekarang. Tanpa penyesuaian besaran iuran terlebih dahulu, maka defisit BPJSK akan terus terjadi.

Hingga akhir 2019 defisit diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun, dan diproyeksikan membengkak hingga Rp 77,9 triliun di 2024. DJSN telah menghitung penyesuaian iuran peserta akan membuat BPJSK tidak defisit sampai 2021. Namun, hal itu disertai ketentuan bahwa semua utang dan gagal bayar pada 2019 dilunasi dan tidak dibawa (carry over) ke 2020.



Sumber: Suara Pembaruan