RS Paling Menderita Akibat Defisit BPJS Kesehatan

RS Paling Menderita Akibat Defisit BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara )
Dina Manafe / IDS Selasa, 15 Oktober 2019 | 15:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Defisit yang dialami program JKN-KIS paling berdampak pada pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan (faskes) khususnya rumah sakit (RS) adalah pihak yang paling menderita saat ini karena klaim layanan yang ditagihkan ke BPJS Kesehatan (BPJSK) belum dibayar. Per 30 Juni 2019, utang BPJSK ke RS mencapai Rp 9,23 triliun, dan diperkirakan bulan September mencapai Rp 11 triliun.

Sejumlah RS bahkan mengeluh belum dibayar sejak bulan April 2019. Pemerintah diminta untuk segera merealisasikan rencana kenaikan iuran. Jika masih ragu menaikkan iuran, pemerintah bisa menggelontorkan dana bantuan seperti sebelumnya.

Dirut BPJSK, Fachmi Idris menyebut, tunggakan ke RS ini terus membengkak. Karena selain klaim yang belum dibayarkan, BPJSK juga harus membayar denda 1% dari total tunggakan tersebut setiap bulannya. Jika tidak dilakukan intervensi apapun terhadap defisit JKN-KIS saat ini, maka potensi pelayanan terhenti bisa saja terjadi.

Anggota Kompartemen Jaminan Kesehatan Persatuan RS Seluruh Indonesia (Perssi), Odang Muchtar mengatakan, RS paling tersudutkan dalam kondisi defisit BPJSK. Di satu sisi, RS dilarang menolak melayani pasien, sementara tagihan pelayanan yang dinikmati peserta belum dibayarkan BPJSK.

“RS tetap beroperasi, tetapi tidak berkembang, hidup dengan utang, dan berpotensi memberikan pelayanan di bawah standar. Inilah yang kami sebut rumah sakit sekarang ini stunting,” kata Odang kepada SP, Senin (14/10/2019).

Adapun BPJSK, menurut Odang, memberikan peluang bagi RS untuk mengajukan pinjaman ke bank melalui mekanisme supply chain financing (SCF). Tujuannya, agar cash flow RS tetap lancar. Namun SCF ini tidak bisa diandalkan.

Persoalannya, menurut Odang, mekanisme peminjaman ini justru jadi beban bagi RS. RS dikenai bunga dan ada masa jatuh tempo pinjaman oleh perbankan. Sementara hingga waktu jatuh tempo ke bank pun, pembayaran dari BPJSK ke RS tak kunjung tiba.

Menurut Odang, kondisi stunting ini tidak hanya dialami RS swasta melainkan juga RS milik pemerintah. RS pemerintah yang sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU) wajib membiayai sebagian pegawainya dengan hasil investasi sendiri tanpa subsidi pemerintah.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, pemerintah sengaja bermain-main dengan persoalan defisit JKN-KIS. Tidak ada ketegasan sama sekali soal penyesuaian iuran, meskipun pemerintah tahu hal ini mendesak. Pemerintah justru terkesan menyalahkan soal pembenahan sistem ke BPJSK, dan jika ini yang terus dibicarakan, maka akan menghambat rencana kenaikan iuran.

Menurut Timboel, kalau pun pemerintah khususnya Presiden Jokowi masih ragu untuk menaikkan iuran dan tidak menandatangani revisi Perpres 82/2018 di tahun ini, pemerintah bisa memberikan dana talangan atau dana bantuan seperti sebelumnya.

“Pilihannya dua, naikkan iuran penduduk miskin atau PBI yang berlaku surut sejak Agustus hingga Desember 2019, atau memberikan dana talangan. Toh dua-dua nya sama sama ambil dari APBN, enggak masalah. Karena kondisinya sudah serius, RS sekarang berdarah-darah memberikan layanan ke peserta,” kata Timboel kepada SP, Senin (14/10).

Menurut Timboel, dampak defisit pada akhirnya dirasakan peserta. Dari laporan yang masuk ke BPJS Watch, banyak sekali peserta yang berobat diminta beli obat sendiri lantaran obat itu tidak ada di RS. Dengan kondisi yang kritis saat ini, maka sudah seharusnya pemerintah memberikan dana talangan agar defisit tahun ini tidak terbawa ke tahun berikutnya.



Sumber: Suara Pembaruan