BPOM: Pengawasan Minyak Curah Belum Jelas

BPOM: Pengawasan Minyak Curah Belum Jelas
Ilustrasi minyak curah. ( Foto: Antara / Muhammad Adimaja )
Dina Manafe / IDS Rabu, 16 Oktober 2019 | 13:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengeluarkan kebijakan melarang minyak curah di pasaran mulai 1 Januari 2020. Sebagai gantinya, minyak curah wajib menggunakan kemasan. Alasannya, kualitas minyak curah tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak melewati pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meski beberapa hari ini muncul isu bahwa kebijakan Kemdag tersebut dibatalkan, tetapi banyak pihak mendesak pemerintah untuk mengawasi kualitas minyak curah.

Direktur Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru BPOM, Tetty Sihombing mengatakan, kewenangan pengawasan minyak curah di pasaran memang belum jelas. BPOM sendiri hanya wajib melakukan pengawasan terhadap pangan kemasan yang terdaftar di BPOM dan ada izin edarnya. Sementara minyak curah bukanlah pangan kemasan. Namun selama ini dalam rangka perlindungan konsumen, BPOM melakukan sampling dan pengujian di lapangan.

"BPOM memang berwenang mengawasi pangan untuk lindungi konsumen, tetapi dibilang punya kewenangan seolah-olah wajib dan jadi tugas. Kita juga bingung pengawasannya di siapa. Kalau BPOM kan wajibnya hanya produk yang ada MD (merek dagang)-nya," kata Tetty kepada SP, Selasa (15/10/2019).

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sularsi mengatakan, kebijakan mewajibkan minyak curah dalam kemasan bisa diterima. Sebab bagaimana pun, secara fisik minyak goreng dalam kemasan lebih aman, kecil potensinya untuk terkontaminasi zat/benda lain yang tidak layak konsumsi, dan bisa lebih tahan lama.

Kalau pun misalnya kebijakan wajib kemasan batal dilaksanakan, menurut Sularsih, diperlukan adanya koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BPOM, dan dinas-dinas untuk melakukan pengawasan sejak produksi sampai pemasaran ke konsumen.

“Pemerintah harus menjamin bahwa minyak goreng curah yang dijual dalam kemasan tersebut kualitasnya sesuai dengan standar mutu minyak goreng kemasan, yaitu minyak goreng ber-SNI,” kata Sularsi kepada SP di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Dengan menggunakan kemasan, menurut Sularsi, minyak goreng tersebut harus mengutamakan aspek perlindungan konsumen, seperti adanya informasi kedaluwarsa, informasi halal, dan informasi kandungan gizinya sebagaimana mandat UU 8/1999.

Apabila kebijakan minyak curah dalam kemasan jadi dilaksanakan pada 2020, maka YLKI meminta pemerintah untuk menjaga harga minyak goreng dalam kemasan tetap terjangkau. Sebab, minyak goreng adalah kebutuhan pokok masyarakat. Bukan hanya untuk keperluan domestik rumah tangga, tetapi juga untuk keperluan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah.

Pemerintah harus konsisten menjaga harga eceran tertinggi (HET), dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggarnya. Selama ini banyak komoditas ditetapkan HET, seperti gula, tetapi harga di lapangan melewati harga HET, dan tak ada sanksi.

“Jangan sampai nanti ada satu monopoli, perusahaan seenaknya menentukan harga. Memang kalau dalam kemasan berarti ada cost-nya, tetapi harus ada pengawasan supaya terjangkau,” kata Sularsi.

Menurut dia, pengawasan terhadap kualitas pangan olahan seharusnya berada di bawah kewenangan BPOM yang dilakukan sebelum (premarket) dan sudah beredar di pasaran (postmarket). Sedangkan untuk pengawasan industrinya apakah bersertifikat SNI atau tidak di bawah pengawasan Kementerian Perindustrian, sedangkan tata niaganya tanggung jawab Kementerian Perdagangan.

Pengawasan saat beredar di pasaran, menurut Lestari, mestinya dilakukan oleh semua pemangku kepentingan terkait, termasuk pengusaha dan konsumen sendiri. Pengusaha harusnya memastikan barang-barang mereka tetap berkualitas dan aman sejak produksi sampai ke tangan konsumen.

Masyarakat pun harus menjadi konsumen cerdas untuk cermat melihat produk sebelum dibeli dan dikonsumsi. Pengawasan pangan olahan ini juga mestinya menjadi tanggung jawab dinas terkait termasuk dinas kesehatan. Namun dalam praktiknya diakui masih membingungkan, karena minyak curah bukanlah pangan kemasan. Sementara umumnya BPOM hanya mengawasi produk kemasan karena terkait izin edar.

"BPOM harus tetap melakukan pengawasan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat mendapatkan produk yang aman dan layak dikonsumsi," kata Sularsi.

Menurutnya, memang sampai saat ini pengawasan terhadap minyak curah belum terkoordinasi dengan baik. Tidak hanya terhadap minyak curah original yang diproduksi industri besar maupun kecil, melainkan juga minyak jelantah yaitu minyak bekas goreng yang dikumpulkan dan dijernihkan kembali, lalu dijual kembali sebagai minyak curah. Perilaku oknum pengumpul dan pedagang minyak jelantah ini sama sekali tidak tersentuh regulasi.

Minyak jelantah sendiri sebenarnya adalah limbah, yang mungkin bisa direkondisikan untuk dipakai kembali, tetapi belum diketahui sejauh mana batas aman untuk dikonsumsi manusia. Untuk pangan nonkemasan seperti ini biasanya mengantongi izin industri rumah tangga yang dikeluarkan dinas kesehatan.



Sumber: Suara Pembaruan