KDRT Bakal Masuk Penilaian Indeks Pembangunan Keluarga

KDRT Bakal Masuk Penilaian Indeks Pembangunan Keluarga
Ilustrasi. ( Foto: Beritasatu.com )
Dina Manafe / IDS Selasa, 22 Oktober 2019 | 12:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai kasus perceraian di Indonesia sudah tergolong darurat. Ini menunjukkan makin tingginya ketidakharmonisan keluarga, dan di dalamnya berpotensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, BKKBN akan memasukkan KDRT dan praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dalam penilaian Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN diberi tugas untuk membuat IPK guna mengukur tingkat kesejahteraan keluarga di Indonesia sebagai salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Uji coba IPK mulai dilaksanakan di 1.000 kepala keluarga di akhir 2019. Dari sekian indikator, KDRT termasuk kekerasan terhadap perempuan dan perceraian ikut dinilai.

Menurut Hasto, IPK adalah kesempatan baik untuk memasukkan indikator KDRT karena kondisinya memprihatinkan. Paling tidak ini terlihat dari tingginya angka perceraian, di mana di dalamnya kerap terjadi kekerasan baik fisik maupun psikis.

Data nasional menunjukkan, dalam 9 tahun terakhir (2011-2018) angka perceraian meningkat tajam. Dari yang hanya sekitar 288.000 menjadi 630.000 lebih kasus. Tren meningkat terjadi hampir di semua kabupaten/kota di Indonesia. Ia mencontohkan, di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018 yang menikah 2.900 pasangan, tetapi yang cerai 856 pasangan.

“Angka perceraian ini menyedihkan, dan kecenderungan terus meningkat akhir-akhir ini. Saya kadang hampir tidak percaya, tetapi inilah faktanya,” kata Hasto usai membuka lokakarya International Conference on Population and Developmen ke-25 (ICPD25) di Kantor BKKBN, Jakarta, Senin (21/10/2019). Selain lokakarya ICPD25, BKKBN juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk membentuk pusat pelatihan program KB.

Hasto menambahkan, perceraian ini dipengaruhi banyak faktor. Ketidakharmonisan pasangan menduduki posisi tertinggi penyebab perceraian, yaitu sebanyak 97.615 kasus. Kemudian penyebab lainnya adalah tidak bertanggung jawab 81.266 kasus, masalah ekonomi 74.599 kasus, orang ketiga 25.310 kasus, dan cemburu 9.338 kasus. Ironisnya, lebih dari 70% perceraian diajukan oleh perempuan.

Menurut Hasto, mayoritas atau 80% lebih perceraian ini didahului dengan pertengkaran. Mulai dari awalnya cekcok atau perdebatan hingga berujung pada kekerasan fisik. Oleh karena itu, KDRT sebenarnya seperti fenomena gunung es. Angka perceraian yang tercatat hanya menggambarkan sedikit dari banyaknya kasus kekerasan yang nyata di masyarakat.

Hasto menambahkan, BKKBN ditugaskan membuat IPK dengan capaian nilai sebesar 50,4% pada 2020. Indeks dari pembangunan keluarga sedang dibuat dan ditargetkan selesai akhir 2019, sehingga bisa diterapkan pada 2020 dan 2021. IPK tersebut berisikan variabel untuk melihat sejauh mana keluarga di Indonesia dapat menyentuh kondisi sejahtera, tenteram, mandiri dan bahagia. Menambahkan KDRT sebagai indikator penilaian akan jadi tantangan sendiri bagi BKKBN.

“Ini tugas besar bagi BKKBN, karena sebenarnya indeks pembangunan keluarga ini di dunia belum ada. Adanya hanya indeks pembangunan manusia (IPM). Kami sudah cari di mana-mana tidak ada. Di Indonesia juga baru dicoba, dan kami diberi kepercayaan,” kata Hasto.



Sumber: Suara Pembaruan