Menkes Sambut Baik Peran Swasta di Bidang Kesehatan

Menkes Sambut Baik Peran Swasta di Bidang Kesehatan
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani di Kementerian Kesehatan, Jl. rasuna Said, Jakarta Selatan, 4 Nov. 2019. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Primus Dorimulu / HA Senin, 4 November 2019 | 23:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyambut baik peran swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini, peran swasta dalam pelayanan kesehatan masyarakat sekitar 63,5%. Partisipasi swasta dalam kemitraan pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) akan terus diperkuat guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk melancarkan partisipasi swasta dalam memberikan pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemkes) akan menyederhanakan proses perizinan rumah sakit.

"Saya akan periksa masalah perizinan. Semua perizinan harus mudah dan cepat. Yang terpenting iklim pelayanan terpenuhi," kata Menkes dalam pertemuan dengan Kadin Indonesia Bidang Kesehatan di kantornya, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Hadir pada kesempatan itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang Kesehatan James Riady, Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bekasi Irwan H, pengurus Perhimpunan Rumah Sakit (Persi) Sintak Gunawan, Ketua Persatuan Dokter Spesialis Bedah Umum Indonesia (PABI), Djoni Wijajarta, dan sejumlah dokter dan asosiasi di bidang kesehatan.

Pendirian rumah sakit memakan waktu lama. Meski dana sudah tersedia, dokter dan perawat sudah siap bekerja, proses perizinan pendirian rumah sakit tetap panjang, sekitar 16-20 bulan. James Riady menjelaskan, minat swasta untuk berpartisipasi di bidang pelayanan kesehatan lewat pendirian rumah sakit cukup besar.

Jika hambatan dalam proses perizinan pendirian rumah sakit bisa dihapus, investasi di bidang kesehatan akan meningkat signifikan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) dalam pertemuan dengan Kadin Indonesia Bidang Kesehatan di kantornya, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 4 Nov. 2019. (Primus Dorimulu)

Proses pendirian rumah sakit sangat rumit karena di setiap jenjang perizinan, rekomendasi selalu dimulai dari awal. Setiap tahapan, pengusaha harus memulai dari awal. Proses yang panjang ini memakan waktu dan biaya, sementara permintaan masyarakat akan pelayanan kesehatan terus meningkat.

Data Kemkes menunjukkan, pada tahun 2018, jumlah rumah sakit di Indonesia baru banyak 2.813, terdiri atas 2.269 rumah sakit umum dan 544 rumah sakit khusus. Sedang dilihat dari kepemilikan, 1.813 atau 63,5% adalah rumah sakit swasta. Rumah sakit pemda kabupaten 529, pemerintah kota 90, pemprov 141, pemerintah pusat 33, TNI 120, Polri 45, dan BUMN 68.

Menilik permintaan masyarakat yang sangat besar terhadap pelayanan rumah sakit, mestinya pendirian rumah sakit dipermudah. Semua sumber daya bangsa untuk memperkuat sisi pasokan perlu diberikan kemudahan. "Tidak apa-apa kalau di satu daerah diberikan izin membangun sejumlah rumah sakit. Hukum pasar akan memberikan seleksi," ujar Menkes.

Menindaklanjuti tekad Presiden Jokowi untuk mewujudkan omnibus law, demikian Menkes, pihaknya akan menyederhanakan semua UU dan perhatian di bidang rumah sakit dan kesehatan. Produk hukum yang ada harus memudahkan pendirian rumah sakit dan pelayanan kesehatan.

Pada pasal 24 UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifkasi berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Rumah sakit umum terbagi berjenjang dari rumah sakit kelas A hingga D. Sedang rumah sakit khusus hanya A, B, dan C.

James menyarankan agar pemerintah bisa membuat prediksi bahwa swasta mampu membangun rumah sakit kelas tertentu. Setelah selesai dibangun dan mulai beroperasi, Kemenkes bisa menilai lagi. Jika beroperasi tidak sesuai kelasnya, izin bisa ditinjau kembali. Cara ini akan membantu pendirian rumah sakit.

Perbaikan Sistem
Kadin mendukung pembuatan dasar hukum baru dalam omnibus law bidang kesehatan. Pada 100 hari pertama bisa dihasilkan sebuah perpres mandiri yang afirmatif pada promotif, preventif, rehabilitasi, paliatatif dengan membangun data kesehatan masyarakat, penggunaan teknologi, pengubahan pelaku hidup, penggunaan obat-obatan dan peralatan buatan dalam negeri dan pariwisata kesehatan.

Kadin menilai penting sebuah perpres mandiri tentang standar profesi kedokteran yang tertib, profesional, dan etis untuk penanganan penyakit katastropik beserta sistem rujukan dan pembiayaannya.

Kadin menyarankan penerbitan sebuah perpres untuk memperkuat sistem kedokteran komplementer sebagai sub-bagian, sub-sistem kesehatan tradisional Indonesia berbasis budaya/biokultural untuk memperkuat SDM kesehatan sebagai basis UMKM. Langkah ini penting untuk mengurangi pengangguran dan kepanjangan tangan industri jasa home care, klinik, rumah perawatan bagi lansia, spa, gaya hidup yang mendukung koperasi satu produk satu desa di daerah pinggiran.

Kadin menyarankan pentingnya substitusi impor. Rumah sakit internasional yang interkolaboratif dan kompetitif perlu ada di Indonesia guna menarik kembali devisa. Selama ini banyak devisa mengalir keluar negeri akibat biaya pengobatan ke luar negeri dan wisata kesehatan ke luar negeri.

Kadin juga menyampaikan sejumlah saran berikut. Pertama, menata ekonomi kesehatan agar berkelanjutan. Defisit BPJS Kesehatan perlu ditangani dengan cermat. Iuran bagi peserta yang merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU) perlu diatur dengan adil agar mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan berkelanjutan.

Peserta BPJS Kesehatan perlu diberikan standar perawatan satu kelas, tanpa bisa naik kelas. Ada pintu masuk ke golongan peserta penerima bantuan iuran (PBI) bagi PBPU yang tidak mampu. Jika mereka, peserta PBPU, tidak mampu membayar iuran, mereka harus diberikan kesempatan masuk golongan PBI.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) dalam pertemuan dengan Kadin Indonesia Bidang Kesehatan di kantornya, Jl. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 4 Nov. 2019. (Primus Dorimulu)

Dalam pada itu, ada akses komersial bagi yang mampu bergerak otomatis dan ingin upgrade. Ini adalah dinamika industri kesehatan yang perlu diberikan jalan keluar agar tidak membebani BPJS Kesehatan. Premi bagi PBPU perlu lebih dinamis. Peran para filantropis dana kemanuasiaan perlu dibuat untuk meringankan beban BPJS Kesehatan.

Kedua, Kadin menyarankan perlunya penurunan biaya dan harga obat-obatan.

Ketiga, pentingnya technology empowerment. Peningkatan mutu, akses, jangkauan, produktivitas, efisiensi, dan data empowerment.

Keempat, tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan perlu memperhatikan prinsip fairness dan proporsionalitas. Ketersediaan dan kelancaran supply chain financing perlu mendapat perhatian.

Kelima, pentingnya pendidikan dokter spesialis dan subspesialis. Ke depan, tenaga profesional ini kian dibutuhkan. Mengingat terbatasnya kapasitas pemerintah, swasta siap mendidik dokter spesialis dan subspesialis. Pemberdayaan universitas dan rumah sakit swasta perlu dipermudah.



Sumber: BeritaSatu.com