Wapres Percaya Menkes Terawan Mampu Kelola Isu Kenaikan BPJS

Wapres Percaya Menkes Terawan Mampu Kelola Isu Kenaikan BPJS
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani di Kementerian Kesehatan, Jl. rasuna Said, Jakarta Selatan, 4 Nov. 2019. ( Foto: Beritasatu / Primus Dorimulu )
Markus Junianto Sihaloho / MPA Kamis, 7 November 2019 | 17:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden  KH Ma'ruf Amin enggan menjawab langsung soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dan justru meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk menjawab.

Hal ini terjadi saat  Ma'ruf diwawancara awak media setelah meresmikan Rumah Sakit Umum Syubbanul Wathon di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (7/11/2019).

Saat wawancara itu hadir Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sempat membahas soal peluang kerja sama pembangunan rumah sakit antara PBNU dengan Lippo Group. Namun saat ditanya soal pandangannya terkait kenaikan iuran BPJS, ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia ini meminta Menteri Kesehatan Terawan yang menjawab.

Terawan sendiri mengaku pemerintah sejauh ini sudah berusaha membantu masyarakat. Salah satunya mewacanakan suntikan bantuan kepada penerima bantuan iuran (PBI).

"Ini baru dibahas bagaimana membantu PBI-nya supaya kelas tiga ini seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran. Itu baru kami selesaikan. Kan belum berlaku masih 1 Januari 2020," kata Terawan.

Mantan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto ini mengaku rumusan wacana itu baru dibahas di kalangan menteri. Menurut dia, pola subsidi itu hanya melingkupi BPJS Kesehatan kelas III saja.

"Kelas III akan tersubsidi. Kami baru hitung supaya tidak salah," kata dia.

Mengenai sanksi terhadap rumah sakit yang tidak meningkatkan pelayanan, kata Terawan, hal itu tidak bisa diterapkan oleh Kemenkes. Namun, pria berlatar belakang tentara ini justru menganggap sanksi sosial lebih kejam.

"Kalau RS tidak melayani dengan baik, mulai dari sanksi sosial saja sudah muncul. Itu kan berat sekali kalau sanksi sosial. Ya, kalau administrasi itu lebih ringan, tetapi kalau sanksi administrasi sosial itu berat sekali," jelas dia.



Sumber: BeritaSatu.com