Pekerja Informal "Menjerit" Hadapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pekerja Informal
Suasana kantor BPJS Kesehatan. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Carlos Roy Fajarta / WBP Kamis, 7 November 2019 | 20:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per 1 Januari 2020 membuat peserta mandiri terutama kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) menunggak kewajibannya.

Hal itu diutarakan peserta mandiri PBPU dan Bukan Pekerja (BP) yang tengah mengurus proses administrasi saat Beritasatu.com temui di kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara di Jalan Plumpang Semper, Kecamatan Koja Kamis (7/11/2019).

Rahna (25) warga Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara menyebutkan dirinya merasa keberatan dengan kenaikan iuran pada awal 2020 nanti. "Saya tidak setuju pak, karena itu sangat membebani hidup kami yang sangat pas-pasan. Apalagi suami hanya bekerja sebagai tukang vulkanisir ban truk dengan pendapatan kurang dari Rp 2 juta per bulan," ujar Rahna yang merupakan peserta PBPU JKN KIS mandiri kelas III kepada Beritasatu.com di Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Selama ini ia membayar untuk lima anggota keluarga dengan besaran Rp 127.500. Namun jika per 1 Januari 2020 naik menjadi Rp 210.000, sangat memberatkan. "Harapan kita pemerintah lebih peka kepada masyarakat dengan ekonomi pas-pasan dan menimbang lagi rencana kenaikan iuran ini," tuturnya.

Sementara Agus Suryahadi (32) warga Kelurahan Cakung menyebutkan selama ini dirinya peserta mandiri PBPU kelas II. Namun dengan kenaikan tersebut, ia berencana turun ke kelas III.

"Di kelas II saja kalau berobat di faskes atau dirujuk ke rumah sakit banyak obat yang tidak lengkap, kita dikasih resep untuk membeli secara mandiri di apotek. Apalagi nanti turun ke kelas III, aduh makin parah saja pelayanannya," kata Agus.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan ini setiap bulan harus menafkahi empat anggota keluarganya sekaligus turut membayar iuran secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

"Kita yang namanya wong cilik hanya bisa ngomong seperti ini ya tapi gak tahu didengar tidak sama pemerintah, tolong disampaikan ya mas," tambahnya sembari menggendong anaknya saat mengantre nomor panggilan di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta Utara.

Sementara itu, Agus Setiawan (43) warga RT16/RW06 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok mengaku tidak setuju dengan kenaikan iuran 100 persen yang ditetapkan pemerintah untuk peserta mandiri. "Selama ini kondisi masyarakat hidup sudah pas-pasan sekarang dibebani kenaikan iuran seperti ini apa gak kasihan dan mikir para pejabat di negeri ini untuk mereka masyarakat yang dari ekonomi bawah," kata Agus.

Jika terpaksa harus menaikkan iuran, Agus meminta pemerintah memberikan keringanan kepada peserta BPJS Kesehatan, dimana untuk peserta mandiri dengan kelas ekonomi tertentu diberikan keringanan kenaikan iuran tidak sebesar 100 persen.



Sumber: Suara Pembaruan