Pemerintah Akan Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Pemerintah Akan Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III

Senin, 11 November 2019 | 10:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan mensubsidi untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III. Apabila ini direalisasikan, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 4,1 triliun mulai tahun depan. Total anggaran ini untuk membiayai 20,9 juta peserta mandiri kelas III (data per 31 Agustus 2019) dengan selisih iuran yang disesuaikan sebesar Rp 16.500 per bulan dalam satu tahun.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, minggu ini pihaknya menggelar rapat dengan menteri terkait untuk membicarakan perihal subsidi tersebut, terutama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) yang memiliki kewenangan anggaran. Apalagi anggaran Rp 4,1 triliun tiap tahun bukanlah uang yang sedikit, sehingga dalam memutuskannya perlu proses dan kesepakatan bersama. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan APBN untuk subsidi tersebut. Muhadjir juga akan berkoordinasi dengan Mendagri untuk tanggung renteng bersama pemda.

“Kami mohon DPR juga memahami bahwa semua ini butuh proses, tidak bisa disetujui begitu saja. Ini menyangkut dana yang cukup besar. Kami rapatkan dulu dengan menteri terkait terutama minta pendapat Menteri Keuangan,” kata Muhadjir kepada SP di sela-sela acara media gathering Kemko PMK yang digelar selama Kamis-Sabtu, 7-9 Agustus 2019, di Malang, Jawa Timur.

Di kesempatan ini, Muhadjir juga menyempatkan mengunjungi sejumlah rumah sakit (RS) swasta untuk memastikan pelayanan kepada peserta JKN-KIS lancar di tengah isu defisit JKN-KIS dan menumpuknya utang klaim yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan (BPJSK).

Menurut Muhadjir, DPR tidak menyetujui kenaikan iuran kelas III karena menilai pemerintah belum beres dalam hal pembersihan (cleansing) data penduduk miskin yang dijamin negara melalui segmen penerima bantuan iuran (PBI). Dalam rapat kerja gabungan Komisi IX dan Komisi XI dengan pemerintah dan BPJSK pada 1 September 2019 lalu, DPR meminta pemerintah tidak menaikkan iuran kelas III hingga pembersihan data PBI selesai dilakukan. Namun pemerintah tetap menaikkannya dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 mulai 1 Januari 2020 mendatang. Muhadjir memastikan persoalan data PBI ini akan dituntaskan segera oleh pemerintah.

“Saya menerima laporan ada sekitar 6 jutaan PBI yang identitasnya tidak dikenali. Nah ini akan kami keluarkan dan diganti dengan yang betul-betul terindentifikasi. Kemudian yang belum punya NIK, saya akan minta pemda melalui Menteri Dalam Negeri untuk memastikan mereka adalah penduduk setempat,” kata Muhadjir.

Menurutnya, penetapan besaran iuran yang baru melalui Pepres 75/2019 sebetulnya melibatkan banyak kementerian/lembaga, dan disetujui oleh Presiden. Keputusan ini sudah mempertimbangkan untung ruginya baik terhadap anggaran pemerintah, kemampuan membayar masyarakat, dan keberlanjutan program JKN-KIS. Membatalkan kenaikan iuran dan merevisi Pepres 75/2019 kemungkinan tidak akan dilakukan. Iuran peserta mandiri tetap naik, tetapi untuk peserta kurang mampu akan disubsidi.

Dirut BPJSK, Fachmi Idris mengatakan, pembersihan data PBI sudah selesai dilakukan. Pembersihan itu mengacu pada temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan bahwa ada sebanyak 27 juta PBI yang tidak valid. Jumlah ini sudah diperbarui, dan data-datanya telah diserahkan ke Kementerian Kesehatan yang dilanjutkan ke Kementerian Sosial. Untuk finalisasinya akan dirapatkan di tingkat menteri.

Cleansing data di BPJS sudah selesai dilakukan, dan hasilnya sudah kami laporkan. Semuanya 27 juta menurut temuan BPKP. Finalisasinya akan dirapatkan di tingkat menteri,” kata Fachmi yang mendampingi Menko PMK saat mengunjungi sejumlah RS di Malang.

Menurut Fachmi, sebetulnya pemerintah sudah mensubsidi peserta mandiri melalui kenaikan iuran PBI di atas rata-rata biaya manfaat yang dipakai. Biaya manfaat rata-rata PBI sebesar Rp 32.000, sedangkan iuran naik Rp 42.000 per orang per bulan. Artinya ada selisih sekitar Rp 10.000 dari total PBI 134 juta jiwa baik yang ditanggung oleh APBN maupun APBD. Selisih ini menutup kekurangan dari peserta mandiri.

Diketahui, melalui Perpres 75/2019 pemerintah menetapkan iuran PBI naik menjadi Rp 42.000 per orang per bulan, peserta mandiri kelas III Rp 42.000, kelas II Rp 110.000, dan kelas I Rp 160.000. Khusus kelas III, masih ada penolakan dari berbagai pihak termasuk DPR. Alasannya, karena kenaikan iuran dari Rp 25.500 ke Rp 42.000 untuk kelas III ini akan membebani masyarakat lantaran sebagian besar dari segmen ini dianggap merupakan kelompok rentan miskin dan tidak mampu bayar.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Inuki Dorong Sinergisitas Pengobatan Nuklir di Indonesia

Inuki menjabarkan metode pengobatan nuklir di pameran Pembangunan Kesehatan 2019.

KESEHATAN | 10 November 2019

Andi Gani Dukung Usulan Menkes Soal Subsidi Iuran BPJS

Pemberian subsidi iuran BPJS bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

KESEHATAN | 9 November 2019

Frisian Flag Janji Dukung Daihatsu Astec Open 2020

Frisian Flag berjanji akan ikut bergabung dan mendukung kejuaraan bulutangkis Daihatsu Astec Open 2020.

KESEHATAN | 8 November 2019

Rawat Organ Kewanitaan Dengan Ramuan Herbal Ini

Majakanza mampu merawat organ kewanitaan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

KESEHATAN | 14 April 2020

Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Data PBI BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan sisa data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 8 November 2019

Komisi IX Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tak Dinaikkan

Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kategori kelas III tidak dinaikkan.

KESEHATAN | 8 November 2019

Menkes: Subsidi Tarif BPJS Kesehatan Masih Dihitung

Kemkes tengah mengajukan dana sebesar Rp 9,7 triliun untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 7 November 2019

Pekerja Informal "Menjerit" Hadapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Peserta mandiri minta diberikan keringanan.

KESEHATAN | 7 November 2019

Wapres Percaya Menkes Terawan Mampu Kelola Isu Kenaikan BPJS

Dibahas bagaimana membantu PBI-nya supaya kelas tiga seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran.

KESEHATAN | 7 November 2019

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan RSU Syubbanul Wathon

RSU Syubbanul Wathon merupakan rumah sakit pertama yang pembangunannya dimulai tahun 2018, hasil dari kemitraan PBNU melalui Yayasan Syubbanul Wathon dan Lippo

KESEHATAN | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS