Wacana Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III Dinilai Kurang Tepat
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Wacana Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III Dinilai Kurang Tepat

Senin, 11 November 2019 | 11:00 WIB
Oleh : Dina Manafe / IDS

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah akan mensubsidi untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas III. Apabila ini direalisasikan, maka pemerintah harus menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp 4,1 triliun mulai tahun depan. Total anggaran ini untuk membiayai 20,9 juta peserta mandiri kelas III (data per 31 Agustus 2019) dengan selisih iuran yang disesuaikan sebesar Rp 16.500 per bulan dalam satu tahun.

Saat dihubungi SP Senin (11/11), Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, rencana pemerintah mensubsidi kelas III kurang tepat. Mengacu pada UU SJSN, pemerintah membayar iuran untuk rakyat miskin, sementara orang yang mampu harus membayar iuran sendiri. Kelas III mandiri memang diisi penduduk miskin dan yang mampu. Orang miskin di kelas III ini harusnya dijamin dalam PBI, tetapi tidak masuk karena kuota terbatas.

Untuk membantu orang miskin di kelas III, Timboel mengusulkan, pembersihan data harus dilakukan secara obyektif, sehingga orang yang benar-benar miskin masuk dalam PBI. Tidak hanya pada PBI APBN, melainkan juga PBI APBD atau yang dibiayai pemda. Ada beberapa daerah, seperti DKI Jakarta yang juga menanggung orang mampu melalui Kartu Jakarta Sehat (KJS). Seharusya kuota untuk orang mampu ini diperuntukkan bagi orang miskin.

Di sisi lain, alokasi PBI APBN juga diberikan untuk 1,2 juta warga DKI Jakarta yang masuk dalam peserta KJS. Dengan demikian maka orang miskin di provinsi lain terhambat masuk PBI APBN karena kuotanya hanya 96.8 juta.

“Harusnya jatah 1,2 juta PBI APBN yang diberikan kepada DKI Jakarta itu dicabut dari KJS, sehingga jatah itu bisa dialokasikan ke provinsi lain yang benar-benar membutuhkan,” kata Timboel.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pemerintah Akan Subsidi Peserta JKN-KIS Kelas III

Membatalkan kenaikan iuran dan merevisi Pepres 75/2019 kemungkinan tidak dilakukan. Iuran peserta mandiri tetap naik, tetapi peserta kurang mampu akan disubsidi

KESEHATAN | 11 November 2019

Inuki Dorong Sinergisitas Pengobatan Nuklir di Indonesia

Inuki menjabarkan metode pengobatan nuklir di pameran Pembangunan Kesehatan 2019.

KESEHATAN | 10 November 2019

Andi Gani Dukung Usulan Menkes Soal Subsidi Iuran BPJS

Pemberian subsidi iuran BPJS bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

KESEHATAN | 9 November 2019

Frisian Flag Janji Dukung Daihatsu Astec Open 2020

Frisian Flag berjanji akan ikut bergabung dan mendukung kejuaraan bulutangkis Daihatsu Astec Open 2020.

KESEHATAN | 8 November 2019

Rawat Organ Kewanitaan Dengan Ramuan Herbal Ini

Majakanza mampu merawat organ kewanitaan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh.

KESEHATAN | 14 April 2020

Pemerintah Didesak Segera Selesaikan Data PBI BPJS Kesehatan

Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan sisa data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 8 November 2019

Komisi IX Minta Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Tak Dinaikkan

Komisi IX DPR meminta kepada pemerintah agar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk peserta kategori kelas III tidak dinaikkan.

KESEHATAN | 8 November 2019

Menkes: Subsidi Tarif BPJS Kesehatan Masih Dihitung

Kemkes tengah mengajukan dana sebesar Rp 9,7 triliun untuk mengurangi defisit BPJS Kesehatan.

KESEHATAN | 7 November 2019

Pekerja Informal "Menjerit" Hadapi Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Peserta mandiri minta diberikan keringanan.

KESEHATAN | 7 November 2019

Wapres Percaya Menkes Terawan Mampu Kelola Isu Kenaikan BPJS

Dibahas bagaimana membantu PBI-nya supaya kelas tiga seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran.

KESEHATAN | 7 November 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS