Tunggakan BPJS di DIY Membengkak hingga Rp 90 M

Tunggakan BPJS di DIY Membengkak hingga Rp 90 M
Suasana kantor BPJS Kesehatan. ( Foto: Beritasatu Photo / Carlos Roy Fajarta Barus )
Fuska Sani Evani / FMB Selasa, 12 November 2019 | 10:48 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Tunggakan BPJS Kesehatan ke berbagai rumah sakit daerah di DIY yang mencapai Rp 92,4 miliar membuat DPRD DIY membentuk panitia khusus (Pansus) pengawasan kebijakan kesehatan dan meminta penjelasan terkait dengan skema utang dan pembayaran BPJS.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyatakan, pansus akan minta penjelasan tentang utang miliaran ke berbagai rumah sakit termasuk skema pembayarannya.

“Kebijakan kesehatan itu sebaiknya didekatkan dengan daerah bukan justru disentralisasi ke pusat semua,” ujarnya Senin (11/11/2019) petang.

Huda juga mengungkapkan, BPJS pusat tidak menyediakan ruang komunikasi timbal-balik, sehingga perlu diciptakan mekanisme yang benar.

"Komunikasi sulit dan tidak jelas, semua harusnya berperan, baik pusat maupun daerah khususnya pembagian kewenangan. Karena itu, DPRD DIY membentuk pansus untuk minta kejelasan skema pembayaran utang BPJS,” ujarnya.

Dikatakan, meski sudah melakukan komuniksi langsung dengan BPJS DIY, namun DPRD DIY belum mendapat keterangan yang berarti dan tidak solusi bagi tunggakan BPJS di DIY.

Sementara itu, terpisah, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi menegaskan, RSUD Wonosari saat ini telah mendapatkan dana talangan dari bank daerah atas keterlambatan pembayaran klaim BPJS hingga akhir Oktober 2019 yang mencapai Rp 22 miliar

Dikatakan, berdasar aturan Kemdagri, dana talangan memang diperbolehkan, tetapi jika terus dilakukan, maka justru keuangan daerah menjadi tidak sehat. “Dana talangan itu jelas harus dikembalikan,” ujarnya.

Immawan juga setuju dengan langkah DPR RI yang telah mengajukan keberatan kenaikan iuran BPJS untuk kelas 3 karena menurutnya kenaikan iuran untuk kelas 3 sangatlah membebani masyarakat yang kurang mampu.

Terkait dengan tunggakan BPJS di RSUD Wonosari Gungungkidul, Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyawati membenarkan bahwa seluruh mekanisme penagihan ke BPJS sudah dilakukan, namun dana belum juga ditransfer.

Karena itu lanjutnya, untuk mengatasi belum terbayarnya BPJS sebesar Rp 22 milliar, pihaknya mencoba melakukan pemangkasan biaya semisal makanan ringan untuk rapat dan mengurangi kegiatan diklat, karena bantuan dari APBD Kabupaten Gunungkidul hanya sebesar Rp 5,7 milliar,

"Untuk makan minum pasien tidak mungkin dihentikan, juga belanja obat harus terus dilakukan meski dilakukan dengan cara berutang," katanya.

Tunggakan BPJS sebesar Rp 22 miliar tersebut, terdiri dari tagihan Mei hingga September atau 5 bulan.

Heru mengatakan ada beberapa layanan yang masih bisa diutang misalnya hemodialisis (cuci darah), penyediaan oksigen, jasa perawat dokter bidan kita baru bayar separuhnya.

Kondisi yang sama juga terjadi di RSUD Wates Kulonprogo. Manajemen rumah sakit terpaksa melakukan efisiensi dan penghematan anggaran demi menekan biaya operasional, karena tunggakan pembayaran klaim hingga Rp 19,4 miliar belum terbayar.

Menurut Wakil Direktur RSUD Wates, Wahyuni Indriastuti mengatakan tunggakan itu untuk tagihan klaim pelayanan sejak Juni 2019 hingga kini sebesar Rp18,935 miliar ditambah klaim obat sejak Maret sebesar Rp 497,472 juta.

Angka itu ini belum termasuk usulan klaim yang tertunda atau masih dalam proses verifikasi yang tercatat sebesar Rp1,4 miliar hingga April 2019. Manajemen rumah sakit kini juga terpaksa menggunakan dana talangan dari Bank Mandiri sebesar Rp 3,5 miliar di Oktober lalu yang terhitung sebagai utang.

Diketahui, tunggakan pembayaran klaim BPJS Kesehatan tidak hanya terjadi di RSUD Wates melainkan juga di RSUD Nyi Ageng Serang Sentolo (NAS), rumah sakit swasta, dan juga Puskesmas. Besar tunggakan klaim di RSUD Wates sekitar Rp 5 miliar dalam sebulan dan di RSUD NAS sebesar sekitar Rp 1,2 miliar sebulan.

Sementara itu, tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD Prambanan Sleman mencapai Rp 15 miliar. Direktur RSUD Prambanan, Isa Dharmawidjaja menjelaskan, BPJS Kesehatan baru membayar klaim sampai April 2019. Sedangkan untuk tagihan Bulan Mei hingga Agustus masih menunggu dibayarkan.

"Sampai Juli 2019 tunggakannya mencapai Rp 7 miliar. Tunggakan tersebut belum termasuk tagihan setelah Juli. Diperkirakan per bulannya klaim BPJS Kesehatan mencapai Rp 2 miliar," paparnya.

Ditambahkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman Sumadi, biaya operasional RSUD Prambanan untuk bulan ini saja yang mencapai Rp 1,2 miliar dan bisa ditanggulangi dari sisa-sisa anggaran yang masih ada dan sudah disetujui Bupati Sleman Sri Purnomo. Namun, Sumadi menekankan bahwa pihaknya tidak menggunakan Dana Tak Terduga dari APBD untuk masalah ini.

Sedang RSUD Panembahan Senopati Bantul, tunggakan BPJS Kesehatan juga mencapai Rp 36 miliar, dalam waktu empat bulan terakhir.

Wakil Direktur (Wadir) Umum dan Keuangan RSUD Panembahan Senopati, Agus Budi Raharjo mengatakan, BPJS Kesehatan terakhir melakukan pembayaran bulan Mei. Sementara, cadangan yang dimiliki RSUD Panembahan Senopati, maksimal hanya bisa untuk menalangi tunggakan selama dua bulan.

"Kita efisiensi, semua direm, paling sederhana ya rapat tanpa snack. Kita juga menunda pembayaran tagihan pihak ketiga. Sampai hari ini, yang masih kita tunda mencapai Rp 22,5 miliar," ujarnya.

Di samping itu, penarikan pinjaman ke perbankan, atau disebut dana talangan BPJS Kesehatan pun dimanfaatkan, demi menambal defisit. Sampai sekarang, pihaknya telah tiga kali melakukan penarikan dengan total Rp 7 miliar, dari plafon Rp 15 miliar.

Tunggakan Premi Masyarakat

Sementara itu di Kota Yogyakarta, terdata peserta BPJS Kesehatan menunggak pembayaran premi hingga Rp 9,2 miliar.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogya menyebut, jumlah total tunggakan dari Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di seluruh rumah sakit setempat berkisar di angka Rp 9,2 miliar sampai dengan Oktober lalu.

Tunggakan itu berasal dari sebanyak 16.324 peserta yang belum membayar premi ke BPJS kesehatan.

Jumlah terbesar tunggakan berada pada kelas I dengan nilai Rp 5,3 miliar, kelas II Rp 2,7 miliar dan III Rp 1,1 miliar.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Lana Unwanah menjelaskan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat ini terdiri dari dua jenis yakni untuk penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI.

Peserta PBI saat ini, harus masuk lewat program PDPD (Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah), hingga yang tidak tergolong dalam klasifikasi masyarakat miskin bisa ikut dibiayai oleh APBD.

Besarnya tunggakan yang berasal dari PBPU hingga mencapai Rp 9,2 miliar tersebut, adalah peserta mandiri.

Dilanjutkannya, pada tahun 2020 mendatang pihaknya juga mengalokasikan dana untuk PBI APBD termasuk di dalamnya PDPD dengan nilai Rp 52 miliar, atau naik 100 persen lebih dari alokasi tahun ini yang berada di kisaran angka Rp 24-25 miliar. 



Sumber: Suara Pembaruan