Iuran JKN-KIS Naik

BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Makin Baik

BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Makin Baik
Kanan ke kiri: Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Tri Hesty Widyastoeti, Ketua DJSN Tubagus Ahmad, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari, dan moderator pada acara diskusi media Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (13/11/2019) ( Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe )
Dina Manafe / FER Rabu, 13 November 2019 | 21:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah resmi menaikkan iuran program JKN-KIS, pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan kualitas layanan untuk peserta semakin ditingkatkan. Misalnya, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-haknya dalam program ini.

Inovasi Kesehatan Dalam Negeri Kurangi Ketergantungan Impor

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari, mengatakan, sebetulnya kenaikan iuran JKN-KIS hanya untuk mengatasi defisit yang terus membengkak setiap tahunnya. Kenaikkan iuran ini tidak ada hubungannya dengan kualitas layanan. Meski iuran selama ini terbilang di bawah hitungan aktuaria, tetapi layanan kepada pasien tetap sesuai standar yang sudah ditetapkan.

"Bukan berarti kemarin defisit layanan kepada peserta tidak bagus, tetapi karena dengan adanya kenaikkan iuran ini kami akan berbuat yang lebih lagi. Misalnya perlu sosialisasi lebih kepada masyarakat apakah nanti peserta itu masuk ke segmen penerima bantuan iuran (PBI) atau turun kelas, dan lain sebagainya,” kata Andayani pada diskusi media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema 'BPJS Kesehatan Mengejar Layanan Prima' di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (13/11/2019).

Tunggakan BPJS di DIY Membengkak hingga Rp 90 Miliar

Andayani mengatakan, pihaknya berupaya memberikan layanan yang maksimal bagi para peserta, seperti menciptakan kemudahan akses finansial bagi peserta untuk dapat menjangkau fasilitas kesehatan. Terkait keluhan pasien JKN-KIS yang merasa dinomorduakan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan, tidak sepenuhnya benar. Sebab, menurutnya, ada banyak rumah sakit yang 99 persen pasiennya adalah peserta JKN-KIS. Termasuk di rumah sakit swasta yang berbiaya mahal.

"Lah kalau kemudian ada peserta yang merasa dinomorduakan, lantas yang nomor satunya siapa," kata Andayani.

Tak Sanggup Bayar, Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Turun Kelas

Soal antrean panjang di beberapa fasilitas kesehatan, kata Andayani, ini terjadi sebagai efek dari makin mudahnya masyarakat mengakses layanan kesehatan setelah hadirnya JKN-KIS. Ia mencontohkan jika dahulu penderita jantung takut untuk ke rumah sakit karena khawatir akan mahalnya biaya pengobatan. Tetapi dengan menggunakan kartu JKN-KIS, masyarakat tidak lagi ragu untuk mengakses layanan kesehatan. Pasien JKN-KIS tidak perlu membayar di muka baru mendapatkan layanan atau mengira-mengira berapa biayanya setelah mendapat pengobatan.

"Kalau peserta BPJS Kesehatan antrean menjadi panjang, itu karena akses finansial ke fasilitas kesehatan menjadi lebih mudah. Dulu, pasien jantung, misalnya, karena mendengar biaya pengobatan mencapai Rp 200 juta, lantas tidak berani ke faskes. Sekarang kan pasti jadi berani karena tidak membayar," ucapnya.

Panjangnya antrean bukan berarti pasien JKN-KIS dinomorduakan. Meski demikian, Andayani berjanji akan terus melakukan perbaikan dengan menggandeng para pihak, seperti Kementerian Kesehatan (Kemkes) dan organisasi profesi kesehatan sehingga pelayanan kepada peserta semakin maksimal.



Sumber: Suara Pembaruan