DJSN Pastikan Orang Miskin Tetap Ditanggung Pemerintah
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Iuran JKN-KIS Naik

DJSN Pastikan Orang Miskin Tetap Ditanggung Pemerintah

Rabu, 13 November 2019 | 22:17 WIB
Oleh : Dina Manafe / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dampak dari kenaikkan iuran program JKN-KIS yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 baru-baru ini masih terus dibicarakan. Dampak tersebut antara lain ada potensi peserta tidak mampu membayar dengan tarif iuran lebih mahal dari sebelumnya. Untuk mereka ini, pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan mereka akan tetap ditanggung oleh pemerintah dalam segmen penerima bantuan iuran (PBI).

BPJS Kesehatan

Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Makin Baik

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Ahmad Choesni, mengatakan kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan orang miskin dan tidak mampu karena mereka dibayari pemerintah melalui PBI, yaitu peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Apabila ada peserta yang merasa tidak mampu bisa melaporkan diri ke dinas sosial (Dinsos) atau pemda setempat untuk masuk dalam data penduduk yang akan dijamin sebagai peserta PBI.

"Kenaikan iuran BPJS berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2004 dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa semua warga negara wajib menjadi peserta JKN. Lalu setiap peserta wajib membayar iuran. Pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tak mampu dibayar oleh pemerintah," kata Choesni usai diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema 'BPJS Kesehatan: Mengejar Pelayanan Prima' di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca Juga: Ketua MPR Minta Iuran BPJS Tidak Dinaikkan

Selain potensi menjadi peserta PBI, Choesni mengatakan, kenaikan iuran JKN-KIS yang baru juga berdampak pada turun kelas atau pindah ke kelas lebih rendah, meningkatnya jumlah peserta non aktif atau menunggak bayar iuran, dan calon peserta yang tidak mau mendaftar jadi peserta. Potensi ini sudah pasti terjadi, namun baik DJSN maupun BPJS Kesehatan belum menghitung atau memperkirakan berapa jumlahnya.

Namun, menurut Choesni, kenaikkan iuran ini juga berdampak positif, yaitu menjamin keberlanjutan program JKN-KIS, pelayanan kepada peserta menjadi lebih baik, dan pembayaran fasilitas kesehatan lebih lancar juga terjamin pembiayaannya.

Choesni menambahkan, DJSN sudah memperhitungkan mitigasi dampak penyesuaian iuran ini. Misalnya, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta, ada strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif serta terintegrasi oleh BPJS Kesehatan. Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh peserta.

"Untuk memitigasi dampak penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan melakukan strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi," kata Choesni.

Peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan BPJS Kesehatan. Misalnya mengoptimalkan aplikasi mobile JKN, perbaikan sistem rujukan (aplikasi rujukan online), adanya reward kepada peserta yang patuh membayar iuran, seperti memberikan diskon, perbaikan pelayanan di rumah sakit dengan meniadakan diskriminasi dan memperpendek antrean.

Bisa juga dengan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan dan pelayanan di BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran sampai pembayaran iuran. Selain itu, klaim juga adanya keterbukaan informasi, dan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Makin Baik

Kenaikan iuran JKN-KIS untuk mengatasi defisit yang terus membengkak setiap tahun.

KESEHATAN | 13 November 2019

Metode Sunat Jaman Now Diminati Masyarakat

Sunat dari sudut pandang kesehatan dinilai sangat bermanfaat.

KESEHATAN | 13 November 2019

Pemprov Jabar dan Danone Indonesia Kerja Sama Cegah Stunting

Kerja sama ini sebagai tindaklanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemprov Jabar dan Danone Indonesia pada hari Selasa (12/11/2019).

KESEHATAN | 13 November 2019

Inovasi Kesehatan Dalam Negeri Kurangi Ketergantungan Impor

Sekitar 90 persen bahan baku obat dan alat kesehatan di Indonesia masih berasal dari impor.

KESEHATAN | 12 November 2019

Menkes Apresiasi Prestasi RSUD Tulungagung Jadi RS Terbaik Dunia

Menkes mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Direktur RSUD Tulungagung Supriyanto yang berhasil membawa RSUD Tulungagung menjadi RS terbaik dunia.

KESEHATAN | 12 November 2019

Pneumonia Membunuh Seorang Balita Setiap 39 Detik

Penyakit pneumonia disebutkan membunuh lebih dari 800.000 bayi dan anak-anak pada tahun lalu.

KESEHATAN | 12 November 2019

Menko PMK Percepat Penurunan Stunting dan Kemiskinan

Penanganan stunting akan melibatkan delapan kementerian di bawah koordinasi Menko PMK, dan kementerian di luar itu.

KESEHATAN | 12 November 2019

RSUD Tulungagung, RS Terbaik di Dunia

RS tersebut juga tidak menggantungkan anggaran operasionalnya pada anggaran pemerintah pusat maupun daerah.

KESEHATAN | 12 November 2019

Pemda Wajib Lakukan Deteksi Dini Diabetes

Untuk meningkatkan cakupan deteksi dini diabetes, pemerintah mengeluarkan PP 2/2018, Permendagri 100/2018, dan Permenkes 4/2019.

KESEHATAN | 12 November 2019

Tunggakan BPJS di DIY Membengkak hingga Rp 90 M

Pansus akan minta penjelasan tentang utang miliaran ke berbagai rumah sakit termasuk skema pembayarannya.

KESEHATAN | 12 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS