Iuran JKN-KIS Naik

DJSN Pastikan Orang Miskin Tetap Ditanggung Pemerintah

DJSN Pastikan Orang Miskin Tetap Ditanggung Pemerintah
Ilustrasi BPJS Kesehatan. ( Foto: Antara / M Risyal Hidayat )
Dina Manafe / FER Rabu, 13 November 2019 | 22:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dampak dari kenaikkan iuran program JKN-KIS yang ditetapkan pemerintah melalui Perpres Nomor 75 tahun 2019 baru-baru ini masih terus dibicarakan. Dampak tersebut antara lain ada potensi peserta tidak mampu membayar dengan tarif iuran lebih mahal dari sebelumnya. Untuk mereka ini, pemerintah dan BPJS Kesehatan memastikan mereka akan tetap ditanggung oleh pemerintah dalam segmen penerima bantuan iuran (PBI).

BPJS Kesehatan

Baca Juga: BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Makin Baik

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Ahmad Choesni, mengatakan kenaikan iuran ini tidak akan memberatkan orang miskin dan tidak mampu karena mereka dibayari pemerintah melalui PBI, yaitu peserta yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Apabila ada peserta yang merasa tidak mampu bisa melaporkan diri ke dinas sosial (Dinsos) atau pemda setempat untuk masuk dalam data penduduk yang akan dijamin sebagai peserta PBI.

"Kenaikan iuran BPJS berdasarkan UU Nomor 40 tahun 2004 dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS bahwa semua warga negara wajib menjadi peserta JKN. Lalu setiap peserta wajib membayar iuran. Pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tak mampu dibayar oleh pemerintah," kata Choesni usai diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema 'BPJS Kesehatan: Mengejar Pelayanan Prima' di Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Baca Juga: Ketua MPR Minta Iuran BPJS Tidak Dinaikkan

Selain potensi menjadi peserta PBI, Choesni mengatakan, kenaikan iuran JKN-KIS yang baru juga berdampak pada turun kelas atau pindah ke kelas lebih rendah, meningkatnya jumlah peserta non aktif atau menunggak bayar iuran, dan calon peserta yang tidak mau mendaftar jadi peserta. Potensi ini sudah pasti terjadi, namun baik DJSN maupun BPJS Kesehatan belum menghitung atau memperkirakan berapa jumlahnya.

Namun, menurut Choesni, kenaikkan iuran ini juga berdampak positif, yaitu menjamin keberlanjutan program JKN-KIS, pelayanan kepada peserta menjadi lebih baik, dan pembayaran fasilitas kesehatan lebih lancar juga terjamin pembiayaannya.

Choesni menambahkan, DJSN sudah memperhitungkan mitigasi dampak penyesuaian iuran ini. Misalnya, untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta, ada strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif serta terintegrasi oleh BPJS Kesehatan. Strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh peserta.

"Untuk memitigasi dampak penyesuaian iuran BPJS Kesehatan harus meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran peserta dan melakukan strategi komunikasi dan pemasaran sosial yang masif dan terintegrasi," kata Choesni.

Peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan BPJS Kesehatan. Misalnya mengoptimalkan aplikasi mobile JKN, perbaikan sistem rujukan (aplikasi rujukan online), adanya reward kepada peserta yang patuh membayar iuran, seperti memberikan diskon, perbaikan pelayanan di rumah sakit dengan meniadakan diskriminasi dan memperpendek antrean.

Bisa juga dengan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan dan pelayanan di BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran sampai pembayaran iuran. Selain itu, klaim juga adanya keterbukaan informasi, dan perbaikan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, dokter praktik perorangan, dan klinik pratama.



Sumber: Suara Pembaruan