Naikkan Iuran, BPJSK Minta RS Buat Antrean Elektronik

Naikkan Iuran, BPJSK Minta RS Buat Antrean Elektronik
Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) dan Ketua Umum PERSSI Kuntjoro Adi Purjanto ( Foto: istimewa / istimewa )
Dina Manafe / IDS Rabu, 20 November 2019 | 11:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Memanfaatkan momentum kenaikan iuran peserta JKN-KIS, BPJS Kesehatan (BPJSK) mendorong rumah sakit (RS) meningkatkan kualitas layanan kepada peserta. BPJSK membuat kesepakatan dengan semua RS provider untuk memangkas antrean dan memberikan kepastian pelayanan.

Dirut BPJSK, Fachmi Idris mengatakan, salah satu kesepakatan yang dibuat dengan RS adalah soal antrean elektronik. Sampai saat ini, belum semua RS memiliki sistem antrean elektronik yang dapat memberikan kepastian waktu layanan. Pada awal pelaksanaan program JKN-KIS 1 Januari 2014, hampir tidak ada antrean elektronik di RS. Namun kemudian itu terus berkembang hingga akhirnya kini sudah sebanyak 944 RS atau 42,7% RS yang memiliki antrean daring dari total 2.212 RS provider BPJSK.

Melalui organisasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Perssi), BPJSK meminta seluruh RS yang bekerja sama untuk memiliki sistem antrean elektronik.

“Antrean elektronik ini dimaksudkan agar RS mampu memberikan kepastian waktu layanan bagi pasien JKN-KIS. Dengan begitu, tidak terjadi penumpukan pasien JKN-KIS yang hendak mengakses layanan di RS,” kata Fachmi di Kantor Pusat BPJSK, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Komitmen kedua yang disepakati, lanjut Fachmi, adalah seluruh RS anggota Perssi yang menjalin kerja sama dengan BPJSK diimbau menyediakan informasi display ketersediaan tempat tidur perawatan, baik di ruang perawatan biasa maupun intensif, yang dapat diakses oleh peserta JKN-KIS. Pada awal pelaksanaan JKN-KIS di tahun 2014, hampir tidak ada display ketersediaan tempat tidur. Di bulan Oktober 2019, dari 2.212 rumah sakit mitra BPJSK, terdapat 1.614 RS atau 73% RS yang menyediakan display ketersediaan tempat tidur perawatan.

“Kami berharap dengan dukungan Perssi jumlah ini bisa meningkat secara signifikan,” kata Fachmi.

Komitmen lain yang disepakati BPJSK bersama Perssi adalah pasien gagal ginjal kronis yang rutin mendapatkan layanan cuci darah (hemodialisis) di RS dan sudah terdaftar dengan menggunakan sidik jari (finger print), tidak perlu lagi membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Ini diharapkan bisa mempermudah pasien JKN-KIS mengakses layanan cuci darah tanpa repot-repot lagi mengurus surat rujukan dari FKTP yang harus diperpanjang tiap tiga bulan sekali. BPJSK dan Perssi juga mengupayakan kemudahan untuk proses verifikasi dengan sidik jari bagi peserta yang rutin memanfaatkan layanan cuci darah.

Koordinasi
Ketua Umum Perssi Pusat, Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan, pihaknya mengharapkan BPJSK menjalankan kerja sama yang lebih terkoordinasi dengan badan dan lembaga penjamin lainnya. Hal ini bertujuan agar mempermudah RS untuk fokus memberikan layanan kepada pasien, tanpa banyak tersita perhatiannya ke soal terkait administrasi penjaminan.

“Di sisi lain, kami juga berharap BPJSK mengembangkan upaya yang membantu agar pelayanan di RS berjalan lancar,” kata Kuntjoro.

Ia mengatakan, wujud dukungan BPJSK yang dimaksud dapat berupa proses verifikasi yang dijalankan secara efektif dan efisien, termasuk dalam hal verifikasi kepesertaan agar tidak menambah waktu antrean. Ia juga berharap BPJSK dapat membantu RS meminimalkan risiko ketika ada peserta yang kurang mengikuti prosedur seharusnya. Dengan demikian akan terwujud pelayanan yang memenuhi standar medis, nyaman, sekaligus aman dari risiko finansial dan legal.



Sumber: Suara Pembaruan