Fasilitas BPJS Kesehatan yang Berlebihan Bakal Ditertibkan

Fasilitas BPJS Kesehatan yang Berlebihan Bakal Ditertibkan
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (tengah) didampingi Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris (kanan) dan Sekjen Kemenkes Oscar Primadi (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Rapat kerja Komisi XI dengan Menkes, Dirut BPJS Kesehatan, Kepala BPOM, dan Kepala BKKBN tersebut membahas rencana kerja tahun anggaran 2020 di tiap institusi serta pembahasan isu-isu terkini seperti kenaikan iuran BPJS Kesehatan. ( Foto: antara / ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso )
Carlos KY Paath / FMB Jumat, 22 November 2019 | 10:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Layanan fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai berlebihan akan ditertibkan. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengungkapkan, selama ini banyak temuan mengenai pemberian tindakan medis yang berlebihan kepada pasien.

Akibatnya, tagihan rumah sakit kepada pihak BPJS Kesehatan menjadi membengkak. “Salah satunya jantung yang tagihannya sampai Rp 10,5 triliun,” kata Terawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Terawan pun menyebut, “Kemudian adanya review dari jurnal-jurnal yang menyatakan bahwa pengobatan dengan obat-obatan apalagi pencegahan tidak lebih efisien dibanding stent (jantung), operasi, dan sebagainya.”

Menurut Terawan, apabila tindakan yang berlebihan itu dapat diatasi, maka defisit BPJS kesehatan berpeluang ditekan. Terawan menuturkan, jika diagnosa dan tindakan terhadap pasien jantung proporsional, maka bisa menurunkan tagihan sampai dengan 50 persen.

“Kalau mau operasi ya operasi sesuai diagnosanya, itu bisa menurunkan sampai 50 persen. Banyak lho Rp 10 triliun. Kalau bisa turun 50 persen saja, itu sudah membuat kita bahagia, Rp 5 triliun dihemat,” ucap Terawan.

Terawan juga menyoroti tindakan medis terhadap ibu melahirkan. Tagihan rumah sakit untuk bedah cesar, lanjut Terawan, mencapai Rp 5 triliun dalam setahun. Sebab, metode caesar digunakan 45 persen ibu melahirkan dari total persalinan.

Menurut Terawan, standar dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) porsi caesar hanya 20 persen. “Nah itulah yang maksud saya berlebihan. Ternyata tidak menurunkan angka kematian ibu dan bayi atau anak secara nasional, kan percuma duit banyak dikeluarkan,” ungkap Terawan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, prioritas kerja pemerintah di bidang kesehatan akan diarahkan pada peningkatan upaya promotif dan preventif. Di samping peningkatan akses pada pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Jokowi meminta Menkes melakukan langkah inovatif dalam mengedukasi masyarakat akan gaya hidup sehat. “Melakukan langkah-langkah pembaruan yang inovatif dalam rangka mengedukasi masyarakat untuk hidup sehat dan ini harus menjadi sebuah gerakan yang melibatkan semua pihak baik yang di sekolah maupun masyarakat pada umumnya,” kata Jokowi.

Terkait dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat, Jokowi juga mengingatkan agar tata kelola BPJS Kesehatan terus dibenahi dan diperbaiki untuk mengatasi persoalan defisit.

Sekadar diketahui, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut, terdapat 96.055.779 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN.

Jumlah tersebut belum termasuk jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai 37.887.281 peserta.

"Perlu juga saya sampaikan hingga 2018 pemerintah telah mengeluarkan dana kurang lebih Rp 115 triliun. Belum lagi iuran yang disubsidi oleh pemerintah daerah itu 37 juta (jiwa) dan TNI-Polri 17 juta. Artinya yang sudah disubsidi oleh pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa,” ucap Jokowi.

Dengan kata lain, lebih dari 60 persen dari total kepesertaan BPJS Kesehatan yang mencapai 222.278.708 (per 31 Oktober 2019) ditanggung oleh negara. “Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS terus dibenahi dan diperbaiki,” tegas Jokowi.

Dari sisi regulasi, Jokowi meminta tidak berbelit. Aspek yang menjadi hambatan bagi pengembangan industri farmasi nasional, lanjut Jokowi, harus segera dipangkas dan disederhanakan. Dengan bgitu, industri farmasi bisa tumbuh dan masyarakat dapat membeli obat dengan harga lebih terjangkau.

“Laporan yang saya terima, 95 persen bahan baku obat masih tergantung pada impor. Ini sudah enggak boleh lagi dibiarkan berlama-lama,” tukas Jokowi.

Jokowi juga menginstruksikan peningkatan skema insentif bagi riset-riset yang menghasilkan temuan obat maupun alat kesehatan terbaru dengan harga yang kompetitif dibandingkan produk-produk impor. 



Sumber: Suara Pembaruan