Komisi IX DPR Berencana Panggil Menkes Terkait Izin Edar Obat

Komisi IX DPR Berencana Panggil Menkes Terkait Izin Edar Obat
Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. (Foto: Beritasatu Photo / Dina Manafe)
Dina Manafe / FER Selasa, 26 November 2019 | 22:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi IX DPR akan memanggil Menteri Kesehatan (Menkes), Terawan Agus Putranto, terkait rencana menarik kewenangan mengeluarkan izin edar obat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penarikan kembali kewenangan tersebut dinilai tidak mudah, karena ada sejumlah ketentuan atau peraturan yang mengikat.

BPOM Keluarkan Izin Edar Vaksin Pneumonia

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ansory Siregar, mengatakan, pemberian izin edar terhadap obat selama ini dilaksanakan oleh BPOM. Untuk menariknya kembali perlu adanya konsulitasi agar tidak merugikan banyak orang.

“Kami akan panggil Menkes dan jajarannya untuk menanyakan rencana ini, mengingat kewenangan pemberian izin terhadap obat itu diatur oleh sejumlah ketentuan dan peraturan yang mengikat, jadi nggak bisa main ambil begitu saja. DPR harus diajak bicara dan konsultasi, karena obat ini menyangkut orang banyak,” kata Ansori dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).

Menurut Ansori, masih banyak tugas lain yang harus diselesaikan oleh Menkes ketimbang mempermasalahkan soal izin edar obat yang dinilai telah berjalan dengan baik selama ini. Masalah lain tersebut misalnya soal program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Kemkes Pertimbangkan Bantuan Vaksin dari Unicef

Ansori mengatakan, jika alasan kewenangan pemberian izin edar obat ditarik kembali oleh Kemkes untuk mempercepat proses perizinan, bisa jadi hal itu tidak tercapai. Sebab, menurut dia, reformasi birokrasi yang dijanjikan Kemkes untuk diwujudkan dalam waktu dekat ternyata belum tuntas. "Justru penarikan kembali kewenangan dari BPOM tersebut akan memperpanjang mata rantai birokrasi,” tandas Ansori.

Seperti diketahui, BPOM selama ini merupakan institusi yang berwenang memberikan izin produksi dan edar obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi. Pemberian izin tersebut harus melalui beberapa tahapan dan verifikasi tertentu seperti uji klinis, uji kandungan obat, dan pengujian lainnya sebelum satu produk dilempar ke masyarakat.

Untuk keperluan tersebut, BPOM telah dilengkapi dengan laboratorium lengkap untuk berbagai pengujian itu. Pengujian yang dilakukan hanya beberapa hari saja, seperti yang dijanjikan oleh Menkes dapat dipastikan tidak bakal mendalam dan hanya bersifat verifikasi.

Target Menkes: Harga Obat Turun dan Alkes Lokal Meningkat

Sebelumnya, Menkes Terawan mengatakan telah bertemu dengan Kepala BPOM, Penny Lukito untuk meminta kewenangan pemberian izin edar obat dikembalikan kepada Kemkes. Menurut Terawan, berdasarkan Undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah (PP), kewenangan untuk mengeluarkan izin edar obat berada di Kemkes. Namun, sejak dahulu BPOM lah yang didelegasikan untuk melaksanakannya.

“Entah karena apa, dulunya (kewenangan) dikasih ke BPOM. Nah kami ingin itu dikembalikan ke Kemkes supaya tidak langgar aturan. Saya sudah bertemu Kepala BPOM, sudah bicarakan, tidak ada konflik, dan kita sepakat untuk kembali ke peraturan yang ada,” kata Menkes usai pertemuan dengan industri farmasi dan alkes untuk membahas upaya mendorong kemudahan investasi obat dan alkes di Kantor Kemkes, Jakarta, Senin (25/11) malam.

Menurut Terawan, mengembalikan pemberian izin edar obat ke Kemkes adalah upaya deregulasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga obat. Karena selama ini, menurut Menkes, pemberian izin edar untuk sebuah sediaan farmasi seperti obat, bahan habis pakai dan alat kesehatan hingga bertahun-tahun.

Lamanya pemberian izin edar ini menyebabkan biaya produksi lebih besar, sehingga pada akhirnya berpengaruh kepada harga jual di pasaran. Dengan dipangkasnya proses perizinan, maka industri akan bersaing dengan menawarkan harga jual lebih rendah. Harga obat mahal, menurut Menkes, berdampak pada tingginya pembiayaan program JKN-KIS.

 



Sumber: Suara Pembaruan